Wakil presiden ke-10 dan ke-12 RI Muhammad Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan aturan ceramah di di masjid di Indonesia jauh lebih longgar dibandingkan dengan di negara-negara lain.
Di Indonesia, sebutnya, penceramah bisa dan boleh menyampaikan pesan-pesan yang mengkritik pemerintah. Sementara, di Malaysia dan Arab Saudi, hal tersebut tidak boleh dilakukan karena dianggap sebagai tindak pidana.
"Di sini ada yang naik mimbar langsung kritik pemerintah habis-habisan. Kalau di Malaysia, langsung ditangkap polisi. Apalagi di Arab Saudi, itu hukumannya 10 tahun penjara," ujar Kalla saat menyampaikan ceramah tarawih di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Jumat (31/3) malam.
Baca juga: JK Kritik kepala Daerah yang Menentang Pemerintah Pusat
Ia menjelaskan ceramah yang menyudutkan negara tidak boleh dilakukan di dua negara tersebut karena semua biaya pembangunan masjid dilakukan oleh pemerintah.
Karena negara yang membangun, isi khotbah dan ceramah wajib sama dengan kebijakan-kebijakan negara.
"Jadi, berbahagialah umat Islam di Indonesia. Kita dapat menyampaikan hal-hal yang menurut kita penting di masjid," tutur Ketua Dewan Masjid Indonesia itu.
Baca juga: Apresiasi Peran Marbot, IOH Ajak Pelanggan Berdonasi
Selain itu, sambung Kalla, umat muslim Tanah Air juga patut berbangga karena tidak ada negara lain di dunia yang memiliki jumlah masjid lebih banyak dari Indonesia.
"DI Indonesia itu ada ebih dari 800.000 masjid dan musala, hampir satu juta. Di setiap jalan kampung pasti ada. Di Malaysia memang penduduknya 30 juta, tetapi masjid cuma 760," tandasnya. (Ant/Z-11)
