Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengaku terkejut dengan laporan efisiensi dana haji yang berlebih sekitar Rp1,2 triliun. Namun, setelah dipelajari, ternyata dana lebih yang dilaporkan itu karena pembiayaan penerbangan pada haji 2023 belum dilunasi oleh Kementerian Agama.
Ace meminta Kemenag segera menyelesaikan seluruh pembiayaan penyelenggaraan haji tahun 2023.
“Sekilas ya, hebat sekali ini. Menag bisa melakukan efisiensi Rp1,2 triliun. Tetapi ketika saya baca di penjelasan, ternyata masih ada pembayaran yang belum dilaksanakan. Yaitu penerbangan Rp927 miliar, mungkin ini termin ke empat ya. Kemudian premi asuransi, pembinaan jemaah, pelayanan umum dalam negeri dan pengelolaan BPIH,” ujar Ace dalam raker Komisi VIII DPR RI bersama Kemenag dan BPKH di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (2/10).
Baca juga : Kemenag dan Arab Saudi Diskusikan Pelaksanaan Haji Tahun Depan
“Kapan ini akan diselesaikan? Ini penting diselesaikan karena bagi saya prinsipnya kita akan membahas untuk anggaran selanjutnya kalau semua penyelesaian dari pelaksanaan ibadah haji 2023 harus tuntas. Sehingga nanti tidak menimbulkan dispute antara tahun ini dan rencana tahun akan datang,” tambah dia.
Dia juga meminta Kemenag dan BPKH untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji 2023 secara transparan dan akuntabel untuk mendapatkan persetujuan dari Komisi VIII sebelum pembentukan panja BPIH tahun 2024.
Baca juga : Biaya Haji 2024 Diputuskan Bulan November
Merespons hal tersebut, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan pihaknya masih melakukan rekonsiliasi dengan pihak maskapai penerbangan. Dia menyebut ada penanganan jemaah pascaoperasional yang belum selesai.
“Ini sampai hari ini masih ada sekitar 6 jemaah yang masih berada di Saudi karena sakit. Masih dirawat di sana, jadi belum terhitung dengan presisi,” ucap Yaqut.
Setelah proses pemulangan seluruh jemaah selesai, Menag mengatakan pihaknya akan segera menyelesaikan seluruh laporan keuangan.
Diketahui realisasi anggaran operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji sejak 1 Januari hingga 31 Agustus 2023. Total realisasi anggaran sebesar Rp17.94 triliun atau 93,13% dari alokasi anggaran sebesar Rp19.26 triliun.
Realisasi pengeluaran tersebut terdiri atas realisasi biaya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp9.93 triliun serta realisasi nilai manfaat, dana efisiensi, dan sumber lain sebesar Rp8.01 triliun.
"Realisasi anggaran tersebut merupakan realisasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler. Tidak terdapat anggaran dan realisasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus," jelas Menag.
Ditambahkan Menag, jumlah kuota haji regular tahun 2023 sebanyak 210.680 jemaah. Mereka terdiri atas 208.423 jemaah haji, 1.572 petugas haji daerah, dan 685 pembimbing ibadah dari KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah).
"Realisasi jemaah haji yang berangkat ke Arab Saudi sebanyak 209.782 orang, terdiri dari 207.961 jemaah haji regular, 1.390 orang PHD, dan 431 Pembimbing KBIHU," kata Menag. (Z-5)a
Aliansi memungkinkan maskapai tetap mandiri namun bekerja sama dalam memperluas jaringan, efisiensi operasional, hingga program loyalitas.
Dalam 10 tahun terakhir, industri perjalanan berevolusi dengan sangat pesat.
Batik Air dan Citilink mendukung rencana tersebut serta akan menindaklanjuti pelaksanaan perpindahan penerbangan dari Bandara Halim Perdanakusma ke Bandara Soekarno-Hatta.
Rute ini akan mulai beroperasi pada 23 Juli 2025 mendatang dan diharapkan menjadi pendorong baru sektor pariwisata dan perekonomian di kedua wilayah.
Letusan Gunung Ile Lewotolok mengakibatkan pesawat Wings Air IW1995 rute Kupang-Lewoleba menunda penerbangan.
Menurut Kemenhub, Pelita Air dinobatkan sebagai maskapai paling tepat waktu di Indonesia pada 2024 dengan tingkat ketepatan jadwal 94,3%.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved