Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
OMBUDSMAN mengkhawatirkan adanya penurunan kualitas layanan publik karena hadirnya El Nino. Hal itu bukan tanpa alasan. Dikatakan Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh University of California, didapatkan bahwa tingkat kekerasan dan kriminalitas ikut naik seiring meningkatnya suhu.
Ia menyatakan, kaitannya dengan kualitas pelayanan publik, ketika cuaca panas mendera dan jika tidak dilakukan upaya mitigasi yang baik, maka dapat menyebabkan tindakan negatif yang dilakukan oleh petugas pengelola pengaduan kepada masyarakat.
"Sehingga dapat memengaruhi indeks kepuasan pelanggan terhadap produk layanan yang kita miliki," kata Yeka, Selasa (20/6).
Baca juga: Ada El Nino, Pagu Anggaran Pertanian RAPBN 2024 Malah Turun?
Untuk itu, menurutnya penting bagi semua pihak, khususnya aparatur pemerintah memitigasi penanganan keluhan atau pengaduan yang baik saat El Nino terjadi.
"Ombudsman memandang perlu ada pengawasan terhadap aparatur pemerintah guna mengetahui langkah-langkah strategis dan taktis apa yang sudah dan akan dipersiapkan oleh pemerintah sebagai upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik akibat dampak dari fenomena El Nino," beber dia.
Baca juga: Kasus Demam Berdarah Berpotensi Meningkat Karena El Nino
Menurut dia, prediksi awal terjadinya El Nino menjadi penting dan bermanfaat dalam membantu perencanaan dan pengelolaan berbagai sektor seperti sumber daya air, energi, transportasi, pertanian, kehutanan, peternakan serta menghindari potensi kerugian yang lebih besar.
"Fenomena El Nino menjadi isu penting dikarenakan dampaknya kepada kehidupan sosial dan ekonomi, terutama stabilitas makroekonomi di Indonesia," tandasnya. (Ata/Z-7)
Terdapat ratusan kebijakan daerah yang semestinya dievaluasi karena tidak sesuai dengan prinsip pelayanan publik yang baik.
Pemerintah turut diminta mendorong kebijakan LPG bersubsidi 3 kg satu harga secara nasional.
Pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang mengeluhkan penurunan penjualan antara 20%-50% sejak isu beras oplosan mencuat di publik.
Sebagian beras di gudang Perum Bulog sudah berumur lebih dari satu tahun.
Hasil pengamatan Ombudsman menunjukkan bahwa isu pengoplosan beras yang selama ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat sebenarnya tidak sepenuhnya tepat.
Ombudsman menemukan harga beras yang berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dijual di Pasar Johar, Karawang, Jawa Barat.
Ketokohan menjadi faktor penting untuk menjadi anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Pendaftaran mulai hari ini, Kamis (10/7) sampai 29 Juli mendatang
Sinergi bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM dan lembaga pengawas negara, yaitu Ombudsman akan terus ditingkatkan.
Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, menagih tanggung jawab Pemda DKI Jakarta harus segera menerbitkan regulasi atas pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT).
Sistem itu bertujuan menyelaraskan pusat dan daerah dalam menjalankan program prioritas nasional termasuk penanganan tengkes (stunting).
Menurut Najih, jumlah kementerian, lembaga, dan pemda yang masuk zona hijau pada tahun ini sejumlah 414. Angka itu meningkat signifikan dibanding penilaian 2022 yang hanya 272.
Pada tahun 2024, Kementerian Pertanian menargetkan produksi padi 37,65 juta ton setara beras dan jagung 18,04 juta ton.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved