Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai program perlindungan sosial harus menjadi perhatian serius pemerintah dalam konteks pemulihan ekonomi nasional.
Untuk mendukung program tersebut berjalan dengan baik, Ace mendesak pemerintah menyusun program secara terukur sehingga mampu menurunkan angka kemiskinan akibat pandemi Covid-19. Menurut Ace, program ini harus dibarengi dengan adanya pembaruan data penerima manfaat yang akurat.
“Data penerima bantuan ini harus betul-betul dipastikan dan tepat sasaran. Dan tentu pidato presiden ini harus ditindak lanjuti oleh Menteri Sosial. Tanpa akurasi data program perlindungan sosial itu tidak akan mempunyai efek yang besar bagi upaya perlindungan sosial masyarakat,” kata Ace dalam keterangannya, Selasa (30/8).
Sebelumnya, pemerintah mematok target penurunan angka kemiskinan pada kisaran 7,5-8,5 persen dan pertumbuhan ekonomi ditargetkan pada level 5,3 persen.
Baca juga: Satgas: Pemeriksaan Sifilis Bisa Dilakukan pada Suspect Monkeypox
Komisi VIII DPR RI, kata Ace sudah meminta Menteri Sosial RI Tri Rismaharini beserta jajarannya untuk secara terus-menerus memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan menjadi rujukan bagi semua program bantuan sosial (bansos). Pasalnya banyak permasalahan yang dinilai perlu diperbaiki dari DTKS agar penyaluran bansos tepat sasaran.
“Memang kami masih menemukan data yang tidak sesuai, masih ditemukan orang yang seharusnya tidak menerima bantuan ternyata menerima. bahkan ada yang seharusnya menerima tapi malah tidak menerima. Karena itu, ini semua harus diperbarui, dengan cara sistemnya diperbaiki secara total, agar programnya bisa berjalan secara tepat dan akurat. Dan mesti diingat, DTKS ini bukan hanya untuk kepentingan Kementerian Sosial, tapi itu juga digunakan untuk kepentingan BPJS, subsidi listrik, dan masih banyak lagi,” ungkap Ace.
Ace berharap apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya bisa direalisasikan kementerian terkait sehingga target penuntasan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
“Tentu kami (Komisi VIII DPR RI), akan terus mengawal dan memantau, serta memastikan program sosial itu berjalan efektif, tepat sasaran, dan dapat meningkatkan angka penurunan kemiskinan,” kata dia.
“Saya kira perlindungan sosial ini menjadi sangat penting untuk mendapatkan sorotan karena pemulihan ekonomi harus dibarengi juga dengan kinerja konsumsi masyarakat di level yang paling mikro. Salah satunya adalah belanja perlindungan sosial, tentu selain untuk memberikan semacam social safety net agar terpenuhi kebutuhan dasarnya, juga akan menjadi pergerakan ekonomi pada level mikro,” tandasnya. (H-3)
Delapan bulan lalu, Titik Kartika sempat menjalani operasi untuk pengangkatan tumor di bagian kiri wajahnya di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.
Mereka dibekali dengan pelatihan literasi keuangan dasar, pengembangan usaha sederhana, serta pengelolaan penjualan online
Bantuan program atensi tersebut merupakan kolaborasi Kementerian Sosial dan PT Indofood.
Kondisi terkini di lokasi bencana, banjir berangsur surut walaupun masih terjadi hujan dengan intensitas ringan.
PEMERINTAH sangat serius mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial di tengah masyarakat.
Perbaikan berkala data penerima bantuan iuran dalam program JKN, dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah sampai ke sasaran yang tepat.
DINAS Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mengungkapkan, sekitar 75.000 penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tahap 1 tahun 2023 tidak layak menerima bantuan.
KEPALA Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi mengatakan bahwa keterbatasan alokasi anggaran daerah menjadi salah satu penyebab polemik KJMU.
SEJUMLAH mahasiswa Jakarta mengeluhkan namanya dicoret dari daftar penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dengan penyaluran tahap I 2024.
SEBAGAI wujud dukungan terhadap program Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI kembali melakukan distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)
Ia menilai, banyak warga yang masuk katagori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tak mendapat Bansos. Sedangkan masyarakat yang tergolong mampu justru mendapatkannya.
Dalam kondisi pendemi covid-19, dipastikan banyak orang miskin baru akibat kehilangan pekerjaan dan patut menjadi perhatian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved