KETUA Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menyampaikan Selamat Hari Pers Nasional 2023. Guru Besar Sosiologi UMY ini berharap, pers menjadi pilar keempat dalam membangun bangsa dan negara.
"Pers harus membawa jiwa, visi dan cita-cita luhur Indonesia bersama seluruh komponen bangsa dan institusi negara hadir mengantarkan rakyat dan bangsa Indonesia menjadi bangsa dan rakyat Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan Makmur," pesan Haedar, Kamis (9/2/2023).
Hari ini bertepatan dengan Hari Pers Nasional yang rutin diperingati setiap 9 Februari. Pada
tahun ini Hari Pers Nasional mengangkat tema 'Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat'.
Sementara itu, kepada pengelola maupun aktor penyelenggara media, Haedar berpesan, supaya senantiasa berpegang pada nilai luhur Pancasila, agama dan kebudayaan luhur bangsa sebagai pondasi nilai utama dalam menjalankan peran.
Selanjutnya, kebebasan pers yang dianut di Indonesia harus berbingkai dengan nilai-nilai luhur yang hidup di Indonesia selain membawa nilai universal. Bangsa dan negara ini tidak hanya membangun relasi di atas kebebasan, tetapi juga ada jiwa gotong royong, kolektif-kebersamaan,
bhineka tunggal ika sehingga kebebasan itu terintegrasi dengan daya hidup bangsa Indonesia.
Selain itu, terkait dengan demokrasi bermartabat yang diusung di tema ini Hari Pers Nasional 2023. Haedar berharap, proses demokrasi, politik bahkan ekonomi dan budaya harus senantiasa merujuk pada nilai Pancasila sebagai dasar negara.
"Demokrasi di Indonesia harusnya bertumpu pada sila keempat, yakni Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Dalam demokrasi dan politik Indonesia yang berbasis pada Pancasila ada nilai musyawarah bukan nilai siapa kuat siapa menang," imbuh Haedar.
Haedar menambahkan, demokrasi dan politik Indonesia juga ada nilai kebersamaan bukan oligarki, dan ada nilai kebijaksanaan bukan semata-mata nilai rasionalitas.
"Kami berharap seluruh dunia pers di Indonesia menjadi pendorong demokrasi yang bermartabat. Demokrasi yang bermartabat adalah demokrasi yang berbasis pada nilai, perilaku dan tindakan yang terhormat," tuturnya.
Demokrasi yang bermartabat, imbuhnya, tidak akan membenarkan meluasnya korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kekuasaan tidak terbatas, dan praktek berbangsa dan bernegara yang menimbulkan masalah.
Demokrasi bermartabat, yang menjunjung tinggi nilai kebenaran, kebaikan, dan kepantasan, akan msmbuaf transaksi politik uang, dan berbagai proses demokrasi pragmatis tidak berkembang.
"(Demokrasi bermartabat) tidak boleh menghalalkan segala cara, termasuk jangan membiarkan politik perpecahan dan pembelahan politik terus terjadi sehingga Indonesia atas nama demokrasi terancam keutuhannya," tegas dia. (OL-13)
Baca Juga: HPN 2023, Kemenkominfo Ajukan Regulasi Hak Penerbit
