Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi X DPR RI Sakinah Alfujri meminta Kemendikbud-Ristek untuk turut memperhatikan peningkatan literasi membaca melalui program episode 23 Merdeka Belajar di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), khususnya di provinsi Sulawesi Tengah. Pasalnya, berdasarkan informasi yang ia terima, provinsi Sulawesi Tengah berada pada urutan 6 (enam) terendah dalam tingkat literasi membaca di Indonesia.
“Kami berada di daerah 3T. Ada 12 Kabupaten dalam satu provinsi. Peringkat (literasi membaca) kami ada pada enam dari bawah. Ini sungguh memukul dan menampar muka kami semua di Sulawesi Tengah. Kami ingin tahu daerah-daerah mana yang diturunkan buku-buku itu di kabupaten supaya sehingga kami bisa pantau,” ungkap Sakinah dalam Rapat Kerja Komisi X dengan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim di Jakarta, Rabu (29/3).
Baca juga: Program Sosial Pembuatan Gigi Palsu Gratis untuk Lansia Diluncurkan
Politisi Fraksi PKS itu menilai program episode 23 Merdeka Belajar di daerah 3T akan mempercepat peningkatan minat baca sekaligus literasi membaca. Antusiasme ini, sebutnya, bisa dilihat bagaimana setiap sekolah baik PAUD maupun SD menantikan kehadiran buku-buku tersebut, terutama oleh insan guru dan murid di Provinsi Sulawesi Tengah.
Sakinah menyebut pihaknya akan mengawal dan memantau distribusi buku-buku tersebut hingga sampai pada setiap sekolah yang membutuhkan.
Dia juga berharap Kemendikbud-Ristek tidak menciptakan kesenjangan dalam penentuan kuota distribusi buku-buku tersebut di Indonesia. Ia tidak ingin jika daerah yang memiliki tingkat literasi rendah memperoleh buku-buku dengan jumlah yang sedikit.
Baca juga: DPR Pertanyakan Kemendikbudristek Soal Nasib Guru PPPK
“Kami ingin tahu pergerakan distribusi sudah sampai mana di Provinsi Sulawesi Tengah itu karena saya bertanggung jawab terhadap masyarakat yang ada di sana. Saya juga berharap tidak terjadi ketimpangan (pembagian buku tersebut) di Indonesia ini. Jangan ada pendidikan yang lebih tinggi (mendapatkan buku lebih banyak) dibandingkan dengan pendidikan rendah,” pungkas Sakinah.
Kemendikbud-Ristek luncurkan program penguatan literasi melalui kebijakan Merdeka Belajar Episode Ke-23: Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia. Program tersebut berfokus pada pengiriman buku bacaan bermutu untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD) yang disertai dengan pelatihan bagi guru.
Dengan distribusi buku yang diiringi oleh adanya pelatihan ini diharapkan para guru-guru dan pustakawan sekolah bisa memahami kegunaan dan kebermanfaatan buku yang diterima. Program ini dirancang berdasarkan hasil Asesmen Nasional (AN) tahun 2021 yang mana saat itu Indonesia sedang mengalami darurat literasi. (H-2)
Saksi proyek pengadaan Chromebook Kemendikbudristek akui raup untung Rp10,2 miliar dan kembalikan Rp5,1 miliar ke Kejagung dalam sidang Tipikor Jakarta.
Nadiem menyampaikan bahwa dirinya tetap siap mengikuti persidangan, meski masih menjalani perawatan medis berdasarkan rekomendasi dokter.
Menjawab pertanyaan silang dari Nadiem Anwar Makarim di persidangan, mantan Dirjen PAUD Dikdasmen Hamid Muhammad menegaskan pandangannya tentang integritas mantan atasannya tersebut.
Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan review singkat atas persidangan dugaan rasuah pada pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek.
Sidang kasus dugaan korupsi di Kemendikbudristek Kembali bergulir, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (6/1).
Laman resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yakni https://pip.kemendikbudristek.com/ merupakan portal informasi resmi.
Kebijakan penghapusan tunggakan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang nonaktif dan terbukti tidak mampu berpotensi rumit bahkan membebani rakyat miskin.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved