Peningkatan Kasus DBD Disebabkan Belum Terkendalinya Vektor, Salah Satunya Nyamuk

KASUS demam berdarah dengue (DBD) dikabarkan naik lagi di sejumlah daerah. Berkaitan dengan itu, Kementerian Kesehatan menyebut bahwa naiknya kasus DBD disebabkan oleh sejumlah hal, di antaranya belum terkendalinya nyamuk DBD dengan baik.

“Beberapa hal yang menyebabkan peningkatan kasus DBD setiap tahun di antaranya vektor nyamuk DBD yaitu nyamuk aedes belum terkendali dengan baik. Selain itu, masa pancaroba sering menyebabkan tempat perindukan nyamuk menjadi banyak dan bertambah,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi saat dihubungi, Minggu (3/3).

Di samping itu, menurut Nadia, kebiasaan 3M, yakni kegiatan menguras, menutup tempat penampungan air dan mengubur barang-barang yang bisa menjadi penampungan air serta mendaur ulang barang bekas belum menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia. Karenanya, dibutuhkan kolaborasi semua pihak untuk menurunkan kasus DBD.

Baca juga : Demam Berdarah Kembali Merebak, Ini 6 Strategi Pemerintah

Guna menangani kasus DBD secara maksimal di satu daerah, Nadia menyatakan daerah bisa mengusulkan untuk menetapkan kasus luar biasa (KLB).

“Penetapan KLB sesuai dengan UU 17 tahun 2023. Jadi apabila terjadi peningkatan kasus dua kali lebih tinggi pada rentang waktu yang sama dibanding tahun lalu, dan kLB dinyatakan sebatas besar masalahnya,” pungkas Nadia.

Dihubungi terpisah, Direktur Pascasarjana Universitas Yarsi Tjandra Yoga Aditama mengungkapkan, berdasrka data WHO Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu dari 30 negara di dunia dengan kasus DBD tertinggi.

Baca juga : Kasus DBD di Banyumas Merebak, 2 Meninggal Dunia

Untuk mencegah merebaknya DBD, WHO pun menyarankan agar melakukan pencegahan dan pengendalian dengue bergantung pada pengendalian vektor.

“Deteksi awal dan akses pada pelayanan kesehatan yang baik merupakan kunci utama untuk menurunkan angka kematian. Jadi pengendalian dengue memang harus bersifat menyeluruh,” ucapnya.

D samping itu, perlu juga melakukan surveilans entomologi kasus DBD. Serta perlu jaminan ketersediaan laboratorium. “ Perlu komunikasi risiko dan pelibatan aktif masyarakat untuk menurunkan angka DBD di Indonesia,” pungkas Tjandra. (Ata/Z-7)