BPIP; Desa Adat Bangkala di Bali Penuh Nilai Kemanusiaan dan Berkeadilan

BADAN Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengunjungi Desa adat Bangkala, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, (2/3).

Kunjungan kerja yang dipimpin Sekretaris Ketua Dewan Pengarah BPIP Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tanaya ini sebagai upaya menggali butir-butir Pancasila untuk mengidentifikasi kebijakan dan program serta kegiatan Pemerintah Daerah khususnya Bali.

“Desa ini terbilang istimewa karena dari sekitar 2.000 penduduk, 2% diantaranya merupakan penduduk tunawicara, tunarungu dan tunanetra atau “kolok”. “Kolok” ini adalah istilah bahasa isyarat yang digunakan masyarakat setempat,” ujarnya.

Menurutnya, bahkan warga yang mengalami tunarungu, tunawicara dan tunanetra ini yaitu usia dari anak-anak, dewasa sampai lanjut usia. Untuk melancarkan komunikasi di dalam lingkungan masyarakat, pemerintah Desa membuat suatu kebijakan yaitu meberikan Pendidikan Bahasa isyarat kepada pelajar dan masyarakat.

“Dengan adanya tindakan ini, masyarakat telah mengamalkan sikap inklusi, yaitu sikap bagaimana mayoritas mempedulikan atau mengikutsertakan minoritas. Ketika mayoritas mempedulikan minoritas, maka setiap pihak akan beruntung dan terciptalah harmonisasi dalam suatu lingkungan”, paparnya. 

Dalam kesempatan yanga sama Direktur Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila Irene Camelyn Sinaga, AP., M.Pd mengatakan Desa adat tersebut sangat menarik untuk dikaji karena memiliki fenomena yang sangat jarang ditemukan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila terutama kemanusiaan dan keadilan.

“Mereka memiliki hak yang sama, mereka menganggap bahwa kewajibanlah yang namnya persatuan itu, ini harus diresapi oleh kita,” paparnya.

Dengan kondisi keterbatasan, masyarakat Desa tersebut memiliki kemaun dan kamampuan untuk bisa setara dengan masyarakat normal lainnya seperti dengan seni, music, olahraga bahkan Pendidikan.

“Tujuan lain yang diharapkan adalah memberikan penguatan Ideologi Pancasila di pemerintah daerah. Selain itu, juga akan melakukan pemetaan pengkajian yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya,” jelasnya.

Irene mengaku outcome dalam kunjungan lapngan ini kemudian akan menjadi dokumen laporan pembelajaran pembuatan pengkajian ilmiah dan penguatan proses pengkajian implementasi Pancasila. 

“Kita juga harapkan Daerah ini menjadi contok bagi daerah daerah lain yang memiliki keragaman atau perbedaan,” tutupnya.

Sementara itu Kepala Desa Bangkala I Made Astika mengucapkan terimakasih kepada BPIP yang sudah mengunjungi Desanya tersebut. Ia menjelaskan belum diketahui pasti asal-usul sejarah turun-temurunnya kelainan kepada sejumlah masyarakat tersebut. Tetapi ia mengaku sejak masyarakat tidak pernah diskriminasi.

Dirinya menegaskan tidak pernah menyalahkan sejarah, tetapi bagaimana ke depan untuk membuat kebijakan supaya masyarakatnya itu terus hidup berdampingan dan hidup sejahtera seperti masyarakat lainnya.

“Meski memiliki hak yang sama, tetapi mereka tidak memilki kewajiban yang sama, seperti tidak diminta iuran atau diberikan beban lainnya, justru mereka diproritaskan, seperti bantuan-bantuan dari pemerintah dan lainnya,” jelasnya.

Dalam kunjungannya BPIP juga memberikan komik Pancasila kepada siswa-siswi SDN 2 bangkala dan cindera mata kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut juga hadir Staf Khusus Menteri di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Samuel Wattimena, Ketua Umum AGPPKnI Unro, M.Pd dan Tim, Budayawan Ngatawi Al-Zastrow, S.Ag., M.Si, Direktur Pusat Kajian Agama dan Budaya atau Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Idris Hemay, M.Si. ((RO/OL-7)