Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH kasus keracunan massal yang berasal dari makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di berbagai daerah. Terkait hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh tanpa mengabaikan kompleksitas program tersebut.
“Mengelola program MBG bukan perkara mudah—ini adalah program baru dengan anggaran besar dan target output yang masif. Kami tidak mentolerir adanya kasus, tetapi kita juga harus jujur mengakui bahwa ini bukan pekerjaan sederhana,” ujar Irma saat dihubungi, Minggu (4/5).
Irma menekankan bahwa target tanpa insiden (zero incident) harus menjadi komitmen semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, menurutnya, Badan Gizi Nasional (BGN) perlu memperketat proses seleksi pihak ketiga dalam penyediaan makanan.
“Zero incident tentu harus menjadi target bersama. Karena itu, BGN perlu lebih ketat dan selektif dalam merekrut vendor,” katanya.
Lebih lanjut, Irma menyoroti pentingnya prosedur pengawasan di lapangan. Ia menyarankan agar petugas BGN di dapur umum wajib mencicipi makanan sebelum makanan tersebut disalurkan kepada anak-anak.
“Di sisi lain, petugas BGN di dapur umum wajib mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum didistribusikan,” ucapnya.
Tak hanya petugas BGN, Irma juga mengajak para guru untuk berperan aktif dalam pengawasan untuk mencegah kasus keracunan MBG terulang. Ia menilai bahwa keterlibatan moral semua pihak sangat penting untuk menjaga keberhasilan program MBG.
“Para guru juga diharapkan turut membantu melakukan pengecekan. Jangan sampai karena guru tidak menerima langsung manfaat program ini, lalu tidak ikut peduli. Harus ada tanggung jawab moral dari semua pihak,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa pihaknya tengah melakukan langkah cepat dan menyeluruh dalam menyelidiki penyebab insiden keracunan MBG di sejumlah wilayah.
“Menyikapi munculnya kasus serupa di beberapa wilayah, kami menegaskan komitmen BGN untuk mengusut secara tuntas penyebabnya dan melakukan evaluasi menyeluruh guna mencegah terulangnya kejadian serupa,” ujar Dadan. (H-3)
Prabowo menyatakan penindakan dilakukan secara tegas terhadap dapur yang tidak memenuhi standar, dengan pengawasan langsung di lapangan.
Dia menyebut Program MBG akan kembali disalurkan kepada para penerima per 31 Maret 2026.
Penghentian sementara operasional MBG ini merupakan bagian dari manajemen strategis agar distribusi tetap tepat sasaran.
Ia menegaskan pemerintah akan tetap memprioritaskan belanja yang lebih produktif dan tepat sasaran.
Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional sembilan SPPG di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, setelah ditemukan penyajian kelapa utuh dalam menu Program Makan Bergizi Gratis
Badan Gizi Nasional bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia meluncurkan program e-learning penyusunan laporan keuangan serta aplikasi pelaporan keuangan SPPG.
Sebanyak 28 pelajar TK dan SD yang tersebar di Nagari Manggopoh dan Kampung Tangah diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan dari program MBG.
Sadewo mengungkapkan, dari 64 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada, baru 11 yang mengantongi sertifikat laik higiene sanitasi.
Pasien korban keracunan massal mendapatkan perawatan di Posko Penanganan, Kantor Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
CENTER for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menghentikan sementara atau melakukan moratorium program MBG.
MENU pada Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menyebabkan ratusan siswa di SMP Negeri 35 Kota Bandung Jawa Barat (Jabar) mengalami keracunan massal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved