Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH berencana menaikkan dana setoran haji kepada calon jemaah. Menurut Wakil Presiden Ma’ruf Amin, langkah ini harus dilakukan, agar dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bisa berkelanjutan.
“Harus dinaikkan dana hajinya. Mutlak diperlukan ke depan,” jelas Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi di Jakarta, Senin (15/8).
Masduki menyebut usulan penaikan setoran tersebut berdasarkan kondisi riil yang dihadapi BPKH dalam pengelolaan dana haji. Saat ini, dana yang disetorkan calon jemaah sebesar Rp40 juta per orang, dengan total biaya haji sebesar Rp100 juta.
Baca juga: Menag Ingin Pembimbing Ibadah Haji Ditetapkan Lebih Awal
“Artinya, 60% biaya haji disubsidi BPKH. Sementara itu, dana haji yang diminta pemerintah Arab Saudi makin lama makin naik,” imbuhnya.
Wapres, lanjut Masduki, meminta agar tidak terjadi skema ponzi (gali lubang tutup lubang) dalam pengelolaan dana haji. “Harus dicari cara supaya dananya sustain,” tutur dia.
Baca juga: BAZNAS Komitmen Kedepankan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Zakat
Selain itu, Wapres juga meminta adanya efisiensi dalam manajemen haji. “Sebab, Wapres menilai selama ini bagus tapi over budget,” sambung Masduki.
Pada kesempatan itu, Wapres mendapat laporan BPKH mengenai keuangan haji, dengan 71% dari total dana sudah diinvestasikan. Ke depan, dana haji akan digunakan untuk investasi langsung.(OL-11)
Kemenkumham Imigrasi sesuaikan jam layanan selama Ramadan 1447 H. Simak jadwal buka paspor, UKK, dan immigration lounge di seluruh Indonesia.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
BSKDN Kemendagri mengajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) untuk memperkuat inovasi daerah melalui penyusunan policy brief
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.
PERDEBATAN tentang kecerdasan buatan kerap terjebak pada dua kutub ekstrem: optimisme teknologi yang nyaris tanpa syarat dan ketakutan apokaliptik yang berlebihan.
ANALIS komunikasi politik sekaligus pendiri KedaiKOPI, Hendri Satrio (Hensa), mengingatkan Danantara untuk segera membenahi strategi komunikasi publik dan kebijakan pengelolaan asetnya.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved