Konkretkan Upaya Kaji Ulang Konstitusi, DPD RI Teken MoU dengan UI

DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) RI mulai mengkonkretkan upaya mengkaji ulang konstitusi. Salah satunya melalui penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan Universitas Indonesia di Lantai VIII Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (9/12).

Jalinan kerja sama dalam MoU tersebut meliputi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPD RI, sekaligus mengongkretkan kaji ulang konstitusi yang diinisiasi DPD RI.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap MoU ini dapat memaksimalkan kinerja DPD yang tengah fokus mengembalikan UUD 1945 naskah asli.

"Melalui kerja sama ini saya berharap UI dapat memberikan kontribusi untuk menyiapkan penyempurnaan konstitusi kita dengan teknik adendum," katanya

Ia menjelaskan penyempurnaan dilakukan untuk menata secara adil dan mengambil sisi positif dari lembaga-lembaga yang sudah ada, tanpa melakukan perombakan total yang tidak perlu.

Senator asal Jawa Timur itu mengucapkan terima kasih kepada Rektor UI yang bersedia membangun sinergi, kolaborasi, dan hubungan kelembagaan antara perguruan tinggi dan  DPD RI.

LaNyalla menjelaskan, DPD RI sedang menginisiasi perbaikan dan pengkajian ulang atas konstitusi Indonesia pascaamendemen yang dilakukan pada 1999 hingga 2002 silam.

"Tentu ini menjadi pekerjaan besar yang harus ditopang dengan dukungan keahlian dari perguruan tinggi, untuk menyiapkan naskah akademik dan hal-hal lain yang diperlukan," ujarnya.

Berdasarkan pengalamannya keliling 34 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota di Indonesia, ada dua hal mendasar persoalan yang sama di seluruh daerah, yakni ketidakadilan yang dirasakan masyarakat dan kemiskinan struktural.

"Temuan itu kami analisa lebih lanjut. Muaranya ternyata ada di hulu, di sektor paling fundamental yakni konstitusi bangsa ini yang telah diubah lebih dari 95% isi pasal-pasalnya," papar LaNyalla.

Alhasil, negara kesejahteraan yang dirancang para pendiri bangsa sudah melenceng jauh dari cita-cita nasional. Sebab, bangsa ini telah meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi. Sebaliknya, Indonesia justru menjabarkan ideologi lain yakni liberalisme dan individualisme.

Baca juga: UGM: Perlu Aturan tentang Masyarakat Adat dalam RUU KSDHAE

Tak mengherankan jika kita selalu temukan paradoksal di lapangan selama hampir 20 tahun belakangan, tepatnya sejak dilakukan amendemen konstitusi. Oleh karenanya, LaNyalla berkampanye untuk menata ulang Indonesia, demi menghadapi tantangan masa depan yang akan semakin berat.

"Kita harus kembali menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berdikari. Untuk itu, kita harus kembali kepada Pancasila, agar kita tidak menjadi bangsa yang durhaka kepada para pendiri bangsa. Agar kita tidak menjadi bangsa yang tercerabut dari akar bangsanya. Agar kita tidak menjadi bangsa yang kehilangan jati diri dan karakter," tegasnya.

LaNyalla mengajak semua elemen bangsa untuk berpikir dalam kerangka kenegarawanan, untuk memikirkan nasib anak cucu kita ke depan. Oleh karenanya, melalui pengabdian Tri Dharma Perguruan Tinggi bisa menjadi wujud peran UI dalam membangun bangsa dengan memperbaiki konstitusi kita.

Dia juga berharap organisasi masyarakat sipil, para wakil rakyat, baik di DPR maupun DPD untuk memikirkan peta jalan agar Indonesia lebih baik ke depan.

"Saya juga berharap kepada pimpinan Lembaga Negara, termasuk Presiden RI untuk mengambil langkah bersama. Juga kepada prajurit Sapta Marga di TNI, maupun Polri, untuk bersama dalam satu langkah memperbaiki Indonesia," demikian LaNyalla.

Rektor UI Prof Ari Kuncoro SE MA PhD menjelaskan, pengelolaan sistem pendidikan tinggi di dunia, termasuk UI melalui statutanya, telah menyelaraskan ke dalam sistem pendidikan yang berorientasi pada kewirausahaan, kolaborasi, dan membangun model yang disebut pentaheliks.

"Ada ekosistem masyarakat, industri, pemerintah, dan media. Untuk itu, UI siap memberikan kontribusi dengan SDM yang ada dalam membangun bangsa," tutur Prof Ari.

Dikatakannya, UI sebagai sebagai lembaga pendidikan tinggi memiliki SDM yang siap menyusun berbagai kajian, perumusan kebijakan terkait RUU, riset dan inovasi yang dapat disinergikan dengan fungsi DPD RI.

Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Wakil Ketua Sultan B Najamudin, Wakil Ketua Komite III Evi Apita Maya, Sekjen Rahman Hadi dan jajarannya, serta Staf Khusus Ketua DPD Sefdin Syaifudin dan Brigjen Pol Amostian.

Sedangkan UI dihadiri Rektor Prof Ari Kuncoro, Wakil Rektor Bidang SDM dan Aset Prof Dr Ir Dedi Priadi DEA, Kasubdit Kerja Sama Proyek Strategis Direktorat Kerja Sama UI Aswin Dewanto Hadisumarto SE MIA, dan sejumlah staf lainnya. (RO/OL-16)