Wapres: Pemerintah akan Evaluasi Seleksi Mandiri PTN

WAKIL Presiden Ma’ruf Amin mengingatkan agar praktik jual beli kursi di perguruan tinggi negeri tidak boleh terjadi lagi. Pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap sistem penerimaan calon mahasiswa PTN jalur mandiri.

"Tentu kita harus melakukan evaluasi untuk menutup lubang-lubang ini supaya tidak terjadi lagi. Saya kira Pemerintah akan melakukan itu,” tegasnya usai membuka Pegelaran Seni Lukis bertajuk ‘Nuansa Kemerdekaan’ di Jakarta, Senin (22/8)

Pernyataan tersebut terkait dengan tertangkap tangannya Rektor Universitas Lampung Karomani karena diduga menerima suap penerimaan mahasiswa baru oleh KPK.

OTT tersebut bermula ketika ada calon mahasiswa yang sewaktu sekolah menengah atas (SMA) memiliki nilai jelek tapi diterima di Unila melalui jalur mandiri.

Selain Karomani, tertangkap pula Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Unila Budi Sutomo, Ketua Senat Unila Muhamad Basri dan ajudan Karomani bernama Adi Tri Wibowo di Bandung. Kemudian, Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila Heryandi, Dekan Fakultas Teknik Helmy Fitriawan, dan dosen bernama Mualimin di Lampung. Sementara, Andi Desfiandi ditangkap tangan di Bali.

Lebih lanjut Ma’ruf menyebutkan, proses evaluasi tersebut wajib dilakukan agar peluang untuk korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru PTN bisa dihindari. “Ternyata ada hal yang bisa semacam lubang yang bisa digunakan untuk melakukan gerakan yang tidak baik korupsi,” ujarnya mengakui.

Sebagaimana diketahui, di dalam proses seleksi di Unila, para tersangka meminta kepastian kesanggupan orangtua calon mahasiswa untuk membayarkan sejumlah uang apabila anak mereka ingin lulus dalam Simanila. Uang itu di luar pembayaran resmi yang telah ditentukan pihak kampus. (OL-8)