Kerugian Materi Akibat Polusi Udara 2023 Capai Rp60 Triliun

MASALAH polusi udara yang terus memburuk di Jakarta dan sekitarnya ternyata mengakibatkan kerugian materi yang cukup fantastis. Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin mengatakan kerugian akibat polusi udara sepanjang tahun 2023 ini mencapai lebih dari Rp60 triliun. Angka itu diprediksi akan terus naik.

“Tahun 2016, 2017, sampai 2019 saja, polusinya yang tidak sepekat ini sudah Rp51 triliun. Tahun ini kita prediksi di atas Rp60 trililun kerugiannya. Beban medis yang harus dibayar masyarakat Jakarta lho ini. Kita belum menghitung masyarakat Jabodetabek secara keseluruhan. Pastinya kami akan menghitung terus dan angka itu fantastis sekali,” jelas Ahmad dalam diskusi ‘Menggugat Kerugian Krisis Polusi Udara Jakarta’ di Jakarta, Minggu (27/8).

“Kenapa bisa naik? Karena konsentrasi pencemar juga meningkat. Sebenarnya perlu disampaikan juga pencemar itu ya. Parameter pencemaran udara itu tidak hanya particulate matter (PM), tetapi juga hidrokarbon, karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, dan ozon. Ada enam parameter. Hal ini yang menyebabkan polusi semakin parah,” imbuh dia.

Baca juga: Penelitian Ilmiah Soal Penyemprotan Jalan untuk Kurangi Polusi Hasilkan Hasil Beragam

Tahun kemarin, lanjut Ahmad, dalam situasi yang hampir mirip dengan tahun ini, diikuti kemarau yang lumayan panjang, konsentrasi dari berbagai pencemaran tadi cukup tinggi. Misalnya untuk PM2.5 rata-rata 43-46 mikrogram/m3.

“Padahal untuk 30 mikrogram/m3 itu sebenarnya kategori tidak sehat. Bayangkan sekarang ini terjadinya beruntun membentuk tren data selama satu tahun. Setiap hari udara yang kita hirup sangat tidak sehat. Bagaimana kondisi paru-paru kita? Tahun 2022 setidak-tidaknya sekali seminggu masih ada hujan. Sekarang sudah hampir sebulan tidak ada hujan. Sehingga tidak ada flushing,” jelas dia.

Menurut Ahmad, tidak ada cara lain yang dapat dilakukan pemerintah selain menertibkan pabrik atau industri pencemar udara, menghentikan penjualan bahan bakar bertimbal (Premium 88, Pertalite 90, Solar 48, dan Dexlite), pembatasan penggunaan kendaraan pribadi dan mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum.

Baca juga: Usulan Ganjil Genap Selama 24 Jam Dinilai Layak Diuji Coba

“Kita ingin pemerintah baik pusat maupun pemerintah DKI Jakarta menyikapi kedaruratan pencemaran udara ini dengan tindakan nyata. Kita juga ingin mendorong agar masyarakat berani menggugat kepada pemerintah. Pemerintah harus bertanggung jawab atas kualitas udara yang tidak sehat ini,” tegasnya.

“Pejabat dan birokrat yang tinggal di tanah air bukannya melaksanakan aksi nyata pengendalian polusi udara, tetapi justru terkesan bersikap melindungi para penebar polutan dengan dalih mereka investor. Yang dikehendaki konstitusi dan regulasi kita bukan investasi seperti itu, bukan investasi yang memuluskan dumping kendaraan, peralatan pabrik, pembangkit listrik yang teknologinya sudah out of date, boros energi dan beremisi tinggi,” pungkasnya.

Car Free Day

Sementara itu, James, warga DKI Jakarta yang tengah berolahraga di car free day sekitaran Jl. MH Thamrin menuturkan pemerintah DKI Jakarta perlu menambah jam car free day. Kalau perlu car free day dimulai sejak hari Sabtu dari pukul 06:00 sampai 14:00.

“Kita butuh mengurangi mobilitas kendaraan, terutama kendaraan pribadi. Saya juga sepakat soal penghentian penjualan bahan bakar dengan emisi tinggi. Kalau bisa distop semua. Kalau perlu dan memungkinkan, masyarakat lebih banyak menggunakan transportasi umum saja,” kata dia.

(Z-9)