Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
UPAYA untuk terus menyempurnakan seleksi masuk perguruan tinggi negeri agar lebih adil dan transparan harus didukung dalam rangka mewujudkan pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang lebih baik.
"Berbagai upaya untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik seyogianya didukung. Apalagi ini berkaitan dengan dunia pendidikan yang merupakan salah satu jalan bagi bangsa ini untuk membangun sumber daya manusianya," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/9).
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Rabu (7/9), mengubah sistem seleksi masuk perguruan tinggi jalur SBMPTN dengan menghapus tes mata pelajaran. Seleksi masuk perguruan tinggi yang diberlakukan saat ini dinilai menurunkan kualitas pembelajaran. Pada sistem yang baru diharapkan seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN) lebih inklusif dan adil.
Menurut Lestari, perubahan sistem seleksi masuk PTN yang baru harus benar-benar didasari pertimbangan yang matang, sehingga sistem tersebut mampu menjawab permasalahan yang dihadapi selama ini. Rerie, sapaan akrab Lestari, berharap Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terbuka dalam menerima masukan terhadap sistem baru seleksi masuk PTN itu, dalam rangka menyempurnakan sistem pendidikan nasional.
Itu karena, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR dari Dapil II Jawa Tengah, penyelenggaraan pendidikan selain ditujukan membangun sumber daya manusia dari sisi intelektual lewat pengajaran berbagai ilmu pengetahuan, juga wajib menanamkan nilai-nilai luhur yang mampu menjadi landasan perilaku yang baik bagi para peserta didik, lewat sistem yang diterapkan. Namun, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, sistem yang mumpuni membutuhkan orang-orang yang berintegritas tinggi dalam menjalankannya.
Tanpa integritas yang tinggi, tambahnya, pelaksanaan sistem yang berlaku selalu saja menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Karena itu, menurut Rerie, selain upaya penyempurnaan sejumlah sistem yang ada, juga dibarengi upaya peningkatan integritas para pelaksana sistem tersebut.
Rerie sangat berharap penyempurnaan sistem pendidikan nasional dapat terus diupayakan dan didukung semua pihak sebagai bagian dari upaya negeri ini membangun SDM yang berkarakter dan berdaya saing agar mampu menjawab berbagai tantangan zaman. (OL-14)
KEWASPADAAN terhadap ancaman gangguan kesehatan mental anak dan remaja harus ditingkatkan dan menjadi kepedulian bersama untuk segera diatasi.
KEMAMPUAN story telling atau bercerita sangat dibutuhkan untuk memberi pemahaman yang benar bagi masyarakat terkait langkah pengobatan yang tepat dalam mengatasi kanker.
BANGUN kewaspadaan masyarakat untuk mengantisipasi ancaman penyebaran virus Nipah di tanah air.
Aspek inklusivitas harus menjadi fondasi utama dalam proses pembangunan nasional.
DORONG upaya pencegahan pekerja anak di tanah air secara konsisten dengan menerapkan kebijakan yang komprehensif dan didukung sejumlah pihak terkait.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan pentingnya membangun ekosistem hukum yang kuat serta edukasi yang memadai untuk melindungi anak-anak.
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
MENJELANG Ramadan, kegelisahan sering muncul tanpa sebab yang jelas. Ada rindu yang tertahan, ada takut yang samar, dan ada rasa bersalah yang lama bersembunyi di dasar hati.
Posisi Indonesia dalam BOP seharusnya tidak sekadar administratif, melainkan menjadi instrumen penekan bagi pihak-pihak yang mencederai kesepakatan damai.
Ketiadaan kursi legislatif berdampak pada minimnya sumber daya politik dan operasional partai, termasuk tidak adanya kantor untuk menjalankan aktivitas organisasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved