Headline
Presiden sebut dampak perang nuklir lintas batas dan jangka panjang.
Presiden sebut dampak perang nuklir lintas batas dan jangka panjang.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menyebut konten-konten recehan yang hanya mengedepankan sensasi telah membuat industri pers terpuruk. Ada begitu banyak informasi yang disampaikan kepada masyarakat tanpa melalui meja redaksi dan hanya mementingkan sisi komersial saja.
"Ini mendorong konten-konten recehan yang sensasional yang sekarang ini banyak sekali. Ini mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme autentik," ujar Jokowi dalam Puncak Peringatan Hari Pers di Sumatra Utara, Kamis (9/2).
Kemunduran itu, menurutnya, bisa terjadi karena di masa ini semua orang bisa berperan sebagai penyampai pesan. Melalui platform media sosial, masyarakat bisa memberikan informasi meskipun tidak memenuhi kualifikasi.
"Ini yang membuat kualitas dan keasliannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hal semacam ini tidak boleh mendominasi kehidupan masyarakat kita," tegasnya.
Oleh karena itu, Kepala Negara mendorong seluruh media konvensional untuk terus meningkatkan peran. Media arus utama harus bisa menjadi wadah penjernih informasi yang berkeliaran di ruang publik.
"Penting sekali bagi media mainstream untuk menjadi clearing house of information, menyajikan informasi yang terverifikasi dan menjalankan peran sebagai communication of hope yang memberikan harapan kepada kita semua," tutur mantan wali kota Solo itu.
Baca juga: Presiden: Dunia Pers Sedang Dalam Kondisi tidak Baik-Baik Saja
Pers, sambung Jokowi, memiliki tanggung jawab besar dalam mengamplifikasi kebenaran dan menyingkap fakta terutama di tengah era post truth atau masa di mana kebohongan dapat menyamar menjadi kebenaran.
"Media arus utama harus mempertahankan misi utk mencari kebenaran, dan membangun optimisme," ungkapnya.
Ia pun meminta semua pihak, mulai dari lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah, perusahaan negara, swasta hingga lembaga swadaya masyarakat dapat mendukung keberadaan media arus utama.
"Untuk bisa terus eksis, media arus utama memang harus melakukan inovasi, harus beradaptasi dan melakukan langkah-langkah strategis. Namun media massa juga tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Pemerintah dan semua pemangku kepentingan harus memberikan dukungan," pungkasnya.(OL-5)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Inilah paradoks utama media massa di era AI.
Di tengah pesatnya AI di newsroom, kemampuan berpikir kritis, etika, dan empati manusia menjadi benteng terakhir menjaga kualitas informasi publik.
HAMPIR tidak ada ruang kehidupan yang kini luput dari sentuhan kecerdasan buatan (AI). Perubahan ini membawa dampak besar, termasuk bagi jurnalisme.
Mewujudkan kebebasan pers perlu penguatan bersama publik di tengah tantangan, tekanan dan ancaman.
Kebebasan pers adalah pengejawantahan kekuatan rakyat. Apabila jurnalis dan media terus dirisak, kehidupan bernegara yang demokratis akan menjadi angan belaka.
PEDOMAN Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas resmi diluncurkan pada Senin (10/3) di kantor Komdigi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved