Skenario Kebutuhan Air Bersih untuk Antisipasi Dampak Perubahan Iklim

PEMERINTAH harus menyiapkan skenario kebutuhan air bersih di wilayah Indonesia. Itu merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi adanya ancaman kekeringan akibat perubahan iklim. Hal itu menjadi salah satu masukan dalam Rakornas BMKG 2022 bertajuk Peran Info BMKG Dalam Mendukung Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Nasional.

"Skenario kebutuhan air bersih di masing-masing pulau ini menjadi ide yang menarik. Mari kita sama-sama yang punya kepentingan ini, mulai dari Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, lalu juga PDAM berkolaborasi untuk menyiapkan dan antisipasi ke depannya," kata Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Djarot Wiyoko, Senin (8/8).

Namun, Djarot mencatat, sebelum membuat skenario kebutuhan air bersih dibutuhkan informasi mengenai air baku atau berapa banyak air hujan yang turun dan bisa ditampung untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Dalam hal ini, BMKG memegang peranan kunci.

Menurut Djarot, BMKG harus melakukan kajian terkait dengan management catchment area atau daerah tangkapan air untuk mengoptimalkan tempat penyimpanan air.

"Seperti misalnya salah satu yang kami lakukan adalah penyiapan air baku di NTT. Di sana kami siapkan embung karena melihat hujan turun di sana sangat minim, yakni kurang dari 1.000 mililiter per tahun. Karenanya di sana disiapkan embung dengan estimasi kebutuhan air baku masyarakat ialah 60 liter per hari," beber Djarot.

"Ini adalah upaya. Mulai dari lingkungan dan mengarustamakan pemikiran bahwa kita harus kembalikan air ke bumi, tahan air di bagian hulu, ini akan jadi satu gerakan dan diharapkan mampu mempertahankan air baku," imbuhnya.

Baca juga: BRIN Dorong Pemanfaatan Teknologi Pengolahan Air Bersih

Pada kesempatan itu, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Laksmi Dhewanthi mengamini skenario kebutuhan air bersih menjadi satu hal yang penting di tengah kondisi perubahan iklim saat ini. Pasalnya, degan kondisi naiknya suhu permukaan air laut dan suhu permukaan bumi, bisa saja pola curah hujan berganti.

"Di KLHK, sudah banyak hal yang kami lakukan. Selain melakukan rehabilitasi daerah aliran sungai dan hutan, kita lakukan juga upaya di ekosistem yang unik, termasuk lahan gambut. KLHK dan BRGM melakukan pengaturan agar tidak terjadi drainase dari ekosistem itu," ucap Laksmi.

Selain itu, pihaknya juga melakukan upaya teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk menciptakan hujan buatan di wilayah-wilayah yang berpotensi kekeringan dan sensitif terhadap kebakaran hutan dan lahan.

"Perlu banyak upaya yang kita lakukan. Upaya itu tentu bisa kita rancang lebih baik apabila kita punya data dan informasi yang akurat terakit kondisi iklim dan cuaca Indonesia di masa yang akan datang dari waktu ke waktu," pungkas Laksmi.(OL-5)