Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi X DPR RI Sakinah Alfujri meminta Kemendikbud-Ristek untuk turut memperhatikan peningkatan literasi membaca melalui program episode 23 Merdeka Belajar di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), khususnya di provinsi Sulawesi Tengah. Pasalnya, berdasarkan informasi yang ia terima, provinsi Sulawesi Tengah berada pada urutan 6 (enam) terendah dalam tingkat literasi membaca di Indonesia.
“Kami berada di daerah 3T. Ada 12 Kabupaten dalam satu provinsi. Peringkat (literasi membaca) kami ada pada enam dari bawah. Ini sungguh memukul dan menampar muka kami semua di Sulawesi Tengah. Kami ingin tahu daerah-daerah mana yang diturunkan buku-buku itu di kabupaten supaya sehingga kami bisa pantau,” ungkap Sakinah dalam Rapat Kerja Komisi X dengan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim di Jakarta, Rabu (29/3).
Baca juga: Program Sosial Pembuatan Gigi Palsu Gratis untuk Lansia Diluncurkan
Politisi Fraksi PKS itu menilai program episode 23 Merdeka Belajar di daerah 3T akan mempercepat peningkatan minat baca sekaligus literasi membaca. Antusiasme ini, sebutnya, bisa dilihat bagaimana setiap sekolah baik PAUD maupun SD menantikan kehadiran buku-buku tersebut, terutama oleh insan guru dan murid di Provinsi Sulawesi Tengah.
Sakinah menyebut pihaknya akan mengawal dan memantau distribusi buku-buku tersebut hingga sampai pada setiap sekolah yang membutuhkan.
Dia juga berharap Kemendikbud-Ristek tidak menciptakan kesenjangan dalam penentuan kuota distribusi buku-buku tersebut di Indonesia. Ia tidak ingin jika daerah yang memiliki tingkat literasi rendah memperoleh buku-buku dengan jumlah yang sedikit.
Baca juga: DPR Pertanyakan Kemendikbudristek Soal Nasib Guru PPPK
“Kami ingin tahu pergerakan distribusi sudah sampai mana di Provinsi Sulawesi Tengah itu karena saya bertanggung jawab terhadap masyarakat yang ada di sana. Saya juga berharap tidak terjadi ketimpangan (pembagian buku tersebut) di Indonesia ini. Jangan ada pendidikan yang lebih tinggi (mendapatkan buku lebih banyak) dibandingkan dengan pendidikan rendah,” pungkas Sakinah.
Kemendikbud-Ristek luncurkan program penguatan literasi melalui kebijakan Merdeka Belajar Episode Ke-23: Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia. Program tersebut berfokus pada pengiriman buku bacaan bermutu untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD) yang disertai dengan pelatihan bagi guru.
Dengan distribusi buku yang diiringi oleh adanya pelatihan ini diharapkan para guru-guru dan pustakawan sekolah bisa memahami kegunaan dan kebermanfaatan buku yang diterima. Program ini dirancang berdasarkan hasil Asesmen Nasional (AN) tahun 2021 yang mana saat itu Indonesia sedang mengalami darurat literasi. (H-2)
Menjawab pertanyaan silang dari Nadiem Anwar Makarim di persidangan, mantan Dirjen PAUD Dikdasmen Hamid Muhammad menegaskan pandangannya tentang integritas mantan atasannya tersebut.
Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan review singkat atas persidangan dugaan rasuah pada pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek.
Sidang kasus dugaan korupsi di Kemendikbudristek Kembali bergulir, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (6/1).
Laman resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yakni https://pip.kemendikbudristek.com/ merupakan portal informasi resmi.
PENETAPAN tersangka dan penahanan Nadiem Anwar Makarim oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada 4 September 2025 menguji kedewasaan kita membaca perkara korupsi pada sektor pendidikan.
Budi menjelaskan KPK masih menangani dugaan korupsi pengadaan Google Cloud karena kasus tersebut berbeda dengan kasus yang sedang ditangani Kejagung
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved