Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
WAIL Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini menyatakan untuk mengatasi permasalahan kenaikan polusi udara yang mengganggu kualitas udara terutama di Jabodetabek, pihaknya akan membentuk Tim Panja.
Lebih lanjut, permasalahan polusi udara ini juga akan segera didiskusikan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Itu (polusi udara) menjadi perhatian banget ya di Komisi IV juga akan menjadi perhatian. Saya malah pada masa sidang ini dimulai, saya punya inisiatif dan akan mengajak teman-teman semuanya di Komisi IV untuk kita bikin Panja untuk polusi," kata Anggia di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).
Kondisi Polusi Udara Jakarta Memprihatinkan
"Karena terutama di Jakarta ya, ini udah memprihatinkan dan benar-benar menurut saya perlu penanganan yang serius, khusus, fokus untuk itu, penanganannya itu yang komprehensif,” ujarnya.
Baca juga: Legislator: Kualitas Udara Buruk Sudah Menyebar di Berbagai Wilayah
Menurut Anggia, untuk mengatasi permasalahan polusi udara ini perlu ada kerja sama dari berbagai pihak. Karena pemerintah provinsi DKI Jakarta tidak bisa jika harus bergerak sendiri.
“Jadi harus bareng-bareng kita di DPR harus segera turun tangan untuk bisa membantu mengurai supaya polusi ini lebih baik. Ini kan sebagian besar penduduk di Indonesia ada di Jakarta. Polusi udara ini bikin nggak sehat itu, anak-anak kita juga, kita mempertaruhkan banyak hal kalau misalnya kita abai terhadap kondisi polusi itu,” jelas politikus Fraksi PKB ini.
Baca juga: DPRD Usul Bentuk Pansus Polusi Udara Jakarta
Terkait solusi Work From Home (WFH) menurutnya hal ini tidak dapat menjadi solusi namun bisa menjadi sebuah alternatif. Harus ada kebijakan-kebijakan yang mendukung untuk mengurangi segala bentuk hal yang menyebabkan menurunnya kualitas udara.
Baca juga: Polusi Udara Jakarta tidak Sehat, Pakar Ingatkan Warga Batasi Aktivitas di Luar Ruangan
Dengan memanfaatkan berbagai resource, Anggia berharap ke depan ada solusi kebijakan atas buah pemikiran untuk mengurai permasalahan polusi udara ini.
“Kalau kendaraan bermotor itu kan, nggak ada kita nggak punya aturan yang setelah sekian tahun lalu kemudian mesinnya rusak, bikin polutan banyak, itu tidak ada aturan enggak boleh dipakai. Begitu kan, gak ada, itu salah satu contoh," ujar Anggia.
"Mungkin ada Inovasi atau kreativitas atau apapun untuk bisa cari regulasi peraturan yang bisa membantu mengurangi polusi. Menanam pohon misalnya tapi seberapa banyak konversinya terhadap polutan itu?” tuturnya. (RO/S-4)
Kemudian ada teknologi sensor supaya tahu kapan zona merah. Selain itu, ada truk embun sudah dilakukan di kota-kota Tiongkok.
Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya polusi udara merupakan langkah krusial dalam menekan dampak kesehatan yang ditimbulkan.
BMKG mengungkapkan, berdasarkan hasil pemantauan, dalam siklus harian, konsentrasi PM2,5 tertinggi di wilayah DKI Jakarta ialah selepas malam hari hingga menjelang pagi hari.
Kualitas udara di Jakarta, Senin (14/10) pagi masuk urutan ke delapan sebagai kota dengan udara terburuk di dunia.
POLUSI di DKI Jakarta menimbulkan dampak kesehatan dan kerugian yang besar bagi masyarakat.
Transportasi merupakan sumber polusi lokal utama di Jakarta. Namun, industri dan pembangkit listrik juga berkontribusi terhadap buruknya kualitas udara mengakibatkan polusi di DKI Jakarta.
Komisi I dan pemerintah telah merampungkan pembahasan 40% dari 92 Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM RUU TNI.
DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Grup Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Kamis (7/11) kemarin. Kunker spesifik Komisi VII DPR RI itu dilakukan 15 anggota dari 8 fraksi.
Panja Komisi VIII DPR RI untuk BPIH Tahun 1445H/2024M, Abdul Wachid, menegaskan bahwa Kementerian Agama RI telah melanggar kesepakatan yang dibuat soal kuota haji
PANITIA Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang Kementerian Negara (RUU Kementerian Negara) sepakat untuk mengubah sejumlah pasal.
Rapat panja Baleg DPR soal RUU DKJ akan digelar dengan agenda mendengarkan pandangan fraksi soal pasal-pasal yang kontroversial di RUU tersebut.
Baleg DPR akan menggelar rapat panitia kerja (panja) bersama pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ), Rabu, 13 Maret 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved