Pembahasan Penetapan Biaya Ibadah Haji 2023 Masih Alot

PENETAPAN biaya ibadah haji 2023 yang dilaksanakan oleh pemerintah dan Komisi VIII DPR RI masih berjalan alot. Beberapa poin yang menjadi perdebatan antara DPR RI dan Kemenag ialah soal komponen biaya pendampingan pembuatan paspor sebesar Rp1,6 miliar, biaya lembur pengurusan paspor sebesar Rp3,7 miliar dan biaya penyelesaian dokumen jemaah sebesar Rp11,2 miliar.

"Biaya pendampingan dan penyelesaian dokumen jemaah ini pekerjaannya apa sampai bisa muncul segini besar? Perkaliannya berapa orang? Kalau bisa dihemat atau bisa dicoret ini bisa. Karena ini kan penggunaan dari nilai manfaat," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (14/2).

Selain itu, poin yang menjadi perdebatan alot mengenai pemeliharaan kendaraan, peralatan kantor, wisma gedung dan bengkel yang dikhawatirkan oleh DPR RI mengalami tumpang tindih anggaran.

"Kalau barang itu dibeli berdasarkan APBN dan milik negara, berarti perawatannya adalah kewajiban negara. Tapi kalau barang itu dasarnya adalah milik haji berdasarkan keuangan haji, ya bisa iya atau bisa tidak menggunakan dana dari BPKH," ucap Anggota Komisi VIII John Kenedy Azis.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief merinci sesuai dengan UU nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang tertuang dalam pasal 45, disebutkan BPIH digunakan untuk sejumlah komponen biaya.

Di antaranya, biaya penerbangan pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayaan arofah musdalifah dan mina, perlindungan, pelayanan di embarkasi atau debarkasi, pelayanan kemigrasian, premi asuransi dan perlindungan lainnya, dokumen perjalanan, biaya hidup, pembinaan jemaah haji di Tanah Air dan di Arab Saudi, pelayanan umum dalam negeri dan Arab Saudi dan pengelolaan BPIH.

Baca juga: Wapres: Biaya Haji Masih tunggu Besaran Subsidi yang Tepat

Mengenai tingginya komponen biaya pada pengurusan dokumen, Hilman menjelaskan anggaran itu digunakan untuk mengurusi verifikasi data entry paspor dan visa para calon jamaah. Adapun, pihaknya memiliki 512 satuan kerja yang tersebar di seluruh daerah Indonesia yang terdiri dari 5.718 pekerja honorer.

"Mereka dapat honor untuk satu musim haji itu sebesar Rp1,9 juta, selama tiga bulan," ungkap dia.

Sementara itu, untuk komponen lembur pengurusan paspor, dibutuhkan sebanyak 1.846 tenaga honorer di pusat dan kedutaan yang digaji sebesar Rp2 juta selama satu musim haji.

Adapun, mengenai kekhawatiran DPR akan anggaran yang tumpang tindih pada komponen pemeliharaan kendaraan, peralatan kantor, wisma gedung dan bengkel, Hilman menjelaskan sejak tahun 1980, pihaknya telah mengadakan ribuan item seperti mobil dan ambulans untuk keperluan jemaah haji di Arab Saudi. Mulanya, pengadaan barang itu dibeli melalui dana yang berasal dari BPIH.

"Karena itu sumber dananya dari BPIH, maka status barangnya adalah BMH. Karena itu saat ini kami sedang berproses mengakselerasi, dirumuskan perpindahan barang-barang tersebut. Kami berdiskusi dengan BPK sebagian masuk ke peralihan dari BMH ke BMN melalui akta notaris untuk bisa dicatatkan di BMN," ucap dia.

Sehingga, kini dana pemeliharaan kendaraan, peralatan kantor, wisma gedung dan bengkel yang tadinya dibebankan pada jemaah haji akan dialihkan ke APBN.

Hingga berita ini diturunkan, rapat mengenai pembahasan penetapan biaya haji masih berlangsung. Komisi VIII dan Kemenag masih menyisir sejumlah komponen biaya yang bisa dikurangi atau dihilangkan untuk menetapkan biaya BPIH 2023 yang berkeadilan bagi masyarakat. (OL-5)