Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) bersama Komisi VIII DPR RI terus memperkuat sinergi sebagai upaya menekan angka kemiskinan di Indonesia.
Salah satunya dengan penyaluran bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) sebagai jaminan perlindungan dan pemenuhan hak Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
Berlokasi di Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat, Kementerian Sosial melalui Sentra Wyata Guna Bandung dan Komisi VIII DPR RI menyalurkan bantuan ATENSI.
Baca juga: PT Pos Indonesia Salurkan Bantuan ATENSI untuk Yatim Piatu dari Kemensos
Wakil Ketua Komisi VIII Tb. Ace Hasan Syadzily mengungkapkan, bantuan ATENSI bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa sejahtera. Program Kemensos dinilai efektif menangani kemiskinan, terutama mengingat angka kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat berada pada angka 11,3%.
“Ini semua dipikirkan oleh negara, heunteu cicing nagara teh (negara tidak diam saja). Di Kementerian Sosial itu dipikirkan bagaimana caranya negara memerhatikan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan,” ungkapnya, Kamis (20/7).
Baca juga: Optimalkan Layanan Sosial, Sekjen akan Tambah SDM di Sentra Kemesos
Mewakili Komisi VIII DPR RI, Ace dan Kemensos menyalurkan bantuan ATENSI berupa pemenuhan kebutuhan dasar, nutrisi, dukungan kewirausahaan, dan alat bantu disabilitas diantaranya alat bantu dengar, kursi roda, kruk, dan tongkat kaki empat.
Bantuan Diberikan kepada 150 PPKS
Bantuan diserahkan secara langsung kepada 150 PPKS yang terdiri dari Kelompok Rentan, Penyandang Disabilitas, Lansia, dan Anak yang berdomisili di Kabupaten Bandung Barat, dengan total Rp189.076.700.
Kepada penerima bantuan, Ace menekankan, walaupun negara menghadapi berbagai keterbatasan, namun DPR bersama Kemensos terus berjuang. “Kemensos dan Komisi VIII terus berjuang bagaimana caranya masyarakat yang berpenghasilan rendah bisa terus meningkat penghasilannya dibantu dengan program-program pemerintah,” kata Ace.
Baca juga: KPK Temukan Ketidaksesuaian Rencana Pendistribusian dan Peruntukan Bansos Beras
Pada kesempatan yang sama, Kepala Sentra Wyata Guna Bandung Iri Sapria, mengucapkan terima kasih kepada Komisi VIII DPR RI sebagai mitra Kementerian Sosial dalam menyejahterakan masyarakat yang membutuhkan.
Katanya, nilai bantuan ATENSI yang diberikan pada hari ini merupakan hasil dari asesmen yang telah dilakukan. “Berdasarkan hasil asesmen kami sampaikan bantuan ATENSI ini kepada 150 PPKS di Kabupaten Bandung Barat,” kata Iri.
Bantuan dirasakan manfaatnya oleh PPKS. Salah satu penerima bantuan ATENSI Eneng Tayani mengungkapkan rasa terimakasihnya. “Alhamdulillah, terimakasih banyak kepada seluruh tim yang memberikan bantuan, terimakasih,” tandas perempuan 40 tahun itu. (Des/S-4)
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) mulai melakukan uji coba pelaksanaan Sekolah Rakyat di dua lokasi, yakni Sentra Handayani Jakarta dan Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi.
Dengan sistem tersebut, peserta didik di sekolah rakyat bisa menjadi anak-anak yang mampu bersaing di teknologi digital.
Apabila peserta tidak memenuhi tiga syarat tersebut, maka tidak dianggap masuk dalam PBI JKN, sehingga skema iuran BPJS Kesehatan bisa dibiayai oleh pemerintah daerah.
Gus Ipun menjelaskan proses lelang dilakukan secara resmi melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan nilai lelang sebesar Rp2.539.957.000.
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
SEBANYAK 39 ribu warga penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) Kemensos di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendadak dinonaktifkan
Para pekerja penerima BSU ini harus terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Hakim Agung Yulius, kembali memimpin aksi Mahkamah Agung Peduli berupa penyaluran bantuan sosial
SEBAGAI wujud dukungan terhadap program Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI kembali melakukan distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)
Sejumlah lansia lemas dan hampir pingsang karena terlalu lama antre berdesak-desakan untuk mendapatkan basos Kemensos sebesar Rp1,2 juta.
Warga bahkan rela panas-panasan demi mendapatkan bantuan sosial berupa uang tunai dengan nominal bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga di atas Rp1 juta.
Bawaslu sedang menelusuri dugaan pendistribusian bantuan sosial (bansos) berstiker capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved