Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai pemerintah kecolongan lagi soal kasus gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) pada anak. Ia menilai, ditemukannya kasus baru GGAPA menandakan pemerintah tak serius.
"Bahwa selama ini penanganan serta pengusutan kasus tersebut belum sampai ke akar-akarnya. Jika memang penyebab kasus baru ini adalah cemaran obat lagi, maka kita tidak bisa membayangkan berapa banyak obat tercemar yang beredar," kata Netty.
Netty Aher mengatakan, pihaknya sejak awal sudah meminta pemerintah untuk membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) untuk mengusut secara tuntas kasus gangguan ginjal akut. Politisi Fraksi PKS ini menyebut harus ada evaluasi menyeluruh dan tuntas, baik dari sisi pengawasan obat maupun fungsi lembaga-lembaga terkait.
"Evaluasi menyeluruh ini mendesak dilakukan agar tidak ada lagi kasus serupa yang menelan korban. Bisa jadi ada kesalahan sistemik yang harus segera dibenahi terkait peredaran obat tersebut," katanya.
Baca juga : Komisi VI DPR: Perlu Transparansi Sistem Agen Elpiji
Selanjutnya, Netty juga meminta agar lembaga pemerintah yang berwenang tidak lepas tangan dan berani untuk bertangung jawab.
"Lembaga pemerintah yang berwenang tidak boleh lepas tanggung jawab. Bukankah lembaga terkait sudah dibekali tupoksi dan anggaran untuk mencegah hal semacam itu terjadi?" tambahnya.
Sementara itu, Polri kata Netty harus menuntaskan penyelidikan secara transparan dan akurat.
"Tuntaskan penyelidikan, jangan setengah-setengah, dan bongkar sampai ke akar-akarnya. Jika ditemukan pelanggaran, maka harus diproses dan ditindak sesuai hukum," pungkas Politisi dapil Jawa Barat VIII ini. (RO/OL-7)
Trubus menilai bahwa pemerintah lebih memperdulikan nilai ekonomis dan mengabaikan nilai humanis
Kuasa Hukum dari Korban kasus GGAPA, Reza Zia Ulhaq menilai nominal ganti rugi pada keluarga korban Gugatan Class Action Gagal Ginjal Akut Pada Anak (GGAPA) masih jauh dari harapan.
Putusan gugatan gagal ginjal akut pada anak masih jauh dari harapan
Kasus gagal ginjal kronik yang membutuhkan cuci darah di RSHS jumlahnya mencapai 10-20 anak per bulan
PENGADILAN Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan gugatan class action kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) yang terdampak pada anak-anak
Produsen farmasi disebut harus ikut bertanggung jawab atas kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA).
Rakyat tetap paham jika pangkal persoalan adalah DPR dengan berbagai kebijakannya yang tidak merakyat.
KETUA DPR RI, Puan Maharani akan bertanggung jawab dan mendorong kepolisian untuk mengusut tuntas insiden meninggalnya driver ojek online (ojol) Affan Kurniawan
Personel polisi menghalau pengunjuk rasa yang menggelar aksi menolak tunjangan anggota DPR yang dinilai berlebihan di depan Gedung DPR.
DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas pada sejumlah titik imbas aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).
Personel gabungan TNI/Polri menjaga ketat pintu belakang gedung DPR, Jakarta Pusat, untuk mengantisipasi potensi kericuhan dalam aksi demo buruh pada hari ini, Kamis 28 Agustus 2025.
Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis (28/8).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved