Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH berencana menaikkan dana setoran haji kepada calon jemaah. Menurut Wakil Presiden Ma’ruf Amin, langkah ini harus dilakukan, agar dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bisa berkelanjutan.
“Harus dinaikkan dana hajinya. Mutlak diperlukan ke depan,” jelas Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi di Jakarta, Senin (15/8).
Masduki menyebut usulan penaikan setoran tersebut berdasarkan kondisi riil yang dihadapi BPKH dalam pengelolaan dana haji. Saat ini, dana yang disetorkan calon jemaah sebesar Rp40 juta per orang, dengan total biaya haji sebesar Rp100 juta.
Baca juga: Menag Ingin Pembimbing Ibadah Haji Ditetapkan Lebih Awal
“Artinya, 60% biaya haji disubsidi BPKH. Sementara itu, dana haji yang diminta pemerintah Arab Saudi makin lama makin naik,” imbuhnya.
Wapres, lanjut Masduki, meminta agar tidak terjadi skema ponzi (gali lubang tutup lubang) dalam pengelolaan dana haji. “Harus dicari cara supaya dananya sustain,” tutur dia.
Baca juga: BAZNAS Komitmen Kedepankan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Zakat
Selain itu, Wapres juga meminta adanya efisiensi dalam manajemen haji. “Sebab, Wapres menilai selama ini bagus tapi over budget,” sambung Masduki.
Pada kesempatan itu, Wapres mendapat laporan BPKH mengenai keuangan haji, dengan 71% dari total dana sudah diinvestasikan. Ke depan, dana haji akan digunakan untuk investasi langsung.(OL-11)
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Ribut-ribut soal kebijakan, prosedur, atau perubahan iklim sering kali menutupi fakta bahwa pengambil kebijakan dan pelaku perusakan alam tetap luput dari pertanggungjawaban.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai pijakan utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved