Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Pemerintah tengah membahas persoalan mengenai ketentuan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) akibat buruknya kualitas udara, utamanya di wilayah Jabodetabek. Hal itu disebut menjadi salah satu cara untuk memitigasi dampak buruknya udara yang saat ini sedang terjadi.
"Kita masih mendiskusikan, kita belum sampai pada kesimpulan, belum sampai apakah itu imbauannya menteri, atau imbauannya swasta sendiri, atau nanti pemerintah provinsi," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat ditemui pewarta di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).
"Tapi saya kira memang itu masalah yang harus kita atasi. Pilihannya kan di antaranya WFH, kita terus diskusikan," tambahnya.
Baca juga: Jokowi Kasasi Gugatan Polusi Udara, Walhi: Tidak Pantas!
Sejauh ini, kata dia, belum ada usulan secara resmi dari pihak swasta ke pemerintah mengenai wacana WFH akibat kualitas udara yang buruk. Pembahasan di internal Kemnaker mengenai hal tersebut baru dilakukan dengan merujuk berbagai pemberitaan di media massa.
"Secara langsung belum, itu kan wacana-wacana di media yang kita tangkap. Saya kira ini menjadi persoalan bersama nanti kita diskusikan mana yang terbaik," terang Ida.
Baca juga: Polusi Udara Bisa Timbulkan Kematian
Buruknya kualitas udara, khususnya di DKI Jakarta belakangan ini menjadi sorotan publik. Sejumlah kalangan menyebut pemburukan kualitas udara di Jakarta disebabkan oleh polutan dari PLTU di sekitar wilayah DKI.
Selain PLTU, emisi dari transportasi oleh sebagian kalangan disebut menjadi dalang utama buruknya kualitas udara di Jakarta. Presiden Joko Widodo sempat merespons mengenai hal tersebut.
Menurut Kepala Negara, salah satu solusi yang bisa dilakukan ialah para pemberi kerja menghendaki pemberlakuan sistem kerja hibrida, yakni WFH dan bekerja dari kantor atau work from office (WFO). (Z-10)
Kualitas udara Jakarta tercatat berada pada urutan kedua sebagai kota paling berpolusi di Indonesia, setelah Tangerang Selatan, Banten dengan poin 191.
Kualitas udara Jakarta bukan hanya soal isu lingkungan, tapi juga soal kesehatan publik dan stabilitas ekonomi di wilayah urban.
Penelitian terbaru menunjukkan bahwa paparan jangka panjang terhadap polusi udara partikel halus (PM2.5) dapat menyebabkan fibrosis miokard.
Kondisi paling memprihatinkan ditemukan pada PT SBJ yang memiliki 12 tungku peleburan untuk kapasitas 8.816 ton per tahun, namun sama sekali tidak memiliki cerobong.
Peneliti dari University of Technology Sydney mengungkap debu bulan tidak seberbahaya polusi udara di jalanan.
Mengutip data WHO, 99% populasi dunia kini menghirup udara yang sudah melewati batas aman, dengan kualitas udara dalam ruangan bisa lima kali lebih buruk dari udara luar.
Kemudian ada teknologi sensor supaya tahu kapan zona merah. Selain itu, ada truk embun sudah dilakukan di kota-kota Tiongkok.
Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya polusi udara merupakan langkah krusial dalam menekan dampak kesehatan yang ditimbulkan.
BMKG mengungkapkan, berdasarkan hasil pemantauan, dalam siklus harian, konsentrasi PM2,5 tertinggi di wilayah DKI Jakarta ialah selepas malam hari hingga menjelang pagi hari.
Kualitas udara di Jakarta, Senin (14/10) pagi masuk urutan ke delapan sebagai kota dengan udara terburuk di dunia.
POLUSI di DKI Jakarta menimbulkan dampak kesehatan dan kerugian yang besar bagi masyarakat.
Transportasi merupakan sumber polusi lokal utama di Jakarta. Namun, industri dan pembangkit listrik juga berkontribusi terhadap buruknya kualitas udara mengakibatkan polusi di DKI Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved