Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) melaporkan kasus kematian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada pemilihan umum (pemilu) tahun ini sudah jauh lebih menurun dibandingkan kasus kematian pada 2019.
"Tahun ini jumlah petugas KPPS yang sakit ataupun meninggal sudah sangat jauh menurun. Saat ini dilaporkan hanya 27 kasus kematian," kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi saat dihubungi, Jumat (16/2).
Sebelum hari pemilu, proses pendaftaran calon anggota KPPS sebenarnya telah melibatkan skrining kesehatan. Salah satu syarat pendaftaran calon anggota KPPS, yakni sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
Baca juga : Anggota KPPS dan Bawaslu Alami Kecelakaan saat Bawa Logistik Pemilu
Selama ini diketahui bahwa ada saja anggota KPPS yang sakit bahkan meninggal. Berdasarkan laporan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut pada pemilu 2019 terdapat 485 petugas KPPS meninggal mayoritas merupakan laki-laki berusia 46-67 tahun memiliki komorbid.
Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Dr Sumarjaya mengatakan pada pemilu telah disiapkan fasilitas serta mobilisasi tenaga dan Public Safety Center (PSC) 119. PSC 119 merupakan layanan cepat tanggap darurat untuk masyarakat, termasuk anggota KPPS, yang membutuhkan layanan kesehatan.
Tersedia 352 PSC yang membantu penanganan kesehatan dalam kecelakaan atau situasi kritis ini di seluruh Indonesia. "Kesiapan kegawatdaruratan saat ini kita punya PSC. Ini merupakan respons cepat memberikan respons kepada masyarakat yang membutuhkan dan petugas jika terjadi hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan kesehatan," jelas Sumarjaya.
Baca juga : Ini Tips Menjaga Kesehatan bagi Anggota KPPS
Kementerian Kesehatan juga mempunyai Emergency Medical Tim (EMT). Tim yang dibentuk untuk memberikan pelayanan medis kesehatan saat kegawatdaruratan kesehatan ini memiliki memiliki 13.000 tenaga cadangan kesehatan (TCK).
"Jadi, kesiapsiagaan berbasis EMT yaitu tenaga kesehatan cadangan memiliki formasi lengkap. Ada dokternya, perawatnya, dan itu sudah tersebar ke seluruh Indonesia," pungkasnya. (Z-2)
Baca juga : Petugas KPPS Diminta Selalu Jaga Kesehatan saat Bertugas
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengeluhkan harga tiket pesawat yang mahal untuk menuju titik bencana di Sumatra dan Aceh.
KEMENTERIAN Kesehatan memasuki tahap lanjutan penanganan bencana Aceh Sumatra dengan fokus pada pemulihan layanan kesehatan primer melalui puskesmas di wilayah terdampak.
KEPALA Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman menyampaikan prevalensi kusta di Indonesia sampai saat ini sebesar 0,91/10.000 di ratusan daerah.
Pemerintah memperluas imunisasi heksavalen melalui penguatan Program Imunisasi Nasional. Imunisasi terbukti efektif melindungi anak dari penyakit menular berbahaya.
PROGRAM Cek Kesehatan Gratis (CKG) mencatat capaian signifikan dengan jumlah kehadiran peserta menembus 70 juta orang hingga 29 Desember 2025.
Kemenkes menyatakan bahwa nakes Kemenkes menyatakan nakes tetap melayani warga di Desa Cekal dan Desa Pantan Kemuning,Kabupaten Bener Meriah, Aceh.
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved