Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
OMBUDSMAN mengkhawatirkan adanya penurunan kualitas layanan publik karena hadirnya El Nino. Hal itu bukan tanpa alasan. Dikatakan Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh University of California, didapatkan bahwa tingkat kekerasan dan kriminalitas ikut naik seiring meningkatnya suhu.
Ia menyatakan, kaitannya dengan kualitas pelayanan publik, ketika cuaca panas mendera dan jika tidak dilakukan upaya mitigasi yang baik, maka dapat menyebabkan tindakan negatif yang dilakukan oleh petugas pengelola pengaduan kepada masyarakat.
"Sehingga dapat memengaruhi indeks kepuasan pelanggan terhadap produk layanan yang kita miliki," kata Yeka, Selasa (20/6).
Baca juga: Ada El Nino, Pagu Anggaran Pertanian RAPBN 2024 Malah Turun?
Untuk itu, menurutnya penting bagi semua pihak, khususnya aparatur pemerintah memitigasi penanganan keluhan atau pengaduan yang baik saat El Nino terjadi.
"Ombudsman memandang perlu ada pengawasan terhadap aparatur pemerintah guna mengetahui langkah-langkah strategis dan taktis apa yang sudah dan akan dipersiapkan oleh pemerintah sebagai upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik akibat dampak dari fenomena El Nino," beber dia.
Baca juga: Kasus Demam Berdarah Berpotensi Meningkat Karena El Nino
Menurut dia, prediksi awal terjadinya El Nino menjadi penting dan bermanfaat dalam membantu perencanaan dan pengelolaan berbagai sektor seperti sumber daya air, energi, transportasi, pertanian, kehutanan, peternakan serta menghindari potensi kerugian yang lebih besar.
"Fenomena El Nino menjadi isu penting dikarenakan dampaknya kepada kehidupan sosial dan ekonomi, terutama stabilitas makroekonomi di Indonesia," tandasnya. (Ata/Z-7)
BADAN Gizi Nasional (BGN) meminta Ombudsman RI lebih ketat dalam pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setiap harinya perihal anggaran maupun kualitas pangan.
BANYAKNYA persoalan dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut banyak pihak disebabkan belum adanya kebijakan yang memadai.
SEORANG pria berinisial YKB, 36, ditemukan tewas diduga bunuh diri dengan gantung diri di ruangan driver gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan.
ANGGOTA Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mengatakan pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap seluruh proses layanan penyediaan BBM yang dilakukan oleh Pertamina.
Salah satu cara mempercepat transformasi digital untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, yaitu dengan membangun sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT).
Ombudsman RI menemukan fakta di lapangan bahwa distribusi elpiji 3 kg masih tidak seimbang bahkan cenderung amburadul.
Sinergi bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM dan lembaga pengawas negara, yaitu Ombudsman akan terus ditingkatkan.
Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, menagih tanggung jawab Pemda DKI Jakarta harus segera menerbitkan regulasi atas pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT).
Sistem itu bertujuan menyelaraskan pusat dan daerah dalam menjalankan program prioritas nasional termasuk penanganan tengkes (stunting).
Menurut Najih, jumlah kementerian, lembaga, dan pemda yang masuk zona hijau pada tahun ini sejumlah 414. Angka itu meningkat signifikan dibanding penilaian 2022 yang hanya 272.
Polemik harga beras yang berkepanjangan berpotensi memunculkan dampak yang lebih serius, antara lain, pelayanan publik terganggu, inflasi, meningkatnya angka kemiskinan
TEMUAN Ombudsman RI dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 di sejumlah daerah harus menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan sebagai dasar perbaikan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved