Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Pos Indonesia (Pos Ind) telah memulai penyaluran bantuan sosial (bansos) sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) triwulan I tahun 2024. Salah satunya dilakukan di Magelang, Jawa Tengah. Ketua Satgas Bansos Pos Indonesia Hendra Sari menjelaskan penyaluran dimulai sejak awal Februari. Diharapkan seluruh alokasi bansos tersalurkan semuanya pada akhir bulan.
"Bansos sembako disalurkan untuk alokasi bulan Januari. Bansos PKH dialokasikan untuk triwulan I atau tiga bulan. Mulai awal Februari, sudah kita salurkan dengan harapan bisa kita selesaikan sampai akhir bulan. Teman-teman di lapangan saat ini terus bergerak menyalurkan kepada masyarakat. Pada kondisi seperti ini teman-teman harus lebih baik, lebih cepat menyalurkan sehingga tidak ada hal-hal yang membuat KPM (keluarga penerima manfaat) kecewa, lambat, atau jauh ke akses loket pembayaran," kata Hendra.
Perihal Alokasi bansos, tahun 2024 bertambah dibandingkan tahun lalu, seiring dengan Kementerian Sosial (Kemensos) yang terus melakukan pembaruan data.
Baca juga : Penyaluran Bansos Lebih Tepat Sasaran dengan Metode Door to Door dari Pos Indonesia
"Mereka yang sudah tidak layak menerima bansos diberikan data pengganti. Beberapa KPM yang selama ini dibayarkan melalui perbankan karena KPM tidak lagi berada di tempat, diberikan kepada PT Pos khususnya wilayah 3T (terluar, terdepan, tertinggal) di mana akses mereka cukup jauh. Masing-masing daerah vafiatif, tergantung pembaruan data. Ada daerah yang mengusulkan data baru, ada yang data lama. Tergantung pemerintah daerahnya. Pemerintah yang aktif mengajukan alokasi ataupun pembaruan data, tentunya mereka akan mendapat alokasi lebih banyak," sambung Hendra.
Mengenai mekanisme pendistribusian bansos, Pos Ind memberlakukan metode yang sama dengan penyaluran bansos sebelumnya, yakni melalui tiga metode.
"Pertama, disalurkan langsung ke rumah KPM bagi mereka yang lanjut usia, disabilitas, maupun yang sedang sakit. Kedua, disalurkan di komunitas untuk mendekati lokasi tempat tinggal KPM dengan harapan KPM tidak perlu mengeluarkan uang banyak atau menghabiskan banyak waktu untuk mendapatkan hak mereka. Ketiga, penyaluran di Kantorpos untuk mereka yang tidak sempat hadir di komunitas, atau mereka yang lokasi rumahnya dekat dengan Kantorpos," ujar Hendra.
Baca juga : Penyaluran Bansos PKH dan Sembako 2024 Dimulai, KPM Apresiasi Pelayanan Kantor Pos
Hendra optimistis penyaluran bansos kali ini akan berjalan lancar, tepat sasaran, dan tepat waktu sesuai target. Terlebih ini bukan kali pertama Pos Ind dipercaya pemerintah menyalurkan bansos ke seluruh Indonesia.
"PT Pos sudah cukup lama menyalurkan bansos, sejak 2005. Kami terus melakukan perbaikan secara sistem maupun cara kerja, sehingga nanti KPM bisa lebih mudah, lebih murah, menggapai akses loket pembayaran. Kami juga menyediakan pengantaran ke rumah KPM sehingga membantu mereka yang tidak bisa datang ke loket atau Kantorpos," tuturnya.
Optimisme tersebut diamini oleh Udin selaku Ketua Satgas Bansos Kantorpos KC Magelang. Dari alokasi 11.500 KPM, pendistribusian bansos sembako dan PKH di Magelang hampir rampung 100 persen.
Baca juga : Penyaluran Door to Door Jadi Strategi Sukses Pos Indonesia Salurkan Bansos Sembako dan PKH
"Alokasi 11.500 KPM termasuk Kota/Kabupaten Magelang. Sudah tersalurkan sekitar 10 ribuan KPM, atau sudah 97 persen. Dari 3 persen ini potensinya seperti penyaluran sebelumnya, yaitu retur karena KPM meninggal atau pun mampu (sudah tidak lagi menerima bansos karena sudah mampu) sesuai keterangan dari pihak desa. Untuk selebihnya adalah susulan-susulan yang kemarin baru saja kami cetak danomnya," kata Udin.
Ketua satgas Bansos KC Magelang Ahmad Saehudin menyampaikan tim pos langsung bergerak menyalurkan bansos begitu data diterima dari Kemensos. "Persiapan penyaluran bansos sembako dan PKH triwulan I setelah cetak danom, untuk percepatan kami langsung koordinasi dengan dinas terkait, yaitu dinsos, pendamping PKH, serta TKSK. Mekanisme sama dengan distribusi bansos sebelumnya," ucapnya.
Ketika ditanya apakah ada kendala yang dihadapi selama proses penyaluran bansos, Udin mengatakan tidak ada karena semua penerima sudah cocok dengan data. "Kendala penyaluran tidak ada karena data cenderung sama dengan yang sebelumnya. Pihak desa juga sudah memfilter mana yang meninggal, mana yang retur," ujarnya.
Baca juga : Pos Indonesia Salurkan Bansos Sembako dan PKH Tahap 3 di Daerah 3T
Ke depan, Udin menyatakan jajarannya selalu siap menjalankan permintaan menyalurkan bantuan dari pemerintah maupun pihak lain. "Kantorpos siap untuk menerima amanah penyaluran bansos berikutnya dari pemerintah karena kami sudah terbiasa menyalurkan bantuan. Jadi apapun bentuk bansos, kami siap," katanya.
Sementara itu KPM yang mengambil bansos di Kantorpos KC Magelang, yaitu Tri Rahayu Ningsih mengungkapkan rasa syukur karena bisa mendapat bansos. "Pelayanan Kantorpos sangat memudahkan. Cuma saya datangnya kesiangan. Uang bantuan ini untuk kebutuhan sehari-hari di rumah. Suami saya sudah meninggal. Anak satu masih sekolah SMP," tutur Tri.
Perempuan paruh baya ini menjelaskan awal mula dirinya mendapatkan bansos karena menerima surat undangan dari aparat desa setempat.
"Awalnya, saya dapat undangan dari Pak RT disuruh datang ke kantor kelurahan. Ini kan berturut-turut. Awalnya dapat bansos uang, terus lama-lama jadi bansos beras. Bulan kemarin, saya tidak dapat undangan. Bulan ini cuma saya sendiri di RT saya yang dapat undangan susulan disuruh datang ke Kantorpos. Sebelumnya, saya ambil bansos di kantor kelurahan. Syarat pengambilan hanya KTP asli saja," tuturnya.
Tri berharap akan terus terdaftar sebagai penerima bansos karena sangat membantu kehidupannya. "Harapannya kalau dapat bantuan, ya alhamdulillah. Kalau undangan sudah disetop, ya sudah. Bantuan ini cukup untuk hidup sehari-hari," imbuhnya. (RO/S-3)
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan pihaknya akan mengevaluasi rekening penerima bantuan sosial (bansos) yang terbukti digunakan untuk judi online.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengungkapkan masih banyak penerima bansos yang mengalami kesulitan dalam mencairkan dana karena masalah maladministrasi
PEMPROV DKI Jakarta tak akan melakukan operasi yustisi bagi pendatang baru Jakarta, tetapi akan melakukan pembatasan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos).
Suharyo menuturkan bahwa pihaknya kerap kali menjumpai dampak negatif bansos terhadap keberlangsungan pemberdayaan masyarakat, khususnya yang terjadi di wilayah Indonesia Timur.
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko mengatakan bahwa keputusan penundaan bantuan sosial (bansos) hingga Pilkada 2024 selesai dilakukan perlu dipertimbangkan.
Kemensos sebut Pemberian bantuan sosial (bansos) sudah sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved