Waka BPIP Jelaskan Model KKN Tematik Kampung Pancasila

BADAN Pembinaan Ideologi Pancasila mendukung pengembangan model Kuliah Kerja Nayata (KKN) tematik Kampung Pancasila di Universitas Negeri Semarang (Unnes). Hal tersebut disampaikan Wakil Kepala BPIP Dr Drs Karjono, SH M Hum pada saat kunjungan kerja ke Semarang, Senin, (10/4).

"Kami mendukung program ini, karena bagian dari membumikan nilai-nilai Pancasila melalui KKN, seperti halnya desa Pancasila, Kampung Pancasila, Kampung Tematik, desa berdikari, kampung Gotong Royong, yang intinya mengentaskan kemiskinan dan bisa mensejahterakan masyarakat sekitar," ujar Karjono..

Ia menceritakan, kampung di dekatnya yakni di desa Ponggok yang dulu desa dan kampung miskin, kini bisa menjadi percontohan setelah ada mahasiswa KKN dari UGM memberikan solusi umbul atau sumber air bersih. Bahkan desa tersebut saat ini PAD-nya mencapai puluhan miliar. Kajono mengapresiasi program tersebut dan berharap menjadi role model bagi perguruan tinggi lainnya di Indonesia karena dapat membantu mengentaskan kemiskinan. 

"Ini menjadi suatu gebrakan tidak hanya di tingkat lokal melainkan tingkat nasional", tegasnya.

Karjono juga berpesan untuk jangan sekali kali melupakan sejarah (Jas Merah), dan juga jangan sekali kali melupakan ulama (Jas Hijau) dalam melestarikan Pancasila yang sangat penting dijaga dan diimplementasikan. "Seperti yang telah dilakukan Rektor Unnes Prof Dr S Martono MSi dengan membuat patung garuda mencekeram bola dunia, dibuat besar dan tinggi di pintu masuk Unnes," papar Ketua Alumni IKA UT itu.

Baca juga: BPIP Gelar Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Bedan Buku di Kota Tepian Air

Pentingnya Pancasila, karena sejak reformasi TAP MPR II 1978 tentang Eka Pancakarsa atau P4 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, satu tahun kemudian Lembaga BP7 dibubarkan dan yang sangat memprihatinkan UU Sisdiknas diganti dan menghilangkan mata ajar atau mata kuliah Pancasila. 

"Ini semua menjadi keprihatinan kita, maka dari itu kita perlu perkuat upaya-upaya untuk memperkokoh Pancasila, dalam bidang apapun," tuturnya.

Akibat banyaknya rongrongan terhadap Pancasila, banyak juga tantangan yang dihadapi seperti tingginya tingkat radikalisme dan terorisme di kalangan mahasiswa, Dosen, ASN, TNI, Polri, maupun kepada anak-anak generasi muda sebagai pemegang estafet kepemimpinan bangsa.

Baca juga: Wakil BPIP Memberikan  Pembekalan Kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila Angkata 2021

Meskipun demikian dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Nasional menjadi benteng pertahanan dari kelompok yang ingin merusak Ideologi Negara. PP 4 Tahun 2022 ini selain mewajibkan penerapan mata ajar Pancasila dari mulai PAUD sampai dengan Perguruan Tinggi, Pancasila juga diterapkan untuk Pendidikan Non Formal dan Informal.  

"Di dalam Buku Mata Ajar Pancasila tersebut terdapat di dalamnya Kewarganegaraan, dan berbeda dengan sebelumnya Pancasila ada di dalam Kewarganegaraan", paparnya. 

Menurutnya UU Sisdiknas mengatur Kewarganegaraan merupakan mata ajar wajib, sedang dalam PP 4 Tahun 2022 dalam Pancasila ada kewarganegaraan, artinya Pancasila merupakan mata ajar wajib.

Baca juga: BPIP; Desa Adat Bangkala di Bali Penuh Nilai Kemanusiaan dan Berkeadilan

Dalam kesempatan yang sama Rektor Unnes Prof Dr S Martono, MSi mengatakan, program ini untuk mewujudkan Kampung Pancasila dengan strategi membumikan Pancasila di desa dengan motornya semangat muda dan inovasi mahasiswa.

Program khususunya mengatasi stunting, gerakan untuk meningkatkan konten digital bertema kebangsaan dari generasi muda, membentuk kelompok agen Pancasila bekerjasama dengan PKK, memunculkan 'local hero' menguatkan dan memunculkan embrio Kampung Pancasila dan lain-lain. (RO/S-3)