Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengatakan stunting tidak terkait dengan kemiskinan. Pasalnya ada sejumlah orangtua dari kalangan menengah ke atas memiliki anak stunting.
"Ada yang anaknya orang kaya juga stunting juga ada," ujar Presiden Jokowi usai meninjau penanganan stunting di Posyandu Sarimulyo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, ditayangkan dalam Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (22/7).
Jokowi menduga persoalan tersebut disebabkan karena orangtua yang terlalu sibuk dengan pekerjaanya. Sehingga tidak memantau kondisi anak secara teratur.
Baca juga: Presiden Tinjau Penanganan Stunting di Seluma
"Orang tuanya terlalu sibuk, anaknya gak keurus gizinya," jelasnya.
Disamping itu, Presiden menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pemantaun stunting di setiap daerah. Ia ingin memastikan setiap daerah dapat mendukung target penurunan stunting nasional di bawah 14% pada 2024.
Baca juga: Anies Dinilai akan Tetap Lanjutkan Program Jokowi
"Kita cek setiap dua minggu, setiap bulan kita cek dan kelihatan siapa yang tinggi, siapa yang turun akan kelihatan, kita selalu kontrol dengan cara-cara yang seperti itu," kata Jokowi. (Z-3)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
PRESIDEN Prabowo Subianto menekankan pentingnya integrasi program-program strategis pemerintah sebagai langkah percepatan pengentasan kemiskinan.
Sektor perumahan menjadi salah satu instrumen strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
Pemberdayaan masyarakat merupakan kunci utama untuk memutus mata rantai kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial di Indonesia.
BPS mencatatkan bahwa tingkat kemiskinan pada September 2025 pada angka sebesar 8,25% atau mengalami penurunan jika dibandingkan kondisi Maret 2025 yang tercatat 8,47%.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved