Selasa 04 Oktober 2022, 08:18 WIB

DPR Mendorong Sertifikasi Bidan dan Perawat Standar Internasional

mediaindonesia.com | Humaniora
DPR Mendorong Sertifikasi Bidan dan Perawat Standar Internasional

Ist/DPR
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo saat RDPU di ruang rapat Baleg, Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (3/10).

 

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mendorong pemerintah untuk melakukan sertifikasi internasional untuk bidan dan perawat.

Dia merasa prihatin melihat bidan dan perawat yang bekerja di luar negeri tapi digaji dengan standar tenaga imigran biasa. Padahal kemampuan bidan dan perawat asal Indonesia tidak kalah dengan profesi serupa dari negara lain.

Pernyataan tersebut dia ungkapkan saat RDPU dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dalam rangka Penyusunan RUU tentang Kesehatan.

"Padahal kita juga punya SDM yang tidak kalah cerdasnya, tuntutan itu yang kami minta kepada pemerintah agar diberikan sertifikat standar internasional, sehingga kalau bidan, perawat dan tenaga kesehatan kerja di luar negeri mendapatkan gaji sesuai standar internasional," papar Firman di ruang rapat Baleg, Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (3/10).

Politikus Fraksi Partai Golkar ini pun mengungkapkan di negara lain sudah memberikan apresiasi yang baik bagi profesi bidan dan perawat, namun sayangnya di Indonesia belum melakukan itu.

Baca juga: Hore, Gaji dan Tunjangan Makan PMI di Hong Kong Naik

"Waktu itu kami berkunjung ke Saudi Arabiah, itu banyak yang mereka profesinya sebagai bidan dan perawat tetapi gajinya masih standar TKW, ini memprihatinkan. Di Filipina itu gajinya standar internasional sebagai perawat," ujar Firman.

Dia pun mengapresiasi Baleg yang menginisiasi untuk menyempurnakan RUU tentang Kesehatan. Menurutnya undang-undang tersebut masih perlu penyempurnaan.

Firman menyarankan agar IBI, PPNI, IAKMI dan IAI membentuk tim untuk memberikan masukan kepada Baleg dalam penyempurnaan undang-undang tersebut.

"Memang DPR punya kewenangan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rancangan undang-undang. RUU tentang Kesehatan memang perlu dilakukan evaluasi menyeluruh," jelas Firman. (RO/OL-09)

Baca Juga

Ist

Wamenag Soroti Minimnya Riset Tentang Zakat

👤Widhoroso 🕔Rabu 30 November 2022, 20:56 WIB
Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa’adi, Rabu (30/11) secara virtual membuka The 6th Indonesian Conference of Zakat (ICONZ)...
Ist

Tak Bisa Instan, Diet Perlu Gaya Hidup Sehat Berkelanjutan

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 30 November 2022, 20:45 WIB
Konsistensi adalah kunci yang akan membuat kita memenangkan ‘perlombaan’ untuk membangun kebiasaan yang mendukung gaya hidup...
Antara/Galih Pradipta.

Minum Teh, Kopi, Susu tidak Disarankan saat Makan Besar

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 30 November 2022, 20:24 WIB
Data juga menunjukkan, pada 2018, sebanyak tiga dari 10 remaja Indonesia menderita penyakit anemia dan 62,6% kasus anemia yang terjadi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya