Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebut akhir pandemi Covid-19 kini sudah di depan mata meski upaya penanganan virus ini masih terus perlu digencarkan.
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat tetap waspada mengingat kondisi pandemi Covid-19 masih penuh ketidakpastian.
“Kita bersyukur saat ini kondisi pandemi Covid-19 sudah membaik, termasuk di Indonesia. Tapi kita tidak boleh jemawa, harus tetap waspada dalam menghadapi Covid-19 karena pandemi situasinya sulit diprediksi. Jangan sampai kita lengah," jelasnya.
"Bahwa keadaan sekarang sudah lebih baik dari sebelumnya memang betul. Tapi kita tidak boleh berpuas diri, dan harus selalu siap menghadapi situasi yang terburuk,” ujar Puan dalam keterangan resmi yang diterima pada Jumat (16/9).
Politikus PDI-Perjuangan tersebut mengatakan, keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia tidak boleh membuat semua pihak lengah.
Menurutnya, upaya penanganan Covid-19 tidak bisa dikendorkan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan. Puan juga mengingatkan masih ada kemungkinan munculnya varian baru dan bukan tidak mungkin akan terjadi lagi lonjakan kasus Covid-19.
Baca juga: Dokter Pastikan Vaksin yang Ada Saat Ini Efektif Hadapi Berbagai Varian Covid-19
Menyoroti pelaksanaan vaksinasi booster yang belakangan menurun, Puan meminta pemerintah untuk terus meningkatkan capaian vaksinasi Covid-19, termasuk dosis ketiga atau booster.
Puan pun menyebut, DPR mendukung Pemerintah yang berkomitmen menggunakan vaksin Covid-19 buatan dalam negeri, yakni Indovac dan vaksin Merah Putih Inavac untuk sebagai vaksin booster.
“Vaksin booster harus diakselerasi sehingga target capaian vaksinasi dosis ketiga 100 juta dosis pada akhir 2022 dapat terealisasi. Dengan menggunakan vaksin buatan anak bangsa, itu artinya kita juga mendukung industri vaksin nasional. DPR sepenuhnya memberikan dukungan,” ungkap mantan Menko PMK tersebut.
Hingga akhir Agustus 2022, vaksinasi dosis ketiga atau booster di Indonesia baru menyasar 62,1 juta penduduk atau 23 persen dari total populasi di Indonesia.
Puan meminta Pemerintah meningkatkan kerja sama dengan berbagai instansi maupun kelompok masyarakat untuk mempercepat target capaian vaksinasi booster.
“Berdasarkan berbagai kajian, vaksinasi booster efektif untuk melindungi warga dari keparahan dan kematian akibat Covid-19, termasuk bagi lansia. Vaksinasi booster harus digenjot agar tingkat imunitas masyarakat terus terjaga,” ujar legislator asal daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah V tersebut.
Lebih lanjut Puan menyatakan DPR akan terus mengawal penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah.
Ia memastikan, DPR senantiasa memberikan kemudahan dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama hal tersebut demi kebaikan dan kesejahteraan rakyat.
“DPR juga akan mendukung berbagai persiapan infrastruktur dalam rangka memasuki endemi Covid-19. Yakinlah, Indonesia akan segera memanen hasil dari segala kerja keras dan kerja bersama dalam upaya menangani pandemi,” tutup cucu Proklamator RI Bung Karno ini. (RO/OL-09)
KETUA DPR RI Puan Maharani menyikapi serius lonjakan kasus covid-19 di beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Thailand, Malaysia, Singapura, dan Hong Kong.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR melalui Komisi VIII akan mengawal penyelesaian persoalan ribuan calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat ke Tanah Suci
KETUA DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar mengambil langkah terukur dalam menyikapi tren peningkatan kasus Covid-19 di kawasan Asia, termasuk di Indonesia.
Cucu Proklamator sekaligus Presiden Pertama RI Soekarno itu menegaskan sebaiknya seluruh pihak menyerahkan proses penilaian kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menanggapi rencana Kementerian Kebudayaan untuk menjalankan proyek penulisan ulang sejarah.
Puan Maharani merespons rencana pemerintah untuk menulis ulang sejarah nasional, termasuk menghapus istilah "Orde Lama".
Presiden Prabowo ingin menyelesaikan dan memutuskan secara langsung kasus sengketa pulau antara Aceh dan Sumatera Utara.
Ketua Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan dibahas setelah RUU KUHAP rampung pada akhir tahun ini
Nasir Djamil mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut)
Dr. Edy Wuryanto tegaskan istitha’ah kesehatan jemaah haji jadi wewenang Kemenkes. Koordinasi dengan Kemenag penting untuk seleksi calon jemaah berisiko.
Angka kematian jemaah haji Indonesia disorot Saudi. Timwas DPR minta seleksi kesehatan diperketat demi keselamatan jemaah, khususnya lansia berpenyakit.
Timwas DPR RI soroti rasio tak ideal tenaga medis haji Indonesia. Usul bangun RS Haji di Makkah demi layanan lebih maksimal bagi jemaah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved