Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
WAKIL Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin berharap tidak ada lagi kejadian delay atau penundaan penerbangan dalam pemberangkatan jemaah haji. Hal ini terjadi terhadap maskapai Saudi Airline dan Garuda Indonesia.
"Saya harap maskapai memenuhi, apa namanya, jadwal yang sudah disepakati dan dihindari delay itu," ujar Ma'ruf disela kunjungan kerja (kunker) ke Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (7/6).
Ma'ruf menjelaskan penundaan keberangkatan mempengaruhi kondisi para calon jemaah. Pasalnya, mereka sebelumnya berangkat dari daerah masing-masing, lalu berkumpul di embarkasi terlebih dahulu.
Baca juga : Dubes Arab Saudi Keluhkan Hambatan Penyaluran Pekerja Migran asal Indonesia
"Jemaah haji kita itu dari kampung-kampung kemudian masuk ke embarkasi-embarkasi, itu cukup melelahkan. Kalau dia harus menunggu lagi itu kelelahannya bertambah lagi, belum nanti sampai ke sana," jelasnya.
Baca juga : Cara Cek Keberangkatan Haji untuk Mengetahui Perkiraan Keberangkatan
Selain itu, pelaksanaan ibadah haji tahun ini ada banyak jemaah yang masuk kategori lansia. Sehingga dia meminta agar maskapai tidak lagi melakukan penundaan penerbangan.
"Karena itu supaya maskapai untuk menghindari dan sebisa mungkin jangan sampai ada delay," bebernya.
Keterlambatan penerbangan masih terus terjadi sampai hari ke-13 keberangkatan jemaah haji Indonesia ke Arab Saudi. Baik dalam penerbangan maskapai Garuda Indonesia maupun Saudia Airlines.
Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama Saiful Mujab meminta maskapai penerbangan serius dalam memperhatikan kenyamanan jemaah haji. Maskapai diminta lebih kooperatif dan informatif.
"Maskapai, baik Saudia Airlines maupun Garuda Indonesia, harus lebih kooperatif dalam menginformasikan setiap perubahan atau keterlambatan penerbangan. Maskapai juga harus lebih solutif," ungkap Saiful, Senin, 5 Mei 2023. (MGN/Z-8)
PEMERINTAH berupaya untuk mengurangi angka kematian jemaah Indonesia pada pelaksanaan haji tahun 2026 dengan skema manasik kesehatan
Jika mendaftar haji plus, perkiraan waktu tunggu keberangkatan biasanya berkisar antara 5 hingga 9 tahun.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak jamaah haji 1445 H/2024 M untuk memberikan keterangan terkait penyidikan dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024.
Laporan masyarakat menyebut setiap jamaah diminta membayar US$4.000–5.000, setara Rp60 juta–75 juta, demi memuluskan keberangkatan di luar mekanisme resmi.
Sejumlah hal krusial seperti akomodasi, transportasi udara, dan pelunasan biaya haji sudah mulai disiapkan sejak Agustus hingga September.
Hal itu terjadi karena pemerintah Indonesia melaporkan adanya kasus Vaksin Derived Polio Virus (VDPV).
Rencana pemerintah untuk membentuk Kementerian Haji dinilai tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar tata kelola penyelenggaraan ibadah haji.
Jika mendaftar haji plus, perkiraan waktu tunggu keberangkatan biasanya berkisar antara 5 hingga 9 tahun.
Direktur Sales & Distribution PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Anton Sukarna mengungkapkan masa tunggu haji yang panjang perlu diantisipasi dengan persiapan yang matang sejak dini.
ASOSIASI Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) meminta pemerintah untuk lebih meningkatkan peran swasta dalam penyelenggaran ibadah haji.
PENYELENGGARAAN ibadah haji tahun 2026 akan sepenuhnya dialihkan dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).
WACANApenyelenggaraan haji jalur laut tengah mengemuka. Wacana haji jalur laut disebut sebagai hal yang bukan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Namun, membutuhkan persiapan matang,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved