Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendorong Kementerian BUMN RI untuk dapat memberikan dukungan terhadap upaya untuk melindungi atau mengkonservasi cagar budaya yang ada di seluruh Indonesia, terkhusus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Menurutnya, konservasi cagar budaya penting dilakukan guna mendorong terwujudnya national heritage yang tentu akan berpengaruh pada peningkatan ekonomi bagi masyarakat di sekitar cagar budaya.
"Saya mohon dukungan dan kontibusi dari Kementerian BUMN RI terhadap beberapa cagar budaya di Indonesia yang memiliki nilai historis dan religi yang kuat, sama-sama kita berjuang untuk menjadikannya national heritage," jelasnya.
Baca juga : Pemajuan Kebudayaan Nasional Harus Konsisten untuk Menjawab Tantangan Globalisasi
"Ini penting agar NKRI terap memiliki identitas dan karakter nasional yang lebih kuat. Tentu seiring dengan terwujudnya hal tersebut diharapkan ada peningkatan ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya," jelas Rieke saat pertemuan dengan mitra kerja Komisi VI DPR RI dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Provinsi DIY, Rabu (22/2).
Lebih lanjut, politikus PDIP itu meminta penguatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan dukungan dari pemerintah pusat secara terintegrasi di dalam penataan tempat wisata dengan nilai sejarah dan religi. Diharapkan pula, dukungan tersebut tidak hanya di DIY tapi juga yang ada di seluruh Indonesia.
"Kita sedang memperjuangkan objek wisata religi namanya Panembahan Giriloyo. Kita minta untuk dibantu penataannya, termasuk di antaranya ketersediaan listrik bukan hanya di sekitar areal wisata tapi juga di lingkungan sekitarnya. Kami memandang wisata sejarah dan religi ini sangat berarti sehingga penguatannya menjadi penting," ungkap Rieke.
Baca juga : DPR RI: Jalan Tol Ruas Yogya-Bawen dan Solo-Kulon Progo Diharap Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Di sisi lain. Rieke juga mengusulkan dalam pengelolaan kawasan Borobudur, Prambanan, dan Candi Ratu Boko, perlu ada suatu aktivitas yang bisa mengaktivasi budaya-budaya masyarakat desa yang ada di sekitarnya.
Sehingga, diharapkan keberadaannya bisa betul-betul memberikan dampak kemanfaatan dari sisi ekonomi yang luar biasa bagi masyarakat desa, khususnya di Provinsi DIY.
"Kita mengangkat bukan hanya jualan tempatnya tapi ada hal-hal lain yang sebetulnya kalau mau dihitung dari keuntungan ekonomi pada masa yang akan datang juga memiliki dampak yang besar," jelasnya.
"Misalnya kami usul ada festival semacam lontar atau naskah-naskah kuno di kawasan candi tersebut. Sehingga, dengan adanya kegiatan kebudayaannya, aktivitas seninya, lalu kemudian ada semacam desa seni, semuanya terintegrasi menjadi satu," tutupnya. (RO/OL-09)
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Roro menjelaskan, pada tahun ini terdapat 5 objek yang tengah diproses untuk dinaikkan statusnya menjadi cagar budaya.
Rumah Marga Tjhia atau Thai Buk (rumah besar) yang dibangun oleh Tjhia Hiap Seng pada 1901 tersebut merupakan cagar budaya
Sepanjang tahun 2025 lalu, Pemkot Bandung telah resmi menetapkan Pendopo Kota Bandung dan Markas Kodam III/Siliwangi bersama 19 objek bangunan lainnya sebagai cagar budaya.
Pentingnya perencanaan matang agar pengerjaan fisik tidak tumpang tindih.
Pramono Anung menegaskan rencana pembangunan gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) setinggi 40 lantai di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) tidak bisa mengabaikan status cagar budaya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons rencana Prabowo Subianto membangun gedung MUI di Bundaran HI yang merupakan cagar budaya
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved