Headline
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
KOALISI Women’s March Jakarta tahun 2023 yang berisi perkumpulan organisasi perempuan dan kelompok marjinal akan kembali turun ke jalan untuk menyuarakan 9 tuntutan di Hari Kebangkitan Nasional, Sabtu (20/5) mendatang.
Sebanyak 9 tuntutan yang akan dibawa yaitu terkait keterwakilan perempuan di dunia politik, pengesahan regulasi yang mendukung penghapusan kekerasan, diskriminasi dan stigma, menghentikan praktik-praktik yang membahayakan kelompok perempuan, anak seperti tindak pidana perdagangan orang (TPPO), mendorong kurikulum pendidikan yang memiliki muatan kesehatan reproduksi, edukasi seksual yang komprehensif serta mendorong pemerintah sebagai chairperson ASEAN 2023 untuk turut aktif dalam penyelesaian konflik di wilayah Asia Tenggara dan memberikan perlindungan pada para pencari suaka.
Direktur LBH Jakarta Citra Referandum yang mewakili kelompok Women’s March Jakarta menyampaikan banyak perempuan pembela HAM yang saat ini masih sering menerima ancaman, tekanan bahkan kriminalisasi. Kehadiran UU ITE yang kerap kali digunakan sebagai pasal karet, kata Citra jadi peraturan yang seringkali menjerat para perempuan pembela HAM tersebut.
Baca juga: Keterwakilan Perempuan di KPU Masih Minim
“Kasus Fatia-Haris merupakan sebuah contoh konkret yang membuktikan bagaimana UU ITE digunakan untuk membungkam kritik masyarakat sipil terhadap pemerintah. Pemerintah harus segera merevisi UU ITE dan mencabut pasal bermasalah dalam KUHP baru yang akan memperparah situasi kebebasan berekspresi dan perlindungan HAM secara umum,” ungkap Citra dalam konferensi pers Women’s March Jakarta 2023 di Kantor LBH Jakarta, Rabu (17/5).
“Jika ini tidak dilakukan, maka pelan-pelan kita akan kembali ke masa orde baru. Kita tidak ingin sejarah masa lalu terjadi kembali, di mana suara-suara kritis dilenyapkan. Apalagi hingga sekarang pun, tepat 25 tahun setelah kejadian Mei 1998, pemerintah belum juga melakukan kewajibannya untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM pada masa lalu,” kata Citra.
Baca juga: Begini Alur Pengiriman Perdagangan Orang ke Myanmar
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) Khoirunnisa Agustyati juga mengatakan menjelang Pemilu 2024, isu-isu perempuan sering ‘digoreng’ demi kepentingan politik.
“Suara perempuan sama sekali tidak terdengar oleh partai atau caleg, walaupun perempuan merupakan 50 persen dari penduduk Indonesia. Kemudian penting untuk kita memastikan keterwakilan politik perempuan dengan membuka dan memudahkan akses perempuan dan kelompok marginal, rentan dan minoritas lainnya untuk berpartisipasi dalam politik,” tegas Nisa.
“Partai politik juga harus melakukan pendidikan politik dan kewarganegaraan yang berperspektif gender; melakukan pendidikan politik secara sistematis bagi kader perempuan; memastikan terintegrasinya perspektif gender dalam kepengurusan dan kebijakan partai; serta memastikan keterwakilan kelompok marginal dan minoritas lainnya dalam segala aspek,” tambahnya.
Dari segala isu di atas, maka Koalisi Women’s March Jakarta melihat bahwa banyak sekali pembungkaman yang dialami perempuan dan kelompok marginal yang dilakukan secara sistematis oleh negara. Maka dari itu, Women’s March Jakarta pada tahun ini menekankan aspek politik.
“Aksi ini bertujuan untuk menantang struktur kekuasaan patriarki dan menciptakan ruang bagi suara perempuan untuk didengar dan dihormati dalam ajang kontestasi politik di Indonesia. Tema Women’s March 2023 adalah SUDAHI BUNGKAM, LAWAN! adalah semboyan yang mendorong semua perempuan, kelompok marginal, rentan dan minoritas lainnya untuk turun ke jalan, merapatkan barisan dan menggaungkan perubahan,” kata Direktur Program dari Lintas Feminis Jakarta Anindya Restuviani.
Anindya menambahkan semangat aksi nanti juga ingin mereka teruskan kepada kawan-kawan perempuan pembela HAM di negara-negara yang tengah mengalami otoritarianisme, seperti di Myanmar dan Thailand.
“Semangat yang sama seharusnya juga ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia dalam merespon konflik - konflik HAM dan kemanusiaan baik di Indonesia, maupun secara global," pungkasnya.
Aksi Women’s March Jakarta 2023 akan dilaksanakan pada Sabtu, 20 Mei 2023 secara luring. Aksi ini mengajak seluruh masyarakat, terutama perempuan dan kelompok rentan untuk berjalan dari IRTI Monas dan berakhir di Patung Merak Monas di Pintu Barat Daya, Jakarta Pusat. (Dis/Z-7)
BULAN INI kita sedang memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-116 sekaligus Hari Pendidikan Nasional ke-66.
SETIAP bulan Mei, kita diingatkan pada dua tonggak sejarah bangsa yang seharusnya memperkuat arah pembangunan pendidikan nasional.
PTPN III melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) menggelar kegiatan edukatif bertajuk PTPN Gen-Bangkit.
Fun Bike Siwo PWI Jaya 2025 akan digelar pada Minggu (25/5) pagi dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq mengajak semua pihak untuk menguatkan pendidikan karakter mulia di tengah tantangan dan permasalahan anak dan kaum remaja dewasa ini.
Dalam 150 hari pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran dan Kabinet Merah Putih, Menteri Komdigi menjelaskan program kerja dimulai dari hal yang paling mendasar,
WARGA Kabupaten Brebes, Carmadi, mengadu kepada Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi di kantornya pada Jumat (20/6). Sebab, ia menjadi salah satu dari 83 orang korban sindikat TPPO
Jejaring TPPO dalam dunia pekerjaan memang sangat kompleks, baik di negara asal maupun di negara tujuan. Oleh sebab itu, dirinya mendorong agar jejaring ini dapat segera dibongkar.
PEMERINTAH Indonesia memulangkan 554 WNI korban online scam di Myanmar dan akhirnya tiba di Tanah Air pada Selasa (18/3).
Pelaku menyiapkan berbagai dokumen, seperti paspor, visa, dan tiket pesawat untuk memberangkatkan korban. Setelah dilakukan penyelidikan mendalam, polisi menetapkan tiga tersangka.
POLISI membeberkan peran tiga tersangka kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ke Bahrain. Ketiga tersangka berinisial SG, RH, dan NH
Pelaku merekrut korban melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dengan menawarkan pekerjaan di Bahrain. Korban yang tertarik kemudian diminta membayar biaya keberangkatan sebesar Rp15 juta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved