JK Kritik kepala Daerah yang Menentang Pemerintah Pusat

MANTAN Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) mengaku heran karena masih ada pemerintah daerah yang menolak kebijakan pemerintah pusat. Pernyataan tersebut disampaikan JK terkait polemik pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. 

“Kalau pusat sudah menentukan kemudian dibantah daerah, tentu akan dinilai masyarakat adanya ketidaksepakatan atau ketidakdisiplinan dari bawah. Tentu begitu,” kata JK dalam Prime Time News MetroTV, Jumat (31/3).

Dalam kesempatan tersebut JK jjuga menyayangkan semua persiapan yang telah dilakukan sejak lama demi penyelenggaraan Piala Dunia U-20 menjadi sia-sia.

Baca juga : Piala Dunia U-20, JK Nilai Momentum Indonesia Bisa Ajak Israel dan Palestina ke Meja Perundingan

“Apa pun kejadiannya. Kalau misalnya gubernur menetapkan ini atau itu, lalu bupati menolak ya berarti bupatinnya tidak displin. Sama semuanya. Semua sistem akan terjadi begitu,” tambah JK.

Adanya perbedaan kebijakan antara pusat dan daerah, kata JK, juga akan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Hal itu, lanjut dia, semestinya tidak lagi terjadi, sebab akan merugikan banyak pihak, seperti yang terjadi dalam pembatalan penyelenggaraan Piala Dunia U-20 saat ini.

Baca juga : Soal Rencana Tuan Rumah Piala Dunia 2034, Erick: Jangan Mimpi Kejauhan

“Orang akan melihat, ini Indonesia siapa yang memerintah sebenarnya? Kalau Pak Jokowi sudah menjamin ini tidak akan terjadi diskriminasi, kemudian terjadi, ini mengakibatkan ketidakpercayaan orang. Kita saja bingung. Apa lagi mereka, FIFA itu, pasti bingung,” tandasnya. (Z-8)