Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Komisi X DPR RI Sakinah Alfujri meminta Kemendikbud-Ristek untuk turut memperhatikan peningkatan literasi membaca melalui program episode 23 Merdeka Belajar di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), khususnya di provinsi Sulawesi Tengah. Pasalnya, berdasarkan informasi yang ia terima, provinsi Sulawesi Tengah berada pada urutan 6 (enam) terendah dalam tingkat literasi membaca di Indonesia.
“Kami berada di daerah 3T. Ada 12 Kabupaten dalam satu provinsi. Peringkat (literasi membaca) kami ada pada enam dari bawah. Ini sungguh memukul dan menampar muka kami semua di Sulawesi Tengah. Kami ingin tahu daerah-daerah mana yang diturunkan buku-buku itu di kabupaten supaya sehingga kami bisa pantau,” ungkap Sakinah dalam Rapat Kerja Komisi X dengan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim di Jakarta, Rabu (29/3).
Baca juga: Program Sosial Pembuatan Gigi Palsu Gratis untuk Lansia Diluncurkan
Politisi Fraksi PKS itu menilai program episode 23 Merdeka Belajar di daerah 3T akan mempercepat peningkatan minat baca sekaligus literasi membaca. Antusiasme ini, sebutnya, bisa dilihat bagaimana setiap sekolah baik PAUD maupun SD menantikan kehadiran buku-buku tersebut, terutama oleh insan guru dan murid di Provinsi Sulawesi Tengah.
Sakinah menyebut pihaknya akan mengawal dan memantau distribusi buku-buku tersebut hingga sampai pada setiap sekolah yang membutuhkan.
Dia juga berharap Kemendikbud-Ristek tidak menciptakan kesenjangan dalam penentuan kuota distribusi buku-buku tersebut di Indonesia. Ia tidak ingin jika daerah yang memiliki tingkat literasi rendah memperoleh buku-buku dengan jumlah yang sedikit.
Baca juga: DPR Pertanyakan Kemendikbudristek Soal Nasib Guru PPPK
“Kami ingin tahu pergerakan distribusi sudah sampai mana di Provinsi Sulawesi Tengah itu karena saya bertanggung jawab terhadap masyarakat yang ada di sana. Saya juga berharap tidak terjadi ketimpangan (pembagian buku tersebut) di Indonesia ini. Jangan ada pendidikan yang lebih tinggi (mendapatkan buku lebih banyak) dibandingkan dengan pendidikan rendah,” pungkas Sakinah.
Kemendikbud-Ristek luncurkan program penguatan literasi melalui kebijakan Merdeka Belajar Episode Ke-23: Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia. Program tersebut berfokus pada pengiriman buku bacaan bermutu untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD) yang disertai dengan pelatihan bagi guru.
Dengan distribusi buku yang diiringi oleh adanya pelatihan ini diharapkan para guru-guru dan pustakawan sekolah bisa memahami kegunaan dan kebermanfaatan buku yang diterima. Program ini dirancang berdasarkan hasil Asesmen Nasional (AN) tahun 2021 yang mana saat itu Indonesia sedang mengalami darurat literasi. (H-2)
Laptop itu diadakan untuk menunjang pembelajaran sekolah jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA. Proyek ini menggunakan skema pembayaran APBN dan dana operasional khusus (DAK) daerah
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta korupsi pengadaan chromebook di Kemendikbudristek diusut tuntas.
Beasiswa Unggulan 2025 adalah program bantuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)
Kemendikbudristek sudah terlanjur menganggarkan Rp3,58 triliun untuk proyek TIK ini. Lalu, ada juga pengadaan DAK senilai Rp6,3 triliun.
Dukungan dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat, sangat penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang mendukung perkembangan anak secara holistik.
Selama 10 tahun terakhir, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mengalami tren peningkatan dari 68,90 pada tahun 2014 menjadi 73,55
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved