Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PELAYANAN Kesehatan (Yankes) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggelar sosialisasi tentang bahaya narkotika dan obat-obatan terlarang bagi seluruh Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara (PPNASN) atau Tenaga Sistem Pendukung (TSP) di lingkungan Setjen DPR RI oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).
Kepala Bagian Yankes Setjen DPR RI dr. Dian Handayani menyatakan sosialisasi tersebut merupakan satu komitmen dari Setjen DPR RI dalam menjadikan lembaga Setjen DPR RI bebas dari narkotika dan zat terlarang lainnya.
“Jadi memang kegiatan ini adalah kegiatan yang sudah rutin kami lakukan setiap tahun baik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun PPNASN yang itu memang bergilir setiap tahunnya. jadi memang kegiatan ini merupakan satu komitmen dari Setjen DPR RI dalam menjadikan lembaga ini bebas dari narkotika dan zat terlarang lainnya,” ujar dr. Dian saat diwawancarai di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/3).
Tahap awal, ungkap dr. Dian, kegiatan tersebut dimulai dari aspek pencegahan. Prioritas pencegahan tersebut ditegaskan dr. Dian dimaksudkan supaya narkoba tidak beredar luas di lingkungan Setjen DPR RI.
Terkait hal itu, dr. Dian menuturkan terdapat 4 hal penting untuk diterapkan dan sedang berproses salah satunya yang pertama adalah terkait dengan pembentukan untuk tim aksi Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
Baca juga: Bantu Berantas Peredaran Narkoba, Lapas Perempuan Pangkalpinang Diapreasi BNNP Bangka Belitung
“Karena tim P4GN inilah yang akan membentuk regulasi terkait dengan peredaran narkotika maupun penyalahgunaan di lingkungan Setjen DPR RI. Jadi ketika nanti sudah ada tim akan dibentuk regulasinya. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah sosialisasi dan edukasi tentang bahaya narkoba,” tandas dr. Dian.
Tak hanya itu, tutur dr. Dian, dalam sosialisasi juga diadakan pemeriksaan urin secara mendadak, walaupun memang kegiatan tersebut sudah rutin kita lakukan.
Jadi, tandas dr. Dian, ketiga hal tersebut itulah yang ditekankan di lingkungan Setjen DPR RI. Dengan demikian, diharapkannya tidak ada satu orang pun terutama pegawai di lingkungan Setjen DPR RI yang menyalahgunakan dan mengedarkan narkoba.
“Harapan kami adalah bahwa setiap kita sebagai agen perubahan untuk menjadikan lembaga Setjen DPR RI bersih dari narkoba dan zat terlarang lainnya," katanya.
"Dengan menjadi agen perubahan tersebut dan dengan dibentuknya Tim P4GN beserta regulasi merupakan salah satu komitmen kami untuk perang terhadap narkoba,” pungkas dr. Dian. (RO/OL-09)
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Dalam kesepakatan yang dibangun, KPK dan ICAC Hong Kong sepakat saling bertukar ilmu dan informasi terkait penanganan kasus korupsi.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa pemberantasan judi online menjadi prioritas utama pemerintah
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto telah menyusun strateginya dalam menjalankan pemerintahan selama lima tahun mendatang termasuk upaya pemberantasan korupsi.
Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Rahardjo menilai kondisi darurat korupsi di Indonesia merupakan hasil dari kebijakan pemimpinnya. Sebab pemberantasan korupsi langsung dipimpin presiden.
PEMERINTAH melalui Satgas Pemberantasan Judi Online tengah melakukan upaya pencegahan untuk melindungi masyarakat, salah satunya menyasar langsung para pemain bukan menargetkan bandar.
Menghentikan perjudian online harus dilakukan secara komprehensif melibatkan semua pihak. Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi III DPR Johan Budi (JB), Kamis (27/6).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved