Kualitas Udara Buruk, Pemerintah Bahas Ketentuan WFH

Pemerintah tengah membahas persoalan mengenai ketentuan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) akibat buruknya kualitas udara, utamanya di wilayah Jabodetabek. Hal itu disebut menjadi salah satu cara untuk memitigasi dampak buruknya udara yang saat ini sedang terjadi.

"Kita masih mendiskusikan, kita belum sampai pada kesimpulan, belum sampai apakah itu imbauannya menteri, atau imbauannya swasta sendiri, atau nanti pemerintah provinsi," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat ditemui pewarta di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

"Tapi saya kira memang itu masalah yang harus kita atasi. Pilihannya kan di antaranya WFH, kita terus diskusikan," tambahnya.

Baca juga: Jokowi Kasasi Gugatan Polusi Udara, Walhi: Tidak Pantas!

Sejauh ini, kata dia, belum ada usulan secara resmi dari pihak swasta ke pemerintah mengenai wacana WFH akibat kualitas udara yang buruk. Pembahasan di internal Kemnaker mengenai hal tersebut baru dilakukan dengan merujuk berbagai pemberitaan di media massa.

"Secara langsung belum, itu kan wacana-wacana di media yang kita tangkap. Saya kira ini menjadi persoalan bersama nanti kita diskusikan mana yang terbaik," terang Ida.

Baca juga: Polusi Udara Bisa Timbulkan Kematian

Buruknya kualitas udara, khususnya di DKI Jakarta belakangan ini menjadi sorotan publik. Sejumlah kalangan menyebut pemburukan kualitas udara di Jakarta disebabkan oleh polutan dari PLTU di sekitar wilayah DKI.

Selain PLTU, emisi dari transportasi oleh sebagian kalangan disebut menjadi dalang utama buruknya kualitas udara di Jakarta. Presiden Joko Widodo sempat merespons mengenai hal tersebut.

Menurut Kepala Negara, salah satu solusi yang bisa dilakukan ialah para pemberi kerja menghendaki pemberlakuan sistem kerja hibrida, yakni WFH dan bekerja dari kantor atau work from office (WFO). (Z-10)