Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) melaporkan kasus kematian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada pemilihan umum (pemilu) tahun ini sudah jauh lebih menurun dibandingkan kasus kematian pada 2019.
"Tahun ini jumlah petugas KPPS yang sakit ataupun meninggal sudah sangat jauh menurun. Saat ini dilaporkan hanya 27 kasus kematian," kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi saat dihubungi, Jumat (16/2).
Sebelum hari pemilu, proses pendaftaran calon anggota KPPS sebenarnya telah melibatkan skrining kesehatan. Salah satu syarat pendaftaran calon anggota KPPS, yakni sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
Baca juga : Anggota KPPS dan Bawaslu Alami Kecelakaan saat Bawa Logistik Pemilu
Selama ini diketahui bahwa ada saja anggota KPPS yang sakit bahkan meninggal. Berdasarkan laporan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut pada pemilu 2019 terdapat 485 petugas KPPS meninggal mayoritas merupakan laki-laki berusia 46-67 tahun memiliki komorbid.
Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Dr Sumarjaya mengatakan pada pemilu telah disiapkan fasilitas serta mobilisasi tenaga dan Public Safety Center (PSC) 119. PSC 119 merupakan layanan cepat tanggap darurat untuk masyarakat, termasuk anggota KPPS, yang membutuhkan layanan kesehatan.
Tersedia 352 PSC yang membantu penanganan kesehatan dalam kecelakaan atau situasi kritis ini di seluruh Indonesia. "Kesiapan kegawatdaruratan saat ini kita punya PSC. Ini merupakan respons cepat memberikan respons kepada masyarakat yang membutuhkan dan petugas jika terjadi hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan kesehatan," jelas Sumarjaya.
Baca juga : Ini Tips Menjaga Kesehatan bagi Anggota KPPS
Kementerian Kesehatan juga mempunyai Emergency Medical Tim (EMT). Tim yang dibentuk untuk memberikan pelayanan medis kesehatan saat kegawatdaruratan kesehatan ini memiliki memiliki 13.000 tenaga cadangan kesehatan (TCK).
"Jadi, kesiapsiagaan berbasis EMT yaitu tenaga kesehatan cadangan memiliki formasi lengkap. Ada dokternya, perawatnya, dan itu sudah tersebar ke seluruh Indonesia," pungkasnya. (Z-2)
Baca juga : Petugas KPPS Diminta Selalu Jaga Kesehatan saat Bertugas
Di Indonesia, Survei Kesehatan 2023 mencatat sekitar 6,7 juta penduduk terinfeksi hepatitis B dan 2,5 juta terinfeksi hepatitis C.
Sebanyak 13 provinsi belum mencapai target cakupan imunisasi bayi lengkap 90% dalam tiga tahun terakhir dan tren anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar meningkat signifikan.
BEBAN penyakit pneumonia di Indonesia masih tergolong tinggi, khususnya pada kelompok usia dewasa dan lansia, serta individu dengan penyakit penyerta.
Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes, mengatakan bahwa kandungan gula garam dan lemak pada (GGL) pada makanan yang dikonsumsi ditengarai menjadi salah satu penyebab obesitas pada anak.
Rasio dokter di Indonesia hanya sekitar 0,60 hingga 0,72 dokter per 1.000 penduduk. Angka itu jauh di bawah standar WHO yaitu 1 dokter per 1.000 penduduk.
Sebanyak 103 lokasi Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi proyek percontohan untuk kehadiran klinik dan apotek desa.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara pada Pemilihan 2020 lalu harus diperkuat agar proses rekapitulasi hasil pemilu ke depan lebih akurat
Jimly Asshiddiqie meminta para pejabat dapat membiasakan diri untuk menghormati putusan pengadilan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved