Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) melaporkan kasus kematian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada pemilihan umum (pemilu) tahun ini sudah jauh lebih menurun dibandingkan kasus kematian pada 2019.
"Tahun ini jumlah petugas KPPS yang sakit ataupun meninggal sudah sangat jauh menurun. Saat ini dilaporkan hanya 27 kasus kematian," kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi saat dihubungi, Jumat (16/2).
Sebelum hari pemilu, proses pendaftaran calon anggota KPPS sebenarnya telah melibatkan skrining kesehatan. Salah satu syarat pendaftaran calon anggota KPPS, yakni sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
Baca juga : Anggota KPPS dan Bawaslu Alami Kecelakaan saat Bawa Logistik Pemilu
Selama ini diketahui bahwa ada saja anggota KPPS yang sakit bahkan meninggal. Berdasarkan laporan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut pada pemilu 2019 terdapat 485 petugas KPPS meninggal mayoritas merupakan laki-laki berusia 46-67 tahun memiliki komorbid.
Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Dr Sumarjaya mengatakan pada pemilu telah disiapkan fasilitas serta mobilisasi tenaga dan Public Safety Center (PSC) 119. PSC 119 merupakan layanan cepat tanggap darurat untuk masyarakat, termasuk anggota KPPS, yang membutuhkan layanan kesehatan.
Tersedia 352 PSC yang membantu penanganan kesehatan dalam kecelakaan atau situasi kritis ini di seluruh Indonesia. "Kesiapan kegawatdaruratan saat ini kita punya PSC. Ini merupakan respons cepat memberikan respons kepada masyarakat yang membutuhkan dan petugas jika terjadi hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan kesehatan," jelas Sumarjaya.
Baca juga : Ini Tips Menjaga Kesehatan bagi Anggota KPPS
Kementerian Kesehatan juga mempunyai Emergency Medical Tim (EMT). Tim yang dibentuk untuk memberikan pelayanan medis kesehatan saat kegawatdaruratan kesehatan ini memiliki memiliki 13.000 tenaga cadangan kesehatan (TCK).
"Jadi, kesiapsiagaan berbasis EMT yaitu tenaga kesehatan cadangan memiliki formasi lengkap. Ada dokternya, perawatnya, dan itu sudah tersebar ke seluruh Indonesia," pungkasnya. (Z-2)
Baca juga : Petugas KPPS Diminta Selalu Jaga Kesehatan saat Bertugas
DIREKTUR Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) , Siti Nadia Tarmizi, memaparkan urgensi perbaikan sistem deteksi dini kanker payudara.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) menegaskan imunisasi campak-rubella (MR) merupakan langkah paling efektif untuk mencegah penularan campak.
Iuran JKN yang dikelola BPJS Kesehatan perlu naik setiap dua tahun guna mencegah defisit dan menjaga keberlanjutan layanan kesehatan.
RI perkuat imunisasi dan surveilans usai 2 WNA Australia positif campak pasca-perjalanan dari Jakarta & Bandung. Cek detail kasus dan langkah Kemenkes di sini.
Penyakit Tidak Menular (PTM) kini mengintai usia produktif. Kenali gejala, data terbaru 2026, dan panduan deteksi dini untuk menjaga produktivitas masa depan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan dr. Piprim Basarah Yanuarso diberhentikan dari PNS karena pelanggaran disiplin.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved