Pemerintah Didesak Segera Kuasai Saham Vale untuk Maksimalkan Hilirisasi Nikel

Pengamat Energi dan Pertambangan, Kurtubi, mendesak pemerintah segera menguasai mayoritas saham PT Vale Indonesia atau bahkan mengambil alih kendali perusahaan secara keseluruhan. Langkah tersebut perlu dilakukan agar pengelolaan sumber daya alam, dalam hal ini nikel, bisa dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat dan negara.

Menurutnya, untuk mengelola nikel, pemerintah harus membentuk satu perusahaan negara sebagaimana Pertamina mengelola minyak.

"Pola seperti itu harus diadopsi. Pemerintah perlu membentuk perusahaan untuk mengelola sektor nikel. Investor yang ingin menanamkan modal dapat bekerja sama dengan perusahaan negara tersebut," ujar Kurtubi melalui keterangan tertulis, Selasa (18/7).

Baca juga: Komisi VII: Kepemilikan 51% Saham Vale Indonesia oleh Pemerintah Jadi Harga Mati

Jika terus dibiarkan dikelola asing, ia khawatir pengembangan nikel tidak akan berjalan sesuai dengan misi pemerintah yakni memperkuat program hilirisasi dan memperluas lapangan kerja.

"Kesalahan besar jika pertambangan dibiarkan berlanjut seperti sekarang. Lapangan kerja ditentukan oleh investor, ekspor dilakukan tanpa beban pajak. Hal itu tidak boleh terjadi. Kita harus menjadi negara maju," terangnya.

Baca juga: MIND ID Pertahankan Komitmen Jadi Pemegang Saham Pengendali Vale

Selain itu, isu lingkungan juga jadi persoalan yang digarisbawahi Kurtubi. Ia melihat sektor pertambangan yang dikelola swasta atau asing kurang memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Hal tersebut pun diamini Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Berdasarkan hasil riset sementara Walhi Sulawesi Selatan, di Blok Tanamalia yang berlokasi di pegunungan Lumereo, terdapat 3.654 hektare lahan yang diidentifikasi sebagai kebun merica para petani, terutama di beberapa desa di Kecamatan Towuti. Kebun-kebun tersebut telah ditanami dan dipelihara selama 20 tahun terakhir.

Kebun merica tersebut tersebut menjadi salah satu kawasan target perluasan pertambangan Vale Indonesia.

Kepala Divisi Perlindungan Ekosistem Esensial Walhi Sulsel Padli Septian menyatakan para petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Merica Loeha-Mahalona Raya menentang dengan tegas perluasan pertambangan.

Menurut dia, tanpa kegiatan pertambangan, masyarakat setempat sudah bisa menikmati kehidupan yang baik.

"Kalau dilakukan pertambangan, mereka khawatir dengan dampaknya dari segi sosial, ekonomi, dan lingkungan," ujar Padli. (RO/Z-11)