Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
UNIVERSITAS Terbuka menjalin kerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara untuk meningkatkan kompetensi para pegawai dengan cara rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Program Studi jenjang Sarjana Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi dan Manajemen Kepegawaian di FHISIP-UT.
Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh Rektor UT Ojat Darojat dan Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana yang dilanjutkan dengan penandatangann perjanjian kerja sama (PKS) oleh Wakil Rektor Bidang Pengembangan Institusi UT Rahmat Budiman dan Sekretaris Utama BKN Imas Sukmariah.
Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, MoU dan PKS itu untuk melanjutkan program pendidikan ilmu kepegawaian BKN untuk diteruskan beberapa tahun kedepan. Ia berharap dengan perubahan yang signifikan ini juga akan mempengaruhi paling tidak proses belajar mengajar dan konten yang diajarkan.
"Ini adalah untuk teman teman dari BKD-BKPP-BKPSDM seluruh indonesia yang di berikan tambahan kompetensi. Kami memberikan beasiswa untuk bebas kuliah yang di daerah supaya ada ownershipnya itu memberikan biaya hidup pada para siswa yang di kirim karena mereka statusnya sudah PNS jadi mereka diberi biaya hidup untuk kuliah selama 4 tahun. Untuk kuotanya sendiri 35 peserta dalam setahun," lata Bima.
Baca juga : Fakultas Sains dan Teknologi UT Gelar The 2nd International Seminar of Science and Technology (ISST)
Rektor UT Ojat Darojat menambahkan, saat ini pihaknya sudah menyiapkan kurikulum yang bukan hanya konten dari buku teks, tapi juga seluruh pengalamann belajar selama mahasiswa kuliah di UT sudah mengintegrasikan berbagai kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi informasi. Supaya itu menjadi bagian dari pengalaman yang mereka tempuh selama kuliah di UT pada saat ini.
"Nah itu yang supaya kurikulum kita dirancang dengan baik memberikan pengalaman belajar yang baik untuk mempersiapkan mereka untuk meniti masa depan. Bidang layanan kita kerja sama dengan seluruh pemerintah di daerah dengan BAKTI agar layanan akses point internet semakin bagus," ujarnya.
Kepala Pusat Pengembangan Hubungan Internasional dan Kemitraan UT Maya Maria mengungkapkan, tercatat di Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada penerimaan PPPK Guru se-Indonesia, pada gelombang 1 dan 2, 79.469 alumni UT diterima sebagai Guru PPPK.
"Ini merupakan prestasi dan bukti lulusan UT dapat terjamin karir dan masa depannya," katanya. (RO/OL-7)
Penghargaan yang diterima Kota Soto berlandaskan pada kecepatan dan ketepatan dalam usulan kenaikan pangkat sesuai dengan periode dan ketentuan yang berlaku.
BKN membuka peluang untuk membantu calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 yang terlanjur mengundurkan diri atau resign agar kembali bekerja secara sementara di perusahaan lamanya.
Proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 telah mencapai tahap akhir. Hasil seleksi resmi diumumkan oleh sepuluh instansi, yang meliputi pemerintah pusat dan daerah.
Honorer yang akan diangkat menjadi PPPK berjumlah 1.292 orang sehingga total ASN Kabupaten Jayapura mencapai 6.845 orang.
Pengolahan data untuk peserta PPPK Guru Tahap I lebih sederhana dibandingkan tenaga kesehatan (nakes) dan teknis, berkat peran aktif Kemendikdasmen.
Per 4 Januari 2025 pukul 12.00 WIB, sudah 484 instansi yang datanya masuk ke BKN.
Skema kepegawaian ini memberi fleksibilitas bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja tanpa menambah beban anggaran secara signifikan.
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak orang di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pekerjaan sebagai ASN menawarkan kestabilan dan rasa aman dalam berkarir.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved