Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DEPUTI Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Agustinus Gatot Hermawan mengatakan, pekerja migran (PMI) juga memiliki hak asasi manusia sama halnya dengan pekerja lainnya.
Untuk itu, negara juga wajib memberikan perlindungan kepada PMI karena setiap warga negara Indonesia berhak mendapat perlindungan tanpa diskriminasi.
"Perlindungan yang kita berikan tentu perlindungan paripurna," kata dia dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral BP2MI di Hotel The Alana Yogyakarta, Jumat (24/11).
Baca juga : Dibantu Wali Kota Cilegon dan BP2MI, TKI yang Sakit di Arab Saudi Telah Pulang
Artinya, perlindungan diberikan negara kepada calon PMI maupun keluarganya, dimulai bahkan sebelum mereka berangkat, selama bekerja di sana, sampai pulang kembali. Perlindungan ini pun meliputi aspek hukum, sosial dan ekonomi.
Gatot menambahkann, BP2MI berupaya menjadikan PMI sebagai warga negara VIP dengan perlindungan yang optimal dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hal ini sejalan dengan program prioritas BP2MI karena selama ini stigma publik pada pekerja migran telah terbentuk cara pandang yang negatif dan destruktif.
Baca juga : Dilaporkan ke Bawaslu Imbas Undang Ganjar, Kepala BP2MI: Tidak Ada Muatan Politik
Banyak yang menganggap menjadi pekerja migran adalah pekerjaan yang rendah. Padahal, anggapan tersebut tidaklah benar.
Jika melalui jalur resmi, pekerja yang akan dikirim kami haruskan untuk benar-benar paham mengenai potensi dan risikonya bekerja di luar negeri. Perlindungan optimal diberikan kepada PMI karena mereka rawan dengan perdagangan orang, rawan mengalami eksploitasi ataupun PHK sepihak, maupun rawan pula mengalami kekerasan.
"Sesuai undang-undang, kami berharap PMI menjadi pekerja yang humanis, bermartabat, mandiri dan tidak dimobilisasi," paparnya.
Dalam arah kebijakan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), tergambar tema besar yakni pentingnya pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). Fokus utamanya adalah memerangi sindikasi pengiriman pekerja migran indonesia nonprocedural.
"Upaya pemberantasan mafia penempatan ilegal PMI diwujudkan melalui pendirian Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Sindikat Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia. Dalam konsepsi perlindungan secara holistik, terdapat beberapa aksi perlindungan tenaga migran dari mafia tenaga kerja yang dapat dilaksanakan dan terus diperkuat implementasinya," papar Beny Suharsono, Sekretaris Daerah DIY.
Beny mengungkapkan, konsep perlindungan yang pertama adalah regulasi yang ketat yang meliputi kebijakan hukum yang tegas dan penguatan hukum. Penerapan undang-undang yang ketat terhadap penempatan ilegal dan kegiatan mafia tenaga kerja harus dilakukan, termasuk pengawasan agen perekrutan, pengiriman, dan penempatan pekerja migran.
"Upaya memperkuat hukuman bagi pelaku mafia tenaga kerja dan memastikan penegakan hukum yang adil serta tegas terhadap praktik-praktik illegal tentu juga perlu dilakukan," kata dia.
Selain itu, ia menyebut, perlu dilakukan pula penguatan sistem penempatan resmi yang meliputi sistem penempatan resmi yang efektif guna mendorong penggunaan sistem penempatan resmi yang aman dan terverifikasi, serta sertifikasi dan pengawasan agen penempatan.
"Kolaborasi antar pihak juga diperlukan yang meliputi kerja sama internasional serta kolaborasi dengan stakeholders lokal yang melibatkan lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan pihak swasta," tutup dia. (Z-5)
POLISI menggagalkan upaya pengiriman pekerja migran Indonesia, atau PMI, ilegal ke Malaysia. Lima orang perempuan berhasil diselamatkan dari rumah penampungan di Kota Pematangsiantar.
Ketua Umum Apjati, Said Saleh Alwaini, mengatakan dalam beberapa tahun terakhir ada beberapa masalah dan tantangan dalam penempatan PMI di Singapura.
Dalam proses penyusunan revisi ini, pemerintah telah membentuk tim lintas kementerian, yang terdiri dari enam kementerian/lembaga, termasuk BP2MI.
PEKERJA migran Indonesia memiliki potensi besar untuk berinvestasi dan memulai usaha.
Lebih dari 80 peserta, sebagian besar merupakan pekerja sektor informal, antusias mengikuti program pemberdayaan pekerja migran Indonesia.
Program 20.000 rumah subsidi untuk pekerja migran Indonesia (PMI) akan menyasar daerah-daerah yang menjadi kantong PMI.
Kabur belum tentu akan seperti yang diharapkan apalagi kalau tidak diimbangi dengan soft skill dan skill yang baik.
MENTERI P2MI Abdul Kadir Karding, mendorong agar tagar KaburAjaDulu yang tengah viral di media sosial diganti menjadi AyoBekerjaDiLuarNegeri.
BP3MI Kepulauan Riau (Kepri) berhasil mencegah keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal atau non-prosedural ke Malaysia melalui Pelabuhan Internasional Batam
Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengungkapkan, pihaknya tengah menyusun program pemberdayaan pekerja migran Indonesia. Itu ditujukan sebagai apresiasi kepada pahlawan devisa.
Banyak anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan kerja secara ilegal di Kamboja.
KEPALA BP2MI Benny Rhamdani selesai memberikan klarifikasi terkait sosok T, pengendali judi online di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved