Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai tingginya tingkat polusi udara saat ini sudah menyebar ke berbagai wilayah Indonesia.
Tidak hanya Jakarta. Itu sebabnya, untuk penanganan jangka pendek, Saleh meminta pemerintah melakukan pemetaan untuk mengetahui daerah mana saja yang memiliki tingkat polusi tinggi.
“Ini sudah menyebar, jadi tidak bisa hanya fokus di Jakarta. Karena tidak bisa parsial, penanganan harus menyeluruh dan baik,” kata Saleh dalam keterangan tertulisnya, hari ini.
Baca juga: Presiden Instruksikan Jajarannya Perbaiki Kualitas Udara di Jabodetabek
Jakarta memang bukan satu-satunya kota di Indonesia yang kualitas udaranya buruk.
Bahkan menurut situs pemantau udara IQAir, Selasa (16 Agustus 2023), Jakarta ‘hanya’ menempati urutan ketujuh dengan kualitas udara buruk.
Adapun urutan kota/kabupaten paling berpolusi adalah Kalimantan Barat dengan kadar particulate matter (PM) 2,5 sebesar 191 ug/m3.
Kemudian, Tangerang Selatan (156 ug/m3), Kota Serang (150 ug/m3), Kota Tangerang (134 ug/m3), Jambi (119 ug/m3), Bandung (111 ug/m3), dan Jakarta (109 ug/m3).
Saleh tidak menepis bahwa banyak faktor yang menyebabkan tingginya polusi di berbagai wilayah.
Antara lain, transportasi, PLTU, kegiatan industri, serta fenomena El Nino.
Kalimantan Barat yang populasi kendaraan bermotornya kecil, ternyata tingkat polusinya justru tertinggi di Indonesia.
Baca juga: KLHK Tegaskan Kendaraan Bermotor Penyebab Polusi Udara di Jakarta
Untuk itulah sebagai anggota komisi yang membidangi kesehatan, Saleh meminta pemerintah melakukan evaluasi secara komprehensif.
Juga, menetapkan kebijakan yang tepat, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
“Soal polusi udara ini dampaknya ke masyarakat. Kini jumlah penderita flu tinggi sekali."
"Karena itu memang tidak bisa dianggap remeh dan harus mendorong pemerintah mengambil langkah antisipatif terhadap setiap faktor yang berkontribusi pada tingginya polusi udara ini, di seluruh Indonesia,” kata dia.
Lebih lanjut, anggota Fraksi PAN ini menyampaikan penyebab polusi di setiap daerah mungkin berbeda sehingga pendekatan solusinya harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
“Kalimantan Barat yang populasi kendaraan bermotor sedikit, tetapi kegiatan tambangnya sangat tinggi dan supply listriknya dari batu bara (PLTU), tentu solusinya berbeda dengan Jakarta,” kata dia.
Baca juga: Kualitas Udara Kian Buruk, Pemerintah Perlu Evaluasi Industri di Jabodetabek
Mengenai penyebab tingginya polusi udara, sebelumnya disampaikan Profesor Meteorologi dan Klimatologi di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Edvin Aldrian.
Edvin mengungkapkan salah satu penyebab polusi udara yang kian pekat belakangan terkait dengan fenomena El Nino.
“Betul (ada kaitannya dengan El Nino). Jadi biasanya karena berhubungan dengan kebakaran hutan,” kata Edvin.
Kondisi tersebut, menurut Edvin, diperparah jarangnya hujan di suatu wilayah sehingga tidak ada wet deposition atau proses penting menghilangkan gas dan partikel dari atmosfer. Makanya, banyak sekali polutan di udara. (RO/S-2)
Di Indonesia, bencana jenis ini menyumbang lebih dari 90% dari total kejadian bencana setiap tahunnya.
Studi terbaru mengungkap fenomena sinkronisasi krisis air global akibat siklus El Niño-La Niña. Bagaimana dampaknya terhadap ketersediaan pangan dunia?
BMKG mengungkap secara spesifik, La Nina lemah masih akan bertahan di Indonesia pada periode Januari-Februari-Maret.
Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan fenomena La Nina diprediksi akan terus terjadi hingga Maret 2026.
Pantau Gambut mengatakan kondisi 2025 masih menunjukkan pola rawan karhutla, terutama di tengah puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober.
FENOMENA alam El Nino yang sedang menyelimuti wilayah Provinsi Aceh sudah berlangsung sekitar tiga bulan.
Kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berulang di berbagai daerah harus menjadi evaluasi. Badan Gizi Nasional (BGN) diminta tak hanya fokus pada peningkatan jumlah SPPG
Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mendorong RUU Transportasi Online agar mengatur perlindungan hukum dan jaminan sosial bagi pengemudi ojek online.
WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, memastikan pihaknya akan memanggil Kementerian Kesehatan untuk membahas rencana iuran BPJS Kesehatan naik 2026
Presiden Prabowo Subianto, saat berada di Belgia pada Minggu (13/7), menyebut bahwa rumah asing boleh membuka cabang di Indonesia.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago meminta Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin duduk bersama dengan para Guru Besar FK Ui untuk duduk bersama.
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengomentari kasus keracunan massal yang berasal dari makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di berbagai daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved