Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Riset dan Inovasi Nasional, Laksana Tri Handoko, menanggapi kabar mengenai desakan Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Maman Abdurrahman, yang memintanya untuk mundur dari jabatan Ketua BRIN saat ini. Tri Handoko menyikapi santai desakan tersebut.
Menurut Tri Handoko, hal tersebut merupakan sesuatu yang lumrah, terutama di bidang politik. Desakan tersebut disampaikan pada saat rapat kerja antara BRIN dan Komisi VII DPR RI, Senin (30/01).
“Namanya juga usulan ya silakan. Itu kan ranah dan keputusan ranah politik dari anggota ya, ya boleh-boleh saja, ya enggak apa-apa,” ujarnya dalam Konferensi Pers di Gedung B.J. Habibie, Jakarta Pusat, pada Jumat (10/02).
Tidak hanya itu, Tri Handoko juga menambahkan bahwa keputusan akhir terkait jabatannya saat ini akan ditentukan oleh Presiden Joko Widodo. Selama belum ada keputusan presiden (Keppres), maka posisinya saat ini belum akan berubah.
“Tergantung Pak Presiden. Kan saya diangkat dengan keppres ya. Ya diberhentikan (juga) dengan keppres,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Tri Handoko selaku Ketua BRIN turut menyampaikan klarifikasi terkait beberapa pemberitaan yang selama ini menyangkut nama instansi tersebut. Bertajuk “Saatnya BRIN Menjawab”, beberapa hal yang disampaikan di antaranya yakni mengenai kabar BRIN menolak membiayai metode deteksi dini tsunami, penyelewengan anggaran, serta beasiswa yang terpangkas. (OL-8)
SEPERTI hujan di tengah hari, ketika mendengar dilantiknya Prof Arif Satria sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
Kepala BRIN Laksana Tri Handoko angkat bicara soal aksi unjuk rasa sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di depan Kantor BRIN, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, Selasa (27/5).
Rencana efisiensi akan dilakukan antara lain untuk alat tulis kantor sebesar 90%, percetakan dan souvenir 75,9%, sewa gedung, kendaraan dan peralatan 73,3%, perjalanan dinas 53,9%.
Dunia profesional tidak hanya membutuhkan ijazah tapi juga keberanian, passion, kreativitas, inovatif dan adaptif untuk mengikuti perubahan dan perlu membentuk perbedaan.
Kerja sama difokuskan melalui pembiayaan dari pemerintah Indonesia melalui program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.
BRIN mempunyai fungsi sebagai funding agency dalam pelaksanaan riset dan inovasi di Indonesia, bukan hanya untuk peneliti BRIN namun dapat diakses oleh untuk masyarakat umum.
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved