Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
ANGGOTA Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai tingginya tingkat polusi udara saat ini sudah menyebar ke berbagai wilayah Indonesia.
Tidak hanya Jakarta. Itu sebabnya, untuk penanganan jangka pendek, Saleh meminta pemerintah melakukan pemetaan untuk mengetahui daerah mana saja yang memiliki tingkat polusi tinggi.
“Ini sudah menyebar, jadi tidak bisa hanya fokus di Jakarta. Karena tidak bisa parsial, penanganan harus menyeluruh dan baik,” kata Saleh dalam keterangan tertulisnya, hari ini.
Baca juga: Presiden Instruksikan Jajarannya Perbaiki Kualitas Udara di Jabodetabek
Jakarta memang bukan satu-satunya kota di Indonesia yang kualitas udaranya buruk.
Bahkan menurut situs pemantau udara IQAir, Selasa (16 Agustus 2023), Jakarta ‘hanya’ menempati urutan ketujuh dengan kualitas udara buruk.
Adapun urutan kota/kabupaten paling berpolusi adalah Kalimantan Barat dengan kadar particulate matter (PM) 2,5 sebesar 191 ug/m3.
Kemudian, Tangerang Selatan (156 ug/m3), Kota Serang (150 ug/m3), Kota Tangerang (134 ug/m3), Jambi (119 ug/m3), Bandung (111 ug/m3), dan Jakarta (109 ug/m3).
Saleh tidak menepis bahwa banyak faktor yang menyebabkan tingginya polusi di berbagai wilayah.
Antara lain, transportasi, PLTU, kegiatan industri, serta fenomena El Nino.
Kalimantan Barat yang populasi kendaraan bermotornya kecil, ternyata tingkat polusinya justru tertinggi di Indonesia.
Baca juga: KLHK Tegaskan Kendaraan Bermotor Penyebab Polusi Udara di Jakarta
Untuk itulah sebagai anggota komisi yang membidangi kesehatan, Saleh meminta pemerintah melakukan evaluasi secara komprehensif.
Juga, menetapkan kebijakan yang tepat, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
“Soal polusi udara ini dampaknya ke masyarakat. Kini jumlah penderita flu tinggi sekali."
"Karena itu memang tidak bisa dianggap remeh dan harus mendorong pemerintah mengambil langkah antisipatif terhadap setiap faktor yang berkontribusi pada tingginya polusi udara ini, di seluruh Indonesia,” kata dia.
Lebih lanjut, anggota Fraksi PAN ini menyampaikan penyebab polusi di setiap daerah mungkin berbeda sehingga pendekatan solusinya harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
“Kalimantan Barat yang populasi kendaraan bermotor sedikit, tetapi kegiatan tambangnya sangat tinggi dan supply listriknya dari batu bara (PLTU), tentu solusinya berbeda dengan Jakarta,” kata dia.
Baca juga: Kualitas Udara Kian Buruk, Pemerintah Perlu Evaluasi Industri di Jabodetabek
Mengenai penyebab tingginya polusi udara, sebelumnya disampaikan Profesor Meteorologi dan Klimatologi di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Edvin Aldrian.
Edvin mengungkapkan salah satu penyebab polusi udara yang kian pekat belakangan terkait dengan fenomena El Nino.
“Betul (ada kaitannya dengan El Nino). Jadi biasanya karena berhubungan dengan kebakaran hutan,” kata Edvin.
Kondisi tersebut, menurut Edvin, diperparah jarangnya hujan di suatu wilayah sehingga tidak ada wet deposition atau proses penting menghilangkan gas dan partikel dari atmosfer. Makanya, banyak sekali polutan di udara. (RO/S-2)
Pengaruh El-Nino membuat masa panen di Kabupaten Kuningan yang seharusnya dilakukan Maret mundur sebulan.
Presiden Jokowi mengakui, saat ini stok yang ada di Bulog 1,7 juta ton masih harus ditambah lagi sampai akhir tahun, kira-kira 1,5 juta ton.
PEMERINTAH Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) menyikapi pemberitaan terkait kondisi udara di wilayahnya melakukan sejumlah langkah antisipasi menghadapi polusi udara
Pemprov DKI ingatkan instalasi listrik di rumah untuk mencegah kebakaran. Upaya itu sebagai mitigasi menghadapi el nino.
BMKG mengatakan saat ini Indonesia dilanda fenomena El Nino yang membuat musim kemarau lebih panjang, hingga awal 2024.
Ratusan ribu jiwa yang tersebar di 40 kecamatan yang ada di Kabpaten Bogor, kini mengalami kesulitan air bersih.
Anggota Komisi IX DPR meminta kasus kematian Kurnaesih ibu hamil asal Subang yang ditolak RSUD Ciereng diusut tuntas.
Kasus penganiayaan dokter bukanlah kali pertama terjadi pada tenaga medis di daerah. Dengan pengamanan dari satpam, diharapkan dapat mengantisipasi kejadian buruk di ruang perawatan.
Legislator yang akrab disapa KD ini bilang, masyarakat juga berhak tahu apakah nilai nutrisi dari makanan tersebut sudah mencukupi kebutuhan anak-anak.
UPAYA menurunkan target prevalensi stunting hingga 14% di 2024 dinilai masih membutuhkan kerja keras dan evaluasi berkesinambungan.
KOMISI IX DPR RI meminta kepada pemerintah untuk melakukan kajian akademis terkait dengan penerapan kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved