Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan bahwa PBNU sudah sejak lama berkomunikasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah Indonesia maupun aktor global, terkait situasi konflik di Palestina. Semua pihak pun sepakat kalau kondisi di Palestina masih sangat berat.
Menurutnya, bila konflik tersebut tidak segera dihentikan, dampaknya bisa lebih buruk. Suara masyarakat internasional seolah tidak didengar oleh pihak Israel.
"Kami khawatir malapetaka yang sedang berlangsung di Gaza cenderung menjadi status quo karena semua suara masyarakat secara internasional sama sekali tidak didengar dan diabaikan oleh mereka yang terlibat dalam bencana Palestina ini," ucapnya. Semua pihak termasuk nonpemerintah di seluruh dunia sudah bersuara dan mendesak Israel menghentikan serangannya ke Palestina. Namun suara itu terus diabaikan Israel.
Baca juga : Respons Konflik Israel-Palestina, PBNU Bakal Kumpulkan Para Pemegang Wewenang Keagamaan di Dunia
Lantas, PBNU pun mengeluarkan tiga sikap atas konflik Israel-Palestina. Pertama, mengimbau kepada pemerintah di seluruh dunia untuk tidak berhenti membuat inisiatif berupa manuver diplomatik internasional maupun kebijakan demi menghentikan kekerasan.
"Ini karena keadaan kemanusiaan benar-benar sudah tak tertanggungkan khususnya di Gaza. Kita tak boleh biarkan ini terus menerus," kata dia.
Kedua, PBNU juga meminta Israel untuk membuka akses ke Masjid Al-Aqsa agar umat Islam bisa beribadah di sana selama Ramadan. "Kami meminta dengan sungguh-sungguh supaya ini dibuka," imbuhnya.
Ketiga, PBNU minta aktor-aktor global untuk ingat bahwa keadaan di Palestina bisa memicu dinamika yang berbahaya untuk stabilitas dan keamanan global. Pasalnya, segala prinsip hukum internasional sudah dilanggar dan hal itu bisa membuat masyarakat internasional putus asa.
Yahya menilai kalau kepercayaan pada tatanan atas dasar aturan runtuh, dunia akan ada di ambang bahaya yang luar biasa. "Maka kami juga menuntut kepada aktor-aktor global untuk segera menghentikan malapetaka yang sekarang berlangsung di Gaza dan Palestina," tandasnya. (Z-2)
Presiden AS Donald Trump tegas menolak rencana aneksasi Tepi Barat oleh Israel. Kebijakan ini memicu kecaman keras dari PBB, Indonesia, hingga negara Arab.
MENTERI Luar Negeri Sugiono menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) merupakan bagian dari komitmen aktif pemerintah untuk mendorong perdamaian di Palestina.
SEKRETARIS Jenderal DPP PKS, Muhammad Kholid, mengecam keras serangan militer Israel ke tenda pengungsian di selatan Jalur Gaza yang terjadi pada Sabtu (31/1/2026).
BADAN pertahanan sipil Gaza melaporkan sedikitnya 32 orang tewas akibat serangan udara Israel yang menghantam sejumlah lokasi di Jalur Gaza pada Sabtu (31/1).
PEMERINTAH Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam keras rangkaian serangan udara Israel di Jalur Gaza, Palestina, yang terus berulang.
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) belum menerima informasi soal pembukaan kembali penyeberangan Rafah di perbatasan Gaza-Mesir dan masih berkomunikasi dengan otoritas Israel.
AS dinilai tidak lagi memiliki kapasitas sebagai mediator yang kredibel dalam forum Board of Peace (BoP) karena dianggap terlalu berpihak pada kepentingan Israel.
Iran tingkatkan arsenal rudal balistik dengan bantuan Rusia. Rudal Kheibar Shekan kini mampu jangkau seluruh wilayah Israel, memicu ancaman konflik terbuka.
PEMERINTAH Jerman mengecam keras langkah Kabinet Israel yang memperluas otoritas sipil di Tepi Barat.
GELOMBANG kecaman internasional kembali menghantam Israel setelah pemerintahnya mengesahkan aneksasi ilegal di Tepi Barat.
Kunjungan Presiden Israel Isaac Herzog ke Australia berujung kericuhan. Polisi tangkap 27 demonstran di Sydney di tengah tuduhan kekerasan aparat.
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved