Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
FEDERASI Serikat Guru Indonesia (FSGI) menolak usulan mengenai makan siang gratis yang direncanakan akan menggunakan anggaran bantuan operasional sekolah (BOS). Menurut Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti, skema dana BOS afirmasi bagi pembiayaan program makan siang gratis setiap hari di sekolah adalah wujud ketidakberpihakan pada layanan pendidikan yang adil dan berkualitas.
“Jika anggaran makan siang gratis dibebankan pada dana BOS, baik itu BOS reguler, BOS kinerja, maupun BOS afirmasi, maka pembiayaan Pendidikan akan tergerus, pendidikan berkualitas tidak akan tercapai,” kata Retno, Minggu (3/3).
Menurut Retno, dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca juga : Wakil Ketua Komisi X DPR Tolak Dana BOS untuk Program Makan Siang Gratis
“Namun, tidak ada satupun peraturan perundangan yang mengizinkan dana BOS digunakan untuk makan siang gratis setiap hari untuk seluruh peserta didik,” kata dia.
Dana BOS adalah program pemerintah Indonesia yang memberikan bantuan keuangan kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, baik negeri maupun swasta. Dana BOS selama bertahun-tahun digunakan untuk biaya operasional seperti gaji guru dan karyawan, kebutuhan belajar mengajar seperti buku, kertas, alat tulis kantor, dan keperluan lain seperti biaya listrik, air dan perawatan gedung sekolah.
Sedangkan dana BOS afirmatif atau afirmasi adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal. Dana BOS ini bertujuan untuk membantu peningkatan mutu pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Baca juga : Gagal Makan Siang
Menurut dia, tidak semua sekolah di Indonesia mendapatkan BOS afirmasi. Selama ini, dana tersebut hanya diberikan pada sekolah tertentu, misalnya sekolah yang ada di wilayah tertinggal. Anggarannya pun jarang mencapai ratusan juta.
“Apakah anggaran sebesar itu cukup membiayai makan siang gratis selama satu tahun? Lalu bagaimana dengan sekolah yang tidak mendapatkan BOS afirmasi, akan menggunakan anggaran dari mana untuk makan siang gratis di sekolahnya?” Tegas Retno.
Ia pun menyoroti masih minimnya dana BOS yang diterima oleh sekolah. Berdasarkan pengamatan FSGI, saat ini total dana BOS yang digelontorkan ke sekolah hanya Rp59,08 triliun per tahun, sementara anggaran makan siang gratis mencapai Rp450 triliun per tahun.
Baca juga : Makan Siang dan Susu Gratis Bisa Bikin Anggaran Pendidikan Berkurang Drastis
“Jadi tidak mungkin dana BOS yang saat ini digelontorkan akan digunakan untuk membiayai makan siang gratis, karena itu menghentikan layanan pendidikan,” jelas Retno.
Berdasarkan hal itu, FSGI mendorong pemerintah yang baru untuk melakukan kajian akademik untuk memetakan sekolah mana yang memang peserta didiknya membutuhkan program makan siang gratis.
“FSGI mendorong Pemerintahan yang baru melaksanakan amanat Konstitusi yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, FSGI mendorong pemerintah sungguh-sungguh membangun Pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan,” ucap dia.
(Z-9)
Menurut Ina Liem, yang sesungguhnya dimaksud dalam putusan MK adalah bentuk bantuan operasional, mirip skema dana BOS, yang selama ini sudah diberikan ke sebagian sekolah swasta.
Selain fasilitas yang bisa dinikmati tamu tanpa membayar, tamu juga bisa menikmati fasilitas lainnya yang berbayar.
Pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan gigi, tekanan darah, hingga konsultasi dengan dokter dan dokter gigi secara gratis tanpa dipungut biaya.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali memastikan perencanaan program pendidikan gratis secara khusus akan mulai dibahas pada Januari 2025.
DI antara janji manis yang dikemukakan calon kepala daerah selama masa kampanye dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 ada mewujudkan pendidikan gratis.
Nantinya setiap taman yang terbuka selama 24 jam tersebut akan di awasi kamera CCTV dan lampu penerangan yang memadai.
Perlu segera adanya revisi regulasi yang mengatur soal Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar mencakup semua sekolah termasuk sekolah swasta secara menyeluruh.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengingatkan pemerintah agar memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh guru
Kemendikdasmen akan membuat proses transparansi dengan menerbitkan data daya tampung sekolah khususnya untuk sekolah negeri.
Sudah ada sekitar 7 ribu guru honorer yang mendapatkan pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan mendapatkan penempatan.
Permasalahan pengelolaan dana BOS di antaranya laporan pertanggungjawaban, terutama pada aspek pengeluaran.
Nadiem menerangkan soal BOS, Kurikulum Merdeka, dan juga Merdeka Belajar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved