Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
SELEKSI guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sudah kembali dibuka, namun di sisi lain masih banyak guru PPPK yang sudah lolos tahun lalu dan masih belum menerima penempatan. Saat ini pendidikan Indonesia disokong oleh kurang lebih 1.600.000 guru honor.
Wakil Sekretaris Jenderal PB Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Dudung Abdul Kodir mengatakan bahwa untuk guru yang sudah lolos di 2021 dan belum mendapatkan penempatan, mereka mendapatkan prioritas utama penempatan di 2022.
"Di 2022 mereka sudah mendapatkan prioritas P1 menurut surat edaran dari Permen PAN & RB nomor 20 tahun 2022 bahwa bagi guru yang sudah dinyatakan lulus di 2021 tetapi belum mendapatkan formasi jumlahnya kurang lebih 167.000 itu akan di akomodir di 2022 sebagai prioritas pertama atau P1," jelas Dudung saat dihubungi pada Rabu (4/1).
Namun, guru-guru itu harus berharap agar kabupaten dan provinsi mengusulkan jumlah sesuai dengan kuota yang lulus itu, agara mereka semua bisa terangkat. "Tetapi apabila ada kabupaten/kota yang tidak mengusulkan sesuai jumlah kouta yang lulus passing grade berarti masih ada guru-guru yang tertinggal, lagi lagi ini harus ada koordinasi, komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," bebernya
Solusi yang harus dilakukan adalah janji dari Kementerian di 2022 ini akan ditingkatkan jumlah yang akan diangkat. Tapi sampai saat ini PGRI belum mendapatkan nominal jumlah yang diangkat di tahun 2022. "Pemerintah pusat di 2022 akan menyerahkan seleksi itu ke kabupaten/kota berdasarkan administrasi yang sudah ada. Itu sebetulnya yang menurut saya harus segera dilakukan, diutamakan bagi guru-guru yang usianya sudah lanjut, karena banyak guru honor yang sampai pensiun tetap honor, ini yang kita prihatin. Tidak ada penghargaan, dedikasi atas perjuangan para guru yang sudah mengabdi," pungkasnya. (H-1)
Bupati Eka Putra juga menyampaikan, akan memperjuangkan tenaga honorer ini untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.
DPRD Provinsi DKI Jakarta Basri Baco mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta yang telah melantik sebanyak 2.703 orang Tahap I 2024 sebagai PPPK
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja kontrak untuk jangka waktu tertentu.
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak orang di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pekerjaan sebagai ASN menawarkan kestabilan dan rasa aman dalam berkarir.
PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang juga sering disebut P3K, merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ketokohan menjadi faktor penting untuk menjadi anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Pendaftaran mulai hari ini, Kamis (10/7) sampai 29 Juli mendatang
Pada pemilihan pejabat yang dilakukan secara terbuka, biasanya pendaftar baru mendaftar menjelang penutupan pendaftaran.
Proses verifikasi dan validasi tidak berkaitan dengan SMA atau SMK tujuan yang akan dipilih dalam proses SPMB.
Anggota sekaligus Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY M Taufiq HZ mengatakan keenam calon harus menjalani tes kesehatan pada11-12 Juni mendatang.
Proses penetapan, lanjut dia akan mencakup seleksi administrasi, tes kesehatan, kunjungan, dan wawancara ke rumah calon murid baru.
Program SMMPTN-Barat yang pada tahun ini memasuki tahun sembilan menyiapkan kuota 993 prodi dari 28 PTN dengan jumlah 17.909 kursi calon mahasiswa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved