Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
Guru besar merupakan sosok motor penggerak bagi sebuah perguruan tinggi. Kehadirannya dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pembinaan generasi berikutnya, terutama untuk sumber daya manusia.
Di Indonesia, jumlah guru besar pun terus bertambah. Salah satunya adalah Prof. Dr. Juneman Abraham, S.Psi., M.Si. yang belum lama ini dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap bidang Psikologi Sosial Universitas Bina Nusantara.
Dalam pengukuhanya, Juneman menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul "Melawan Korupsi Ilmu: Trajektori Sains Terbuka dan Psikoinformatika”. Ia menyampaikan gagasan bahwa melawan korupsi harus dimulai dengan melawan korupsi ilmu dan pemahaman yang tepat tentang korupsi.
Menurutnya, korupsi berpangkal pada korupsi ilmu. Baik otoritas publik maupun otoritas sains kehilangan kualitas positifnya karena penyalahgunaan otoritas untuk kepentingan lebih sempit.
“Transparansi merupakan syarat untuk mengatasi korupsi. Namun tidak cukup. Transparansi tanpa pemahaman hanya akan menghasilkan korupsi terbuka. Sains terbuka tanpa trajektori berbasis Pancasila, agama, dan konstitusi, tidak akan efektif melawan korupsi ilmu,” ujarnya, dalam rilis yang diterima, Rabu (31/5).
Menurut Juneman, orang Indonesia mengalami krisis pengetahuan tentang diri dan komunitasnya sendiri. Menurutnya, mereka lebih tertarik untuk membaca dan mendengarkan "satu sisi" dari sains global daripada apa yang telah ditemukan oleh peneliti kita sendiri.
“Sains global cenderung menghasilkan ilmu yang terkorupsi karena tekanan ekosistem sains global yang egosentrik dan kompetitif,” katanya.
Dia menyatakan, sains terbuka juga sering dihadapkan pada tudingan seperti bermuatan ideologi neoliberal. Oleh karena itu, ia menekankan adanya basis etis sains terbuka yang tak tergoyahkan, yaitu Pancasila dan agama.
“Pembangunan hanya akan efektif apabila didasarkan pada kebijakan publik yang melandaskan diri pada sains yang berintegritas, kuat, dan berorientasi pada masyarakat,” katanya.
Brigjen Pol. Asep Guntur Rahayu, S.I.K., S.Psi., M.H. yang turut hadir dalam pengukuhan itu menyampaikan bahwa orasi Prof. Juneman akan diserahkan kepada Pimpinan KPK untuk meningkatkan pencegahan korupsi melalui Pusat Pendidikan Antikorupsi. (M-3)
AWAL tahun 2026 menghadirkan sebuah kejutan penting bagi Indonesia.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Sebagai agenda pembangunan global, SDGs diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui aksi-aksi terukur di lapangan.
SERANGAN Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela menandai kembalinya praktik unilateralisme secara terang-terangan dalam politik internasional. T
Tanpa Pancasila sebagai bingkai, demokrasi lokal hanya akan sibuk merayakan prosedur, tetapi gagal menghadirkan keadilan.
Jika Generasi Z Indonesia mengadopsi Pancasila sebagai filter etika AI, kita tak hanya selamat dari distopia teknologi, tapi juga membangun Nusantara digital yang berkeadilan.
Universitas Satya Negara Indonesia secara resmi mengukuhkan Prof. Dr. Yusriani Sapta Dewi, M.Si. sebagai Guru Besar Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik USNI.
PRESIDEN Prabowo Subianto menambah dana riset pada 2026 hingga Rp12 triliun. Hal itu disampaikan saat pertemuan dengan 1.200 guru besar, dekan, dan rektor, presiden minta kerja sama dengan BRIN
PRESIDEN Prabowo Subianto menambah dana riset mencapai Rp12 triliun pada 2026. Itu disampaikan di hadapan 1.200 guru besar, dekan, dan rektor dari berbagai perguruan tinggi
PRESIDEN Prabowo Subianto mengatakan akan menambah dana riset hingga pada 2026 mencapai Rp12 triliun. Hal itu disampaikan presiden di hadapan 1.200 guru besar, dekan, dan rektor
Prof Sri Yunanto memaparkan visi besar Indonesia pada satu abad kemerdekaannya. Ia menetapkan sejumlah indikator utama yang menjadi syarat mutlak terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Permendiktisaintek 52/2025 dibuat untuk memberikan kepastian hukum agar profesi, karier, dan penghasilan dosen dalam satu kerangka kebijakan yang terpadu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved