Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai program perlindungan sosial harus menjadi perhatian serius pemerintah dalam konteks pemulihan ekonomi nasional.
Untuk mendukung program tersebut berjalan dengan baik, Ace mendesak pemerintah menyusun program secara terukur sehingga mampu menurunkan angka kemiskinan akibat pandemi Covid-19. Menurut Ace, program ini harus dibarengi dengan adanya pembaruan data penerima manfaat yang akurat.
“Data penerima bantuan ini harus betul-betul dipastikan dan tepat sasaran. Dan tentu pidato presiden ini harus ditindak lanjuti oleh Menteri Sosial. Tanpa akurasi data program perlindungan sosial itu tidak akan mempunyai efek yang besar bagi upaya perlindungan sosial masyarakat,” kata Ace dalam keterangannya, Selasa (30/8).
Sebelumnya, pemerintah mematok target penurunan angka kemiskinan pada kisaran 7,5-8,5 persen dan pertumbuhan ekonomi ditargetkan pada level 5,3 persen.
Baca juga: Satgas: Pemeriksaan Sifilis Bisa Dilakukan pada Suspect Monkeypox
Komisi VIII DPR RI, kata Ace sudah meminta Menteri Sosial RI Tri Rismaharini beserta jajarannya untuk secara terus-menerus memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan menjadi rujukan bagi semua program bantuan sosial (bansos). Pasalnya banyak permasalahan yang dinilai perlu diperbaiki dari DTKS agar penyaluran bansos tepat sasaran.
“Memang kami masih menemukan data yang tidak sesuai, masih ditemukan orang yang seharusnya tidak menerima bantuan ternyata menerima. bahkan ada yang seharusnya menerima tapi malah tidak menerima. Karena itu, ini semua harus diperbarui, dengan cara sistemnya diperbaiki secara total, agar programnya bisa berjalan secara tepat dan akurat. Dan mesti diingat, DTKS ini bukan hanya untuk kepentingan Kementerian Sosial, tapi itu juga digunakan untuk kepentingan BPJS, subsidi listrik, dan masih banyak lagi,” ungkap Ace.
Ace berharap apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya bisa direalisasikan kementerian terkait sehingga target penuntasan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
“Tentu kami (Komisi VIII DPR RI), akan terus mengawal dan memantau, serta memastikan program sosial itu berjalan efektif, tepat sasaran, dan dapat meningkatkan angka penurunan kemiskinan,” kata dia.
“Saya kira perlindungan sosial ini menjadi sangat penting untuk mendapatkan sorotan karena pemulihan ekonomi harus dibarengi juga dengan kinerja konsumsi masyarakat di level yang paling mikro. Salah satunya adalah belanja perlindungan sosial, tentu selain untuk memberikan semacam social safety net agar terpenuhi kebutuhan dasarnya, juga akan menjadi pergerakan ekonomi pada level mikro,” tandasnya. (H-3)
Sekolah Rakyat bukan merupakan program Kemensos, melainkan langsung dari Presiden Prabowo, yang tahun ini diharapkan 100 SR bisa memulai operasional.
Di hadapan para siswa, Gus Ipul sekolah gratis berasrama ini untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum terjangkau pendidikan karena keterbatasan biaya.
"Kekuasaan itu kan alat. Alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang tertindas, alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang masih miskin."
Banyak anak yang sudah putus sekolah ternyata enggan kembali bersekolah, bahkan sebagian sudah melewati usia sekolah dasar.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa belum semua peralatan Sekolah Rakyat berada di masing-masing lokasi karena terkendala pengiriman dan lain sebagainya.
Sebelum memulai MPLS, para siswa akan menjalani Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang meliputi pengecekan tekanan darah, mata, telinga, dan berbagai tes kesehatan lain.
Ia memastikan Kemensos bersama BPS sudah berdiskusi untuk mengantisipasi dinamika data tunggal tersebut.
Santi sempat bercerita kepada awak media ihwal keluhannya. Sambil menangis, ia mengungkap anaknya sempat berhenti sekolah karena keterbatasan dana.
Sejauh ini BIG memiliki berbagai instrumen data spasial yang erat kaitannya dengan penanganan kemiskinan.
Ia menilai, banyak warga yang masuk katagori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tak mendapat Bansos. Sedangkan masyarakat yang tergolong mampu justru mendapatkannya.
DTKS dilengkapi dengan foto KTP dan foto rumah yang memungkinkan keadaan di lapangan dapat diverifikasi dan divalidasi.
Peran pemerintah daerah sangat penting untuk menginformasikan perihal bansos ini kepada warga yang membututuhkan, termasuk PRT.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved