Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebut akhir pandemi Covid-19 kini sudah di depan mata meski upaya penanganan virus ini masih terus perlu digencarkan.
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat tetap waspada mengingat kondisi pandemi Covid-19 masih penuh ketidakpastian.
“Kita bersyukur saat ini kondisi pandemi Covid-19 sudah membaik, termasuk di Indonesia. Tapi kita tidak boleh jemawa, harus tetap waspada dalam menghadapi Covid-19 karena pandemi situasinya sulit diprediksi. Jangan sampai kita lengah," jelasnya.
"Bahwa keadaan sekarang sudah lebih baik dari sebelumnya memang betul. Tapi kita tidak boleh berpuas diri, dan harus selalu siap menghadapi situasi yang terburuk,” ujar Puan dalam keterangan resmi yang diterima pada Jumat (16/9).
Politikus PDI-Perjuangan tersebut mengatakan, keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia tidak boleh membuat semua pihak lengah.
Menurutnya, upaya penanganan Covid-19 tidak bisa dikendorkan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan. Puan juga mengingatkan masih ada kemungkinan munculnya varian baru dan bukan tidak mungkin akan terjadi lagi lonjakan kasus Covid-19.
Baca juga: Dokter Pastikan Vaksin yang Ada Saat Ini Efektif Hadapi Berbagai Varian Covid-19
Menyoroti pelaksanaan vaksinasi booster yang belakangan menurun, Puan meminta pemerintah untuk terus meningkatkan capaian vaksinasi Covid-19, termasuk dosis ketiga atau booster.
Puan pun menyebut, DPR mendukung Pemerintah yang berkomitmen menggunakan vaksin Covid-19 buatan dalam negeri, yakni Indovac dan vaksin Merah Putih Inavac untuk sebagai vaksin booster.
“Vaksin booster harus diakselerasi sehingga target capaian vaksinasi dosis ketiga 100 juta dosis pada akhir 2022 dapat terealisasi. Dengan menggunakan vaksin buatan anak bangsa, itu artinya kita juga mendukung industri vaksin nasional. DPR sepenuhnya memberikan dukungan,” ungkap mantan Menko PMK tersebut.
Hingga akhir Agustus 2022, vaksinasi dosis ketiga atau booster di Indonesia baru menyasar 62,1 juta penduduk atau 23 persen dari total populasi di Indonesia.
Puan meminta Pemerintah meningkatkan kerja sama dengan berbagai instansi maupun kelompok masyarakat untuk mempercepat target capaian vaksinasi booster.
“Berdasarkan berbagai kajian, vaksinasi booster efektif untuk melindungi warga dari keparahan dan kematian akibat Covid-19, termasuk bagi lansia. Vaksinasi booster harus digenjot agar tingkat imunitas masyarakat terus terjaga,” ujar legislator asal daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah V tersebut.
Lebih lanjut Puan menyatakan DPR akan terus mengawal penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah.
Ia memastikan, DPR senantiasa memberikan kemudahan dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama hal tersebut demi kebaikan dan kesejahteraan rakyat.
“DPR juga akan mendukung berbagai persiapan infrastruktur dalam rangka memasuki endemi Covid-19. Yakinlah, Indonesia akan segera memanen hasil dari segala kerja keras dan kerja bersama dalam upaya menangani pandemi,” tutup cucu Proklamator RI Bung Karno ini. (RO/OL-09)
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah keberlanjutan proses reformasi di institusi Polri, Kejaksaan, hingga lembaga peradilan.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
KETUA DPR RI Puan Maharani menyampaikan ucapan selamat merayakan Natal 2025 kepada seluruh umat Nasrani di Indonesia serta selamat menyambut Tahun Baru 2026.
KETUA DPR RI, Puan Maharani mengimbau Pemerintah Daerah (Pemda) agar tidak menggelar perayaan pergantian tahun 2026 secara berlebihan atau euforia.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak perempuan Indonesia mengambil peran aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.
Seluruh rumah sakit, terutama yang berada di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), tidak boleh menolak warga mendapatkan layanan medis.
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved