Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkapkan jumlah bukaan tambang di Indonesia mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data KLHK sejak 2019 hingga 2020 bukaan tambang meningkat dari 810 ribu hektare menjadi 831 ribu hektare.
Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Sigit Reliantoro mengungkapkan, ada lima provinsi dengan bukaan tambang terluas, di antaranya Kalimantan Timur 169 rbu hektare, Kepulauan Bangka Belitung 159 ribu hektare, Kalimantan Tengah 128 ribu hektare, Kalimantan Selatan 102 ribu hektare dan Kalimantan Barat 85 ribu hektare.
Baca juga: Pemerintah Didesak Segera Kuasai Saham Vale untuk Maksimalkan Hilirisasi Nikel
Ia mengungkapkan, tren peningkatan bukaan tambang tersebut diikuti dengan peningkatan luasan reklamasi setiap tahunnya. Berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2020-2022, luas lahan yang direklamasi yakni 9.694 hektare pada 2020, seluas 8.540 hektare pada 2021 dan 11.084 hektar pada 2022.
"Ini merupakan kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan yang masih aktif izinnya," kata Sigit saat dihubungi, Selasa (25/7).
Baca juga: Pengamat: Rencana Gasifikasi Batu Bara akan Tingkatkan Emisi Karbon dan Rusak Lingkungan
Ia mengungkapkan dari luasan lahan reklamasi tersebut, pihak perusahaan berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan hingga hasil reklamasi dinyatakan berhasil sesuai ketentuan kriteria keberhasilan reklamasi.
"Dalam kurun waktu sebelum kegiatan reklamasi dinyatakan berhasil maka jaminan reklamasi tidak dapat dicairkan," imbuh Sigit.
Dari bukaan tambang tersebut, juga terdapat bekas tambang akibat kegiatan penambangan tanpa izin. Dari data tahun 2019, terdapat bukaan tambang sekitar 368 ribu hektare yang berada di luar wilayah izin usaha pertambangan. Untuk pelaksanaan pemulihan bekas tambang tanpa izin .
"KLHK telah melakukan kegiatan pemulihan yang berbasis ekonomi kerakyatan seluas 218 hektare dan pada tahun 2023 ini ditargetkan seluas 148 hektare," pungkas Sigit.
(Z-9)
Pertambangan terbuka (open-pit mining) di pulau kecil sangat berisiko, mengingat daya dukung lingkungannya yang rentan terhadap gangguan ekologis.
MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, upaya pembangunan dan pelestarian alam bisa dijalankan dengan bersamaan dan bertanggung jawab.
Dirketur Utama Antam Achmad Ardianto berkomitmen membawa perseroan untuk tumbuh sebagai global key player dalam industri pertambangan yang berkelanjutan.
KOMNAS HAM menilai penambangan nikel di enam pulau di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, seharusnya tidak dilakukan. Mengingat, keenam pulau tersebut berada di pulau kecil.
KETUA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah mengatakan aktivitas tambang nikel Raja Ampat, Papua, telah menimbulkan pelanggaran HAM.
KETUA Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, mengatakan Raja Ampat kaya akan keanekaragaman hayati darat maupun laut dan banyak di antaranya bersifat endemik.
Sedimen dari aktivitas tambang bisa menutup terumbu karang dan padang lamun, yang merupakan habitat penting bagi ikan kerapu untuk memijah dan berlindung.
Ikan napoleon atau Napoleon Wrasse (Cheilinus undulatus) merupakan salah satu spesies ikan karang yang sangat penting untuk dilindungi.
KOMISI XII DPR RI menyoroti secara serius dampak krisis ekologi akibat aktivitas pertambangan batu bara di Provinsi Jambi, terutama kelalaian reklamasi pascatambang oleh perusahaan
Joko menyoroti fenomena pengusaha tambang yang tamak. Menurutnya, banyak pelanggaran muncul bukan disebabkan kelemahan regulasi, melainkan kerakusan oknum pelaku usaha.
Bila keseimbangan ekosistem terganggu, rantai makanan yang menopang kehidupan spesies-spesies ini akan runtuh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved