Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) saat ini tengah mengupayakan agar masyarakat miskin, terutama miskin ekstrem agar terlepas dari bantuan sosial (bansos).
Menteri Sosial Tri Rismaharini menyebut saat ini telah ada seribu lebih masyarakat miskin penerima manfaat dinyatakan keluar dari kemiskinan ekstrem. Hal itu disebabkan karena mereka mengikuti program Pahlawan Ekonomi Nasional (PENA).
“Dari data itu ada 1300 sekian, dari 1883 penerima manfaat, yang siap untuk keluar dari daftar penerima bansos itu 1322. Sebetulnya kalau dilihat datanya, mereka itu sudah keluar dari miskin. Bahkan sudah di atas UMK (pendapatannya),” ujar Risma di Kantor Kemensos RI, Jakarta, (2/8).
Baca juga: APBN 2023 bakal Fokus ke Infrastruktur, Pemilu 2024, dan Bansos
“Jadi program PENA ini itu kita tidak bantu uang. Kalau misalkan ada ibu yang mau jualan, misal mau jual nasi, maka kita bantu dia untuk alat masak nasi, kompor, gas, bahannya, berasnya, semuanya kita bantu. Tapi kita nggak bantu dalam bentuk uang,” tambah Risma.
Risma menjelaskan pemberian bantuan itu didampingi oleh petugas dinas sosial setempat. Para penerima manfaat hanya dapat menyebutkan ide usaha apa yang hendak mereka kerjakan. Selebihnya modal barang usaha akan dibantu oleh pemerintah.
Baca juga: Mensos Buat Program Wirausaha untuk Korban TPPO
“Mereka yang belanja, kita hanya mengantar mereka, mereka menunjuk (barang apa saja yang dibutuhkan). Saya beli ini, beli ini, sekian, begitu caranya. Jadi data-data semua, belanja itu ada tanda tangan dia (penerima bantuan),” jelas Risma.
Mensos Risma mengatakan program PENA itu sebelumnya pernah ia terapkan saat ia masih menjabat sebagai Wali Kota Surabaya, Jawa Timur di tahun 2010. Dari program tersebut diharapkan seluruh peserta dapat lepas dari bansos dan memiliki kemandirian ekonomi. (Dis/Z-7)
Rencana pemberian bantuan pangan tersebut merupakan instruksi dari bupati.
Presiden Jokowi telah menyetujui untuk melanjutkan pemberian bantuan pangan beras 10 kg per bulan bagi 22 juta lebih Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Meski tidak akan sampai Desember 2024.
Bantuan diberikan untuk mengurangi beban keluarga miskin, mengentaskan kemiskinan, menanggulangi kekurangan pangan dan gizi, serta menurunkan angka stunting.
Di Kota Sukabumi terdapat sebanyak 26.244 keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan tersebut
Bantuan beras pemerintah yang digulirkan bagi KPM tentu sangat membantu di tengah kondisi beras yang langka dan harga yang mahal
Mereka rela mengantri sambil hujan-hujanan sejak pagi untuk mendapatkan jatah beras gratis sebanyak 10 kilogram
Edi mengaku bingung dengan keputusan KPK menjerat dirinya sebagai tersangka. Padahal, menurut dia, Juliari merupakan mantan pimpinan di Kemensos yang harusnya bertanggung jawab.
Sekolah Rakyat telah beroperasi di 100 titik di seluruh Indonesia dan jumlahnya akan bertambah menjadi 165 titik pada September 2025 mendatang.
Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kebutuhan dasar bagi para korban gempa bumi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, telah terpenuhi
KPK kembali mengembangkan kasus dugaan rasuah terkait penyaluran bansos di Kemensos. Surat perintah penyidikan (sprindik) diterbitkan dari Agustus 2025.
Kemensos mengirim bantuan logistik untuk korban bencana gempa di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia dipimpin Inspektur Jenderal Kemensos, Dody Sukmono, yang tampil mengenakan pakaian adat Dayak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved