Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) saat ini tengah mengupayakan agar masyarakat miskin, terutama miskin ekstrem agar terlepas dari bantuan sosial (bansos).
Menteri Sosial Tri Rismaharini menyebut saat ini telah ada seribu lebih masyarakat miskin penerima manfaat dinyatakan keluar dari kemiskinan ekstrem. Hal itu disebabkan karena mereka mengikuti program Pahlawan Ekonomi Nasional (PENA).
“Dari data itu ada 1300 sekian, dari 1883 penerima manfaat, yang siap untuk keluar dari daftar penerima bansos itu 1322. Sebetulnya kalau dilihat datanya, mereka itu sudah keluar dari miskin. Bahkan sudah di atas UMK (pendapatannya),” ujar Risma di Kantor Kemensos RI, Jakarta, (2/8).
Baca juga: APBN 2023 bakal Fokus ke Infrastruktur, Pemilu 2024, dan Bansos
“Jadi program PENA ini itu kita tidak bantu uang. Kalau misalkan ada ibu yang mau jualan, misal mau jual nasi, maka kita bantu dia untuk alat masak nasi, kompor, gas, bahannya, berasnya, semuanya kita bantu. Tapi kita nggak bantu dalam bentuk uang,” tambah Risma.
Risma menjelaskan pemberian bantuan itu didampingi oleh petugas dinas sosial setempat. Para penerima manfaat hanya dapat menyebutkan ide usaha apa yang hendak mereka kerjakan. Selebihnya modal barang usaha akan dibantu oleh pemerintah.
Baca juga: Mensos Buat Program Wirausaha untuk Korban TPPO
“Mereka yang belanja, kita hanya mengantar mereka, mereka menunjuk (barang apa saja yang dibutuhkan). Saya beli ini, beli ini, sekian, begitu caranya. Jadi data-data semua, belanja itu ada tanda tangan dia (penerima bantuan),” jelas Risma.
Mensos Risma mengatakan program PENA itu sebelumnya pernah ia terapkan saat ia masih menjabat sebagai Wali Kota Surabaya, Jawa Timur di tahun 2010. Dari program tersebut diharapkan seluruh peserta dapat lepas dari bansos dan memiliki kemandirian ekonomi. (Dis/Z-7)
Rencana pemberian bantuan pangan tersebut merupakan instruksi dari bupati.
Presiden Jokowi telah menyetujui untuk melanjutkan pemberian bantuan pangan beras 10 kg per bulan bagi 22 juta lebih Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Meski tidak akan sampai Desember 2024.
Bantuan diberikan untuk mengurangi beban keluarga miskin, mengentaskan kemiskinan, menanggulangi kekurangan pangan dan gizi, serta menurunkan angka stunting.
Di Kota Sukabumi terdapat sebanyak 26.244 keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan tersebut
Bantuan beras pemerintah yang digulirkan bagi KPM tentu sangat membantu di tengah kondisi beras yang langka dan harga yang mahal
Mereka rela mengantri sambil hujan-hujanan sejak pagi untuk mendapatkan jatah beras gratis sebanyak 10 kilogram
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) mulai melakukan uji coba pelaksanaan Sekolah Rakyat di dua lokasi, yakni Sentra Handayani Jakarta dan Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi.
Dengan sistem tersebut, peserta didik di sekolah rakyat bisa menjadi anak-anak yang mampu bersaing di teknologi digital.
Apabila peserta tidak memenuhi tiga syarat tersebut, maka tidak dianggap masuk dalam PBI JKN, sehingga skema iuran BPJS Kesehatan bisa dibiayai oleh pemerintah daerah.
Gus Ipun menjelaskan proses lelang dilakukan secara resmi melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan nilai lelang sebesar Rp2.539.957.000.
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
SEBANYAK 39 ribu warga penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) Kemensos di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendadak dinonaktifkan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved