Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KETUA Umum Asosiasi Dai-Daiyah Indonesia (ADDAI) Moch. Syarif Hidayatullah mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap pihak yang berupaya memicu konflik horizontal demi mendongkrak elektabilitas di tahun politik 2024.
"Gesekan-gesekan kecil mungkin masih ada, namun mudah-mudahan dari waktu ke waktu, dari pilpres ke pilpres, dari pemilu ke pemilu, kita sebagai bangsa sudah mulai menyadari bahwa konflik bernuansa politis adalah rutinitas yang tidak perlu," kata Syarif dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (3/1/2023).
Syarif mengatakan bahwa masyarakat juga jangan abai dan harus waspada kepada orang-orang yang punya kepentingan serta menghalalkan segala cara.
Baca juga: Bawaslu Bakal Tindak Buzzer Pemilu yang Lakukan Pelanggaran Kampanye
Dalam mencapai agendanya kelompok tertentu tidak segan jika harus membenturkan antar-agama, antar-etnis, dan lain sebagainya.
Syarif juga mengingatkan bahwa narasi yang sarat pemahaman radikalisme dan terorisme sering kali memanfaatkan perbedaan agama dan etnis untuk memecah belah masyarakat.
Namun, ia kembali menegaskan bahwa perbedaan itu adalah karunia dari Tuhan yang harus disyukuri dan dijaga.
“Tidak bisa dipungkiri bahwa gesekan antar-etnis atau agama dapat menjadi ancaman destabilisasi nasional. Oleh karena itu, penting bagi seluruh elemen bangsa untuk bekerja sama menjaga kerukunan dan kedamaian,” ujarnya.
Baca juga: Apa Itu Buzzer? Berikut Pengertian, Cara Kerja dan Dampaknya
Lebih lanjut Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama Fakultas Dirasat Islamiyah UIN Jakarta ini mengatakan tantangan terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan kerukunan antar golongan, baik di media sosial maupun kehidupan nyata.
"Rendahnya literasi informasi yang menyebabkan masyarakat rentan terpapar informasi hoaks dan ujaran kebencian yang dapat memicu konflik," uxap Syarif.
Ia menilai literasi informasi yang bagus akan membantu seseorang untuk menyerap informasi apa pun yang beredar di media sosial dengan bijak dan tepat.
“Tapi karena literasi informasinya masih rendah, masyarakat kita rentan terpapar informasi hoaks dan ujaran kebencian yang dapat memicu konflik," ujarnya.
Baca juga: Pelanggaran Pemilu semakin Terang Benderang
Syarif juga mengusulkan adanya peningkatan literasi informasi di tengah masyarakat, terutama dalam penggunaan media sosial untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan kerukunan antargolongan, baik di media sosial maupun kehidupan nyata.
Menurutnya, hoaks dan ujaran kebencian sering kali digunakan oleh kelompok-kelompok intoleran dan radikal untuk menyebarkan paham-paham yang dapat memecah belah masyarakat.
Oleh karena itu, peningkatan literasi informasi penting untuk dilakukan demi membekali masyarakat dengan kemampuan untuk memilah dan menyaring informasi yang mereka terima. Masyarakat harus diajarkan untuk kritis terhadap informasi yang mereka baca, lihat, atau dengar, terutama di media sosial.
Baca juga: Tebang Pilih Penegakan Hukum Merusak Demokrasi
Pemahaman penggunaan internet dan media sosial secara bijak dapat meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga kerukunan antar umat beragama.
Masyarakat juga diharapkan untuk semakin bertanggungjawab dalam memberikan pernyataannya sehingga kerukunan di Indonesia dapat terjaga dengan baik.
“Masyarakat Indonesia secara luas juga perlu mendukung dan memperkuat peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjaga kerukunan," terang Syarif.
"Selain itu, penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku penyebaran informasi hoaks dan ujaran kebencian diharapkan dapat menimbulkan efek jera serta menekan timbulnya kejahatan serupa,” tuturnya.
Saat ini sudah begitu banyak para tokoh yang menyebarkan narasi moderat dan dengan mudah bisa diakses oleh masyarakat luas, baik di media sosial ataupun di berita online. Narasi moderat yang sarat pesan toleransi ini dapat memberikan perspektif yang lebih berimbang dalam menyikapi segala perbedaan yang ada.
Baca juga: Diksi Wakanda dan Konoha Lahir dari Ancaman Kebebasan Berpendapat
Penggunaan internet dan sosial media secara bijak juga dapat membangun imunitas kita terhadap narasi intoleransi dan radikalisme.
Selain itu, dia juga menyoroti pentingnya kesadaran bersama untuk menjaga kerukunan antar umat beragama.
Hubungan yang harmonis antar golongan di Indonesia menjadi kekuatan sosial yang dapat mencegah masuknya intoleransi dan paham radikal yang diuntungkan dengan adanya kekacauan di masyarakat.
"Kita harus menyadari bahwa perbedaan itu adalah sesuatu karunia dari Tuhan. Perlu diingat bahwa perbedaan itu harus kita jadikan kekuatan, bukan menjadi beban," tuturnya. (Ant/S-4)
DIREKTORAT Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) RI untuk pertama kalinya menggelar Musabaqah Qira'atil Kutub (MQK) tingkat Internasional.
MAJELIS Masyayikh mengingatkan pentingnya penerapan standar mutu tinggi dalam penyusunan jenjang lanjutan pendidikan tinggi pesantren.
IMAM An-Nawawi lahir pada pertengahan bulan Muharam tahun 631 H di kota Nawa. Menurut pendapat utama, ia meninggal dunia sementara umurnya tidak lebih dari 45 tahun.
Usulan pengalokasian dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dikaji dan didasarkan pada pendapat para ulama. Itu harus dibahas hukumnya dari sisi agama.
Para ulama yang tergabung dalam Lembaga Persaudaraan Ormas Islam (LPOI) meminta Presiden Prabowo Subianto menurunkan pajak.
MENTERI Agama, Nasaruddin Umar mengatakan bahwa di era post-truth atau era di mana kebohongan dapat menyamar menjadi kebenaran saat ini, menjadi ulama sangat tidak mudah.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved