PRESIDEN Joko Widodo berjanji untuk mendongkrak kembali ekosistem industri pers. Janji tersebut ia lontarkan karena menurutnya, saat ini, industri pers sedang tidak baik-baik saja.
"Pada Peringatan Hari Pers Nasional ini, saya ingin mengatakan bahwa dunia pers sedang tidak baik-baik saja. Saya ulang, dunia pers sedang tidak baik-baik saja," ujar Jokowi dalam Puncak Peringatan Hari Pers Nasional di Medan, Sumatra Utara, Kamis (9/2).
Ia mengatakan, dulu isu utama yang dihadapi para pekerja media adalah kebebasan pers. Sekarang, situasi sudah berubah. Masalah sudah bergeser.
Pers tidak lagi berjuang memperoleh kebebasan, namun berebut pendapatan.
Baca juga: Presiden: Konten Recehan tanpa Kualitas Merusak Industri Pers
Baca juga: Muhammadiyah : Pers Harus Mengantarkan Bangsa Indonesia Bersatu dan Berdaulat
"Saya mendengar banyak mengenai ini bahwa sekitar 60% belanja iklan (institusi pemerintah/swasta) telah diambil media digital terutama platform-platform asing. ini sedih loh kita," ucap Kepala Negara.
Ia pun mendorong jajarannya, terutana Menteri Komunikasi dan Informatika untuk menyusun regulasi yang memberi keberpihakan kepada perusahaan-perusahaan pers.
Saat ini, lanjut Jokowi, Menkominfo sudah mengajukan izin prakarsa mengenai rancangan peraturan presiden (perpres) tentang kerja sama antara perusahaan platform digital dan perusahaan pers.
Melalui beleid itu, paltform-platform asing penyampai informasi seperti Youtube, Facebook dan lain sebagainya dituntut untuk bekerja sama dengan media arus utama. Mereka juga diwajibkan mendukung proses jurnalisme yang berkualitas.
"Dalam satu bulan ini harus selesai mengenai perpres ini, jangan lebih dari satu bulan. Saya akan ikut nanti dalam beberapa pembahasan mengenai ini," tegas Jokowi.
Mantan wali kota Surakarta itu pun meminta semua pihak, mulai dari lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah, perusahaan negara, swasta hingga lembaga swadaya masyarakat dapat mendukung keberadaan media arus utama.
"Untuk bisa terus eksis, media arus utama memang harus melakukan inovasi, harus beradaptasi dan melakukan langkah-langkah strategis. Namun media massa juga tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Pemerintah dan semua pemangku kepentingan harus memberikan dukungan," tandasnya. (H-3)
