Dorong Profesionalitas PAUD untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

KONDISI pendidikan anak usia dini (PAUD) di Indonesia masih jauh dari kata profesional. Banyak pendidik PAUD mengabdi tanpa dukungan tunjangan atau reward yang pantas. Hal itu merupakan persoalan serius, sebab PAUD merupakan pendidikan dasar yang akan sangat berdampak pada kualitas pendidikan generasi bangsa.

Redaktur Media Indonesia, Soelistijono mengatakan bahwa ada lebih dari 400 ribu tenaga pendidik PAUD. Mereka mengabdi pada PAUD yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat hingga ke pelosok daerah dengan tunjungan yang jauh dari cukup.

"Para guru PAUD juga harus mendapat semacam penghargaan karena mereka bergerak di berbagai wilayah, mungkin sulit dijangkau. Bahkan dengan reward yang yah sangat di bawah UMR," ujarnya dalam acara Sepekan Webinar Hari Anal Nasional yang diselenggarakan HIMPAUDI dengan tema Guru PAUD Profesional Hak Anak Indonesia, Kamis (28/7)

Baca juga: Sistem Jaminan Sosial Nasional Upaya Perlindungan di Masa Pandemi dan Perang

Baca juga: Tingkatkan Kesadaran untuk Cegah dan Kendalikan Hepatitis di Tanah Air

Soelistijono mengaku sering diminta Kemendikbud-Ristek untuk ikut meninjau pelaksanaan PAUD di daerah. Banyak PAUD yang diselenggarakan masyarakat tanpa dukungan dana yang memadai. Bahkan para pendidik menerima reward tidak lebih dari Rp500 ribu per bulan.

Kondisi itu tentu saja berbeda dengan pendidik di PAUD yang diselenggarakan pemerintah. "Mereka juga mendidik anak bangsa, mereka memberi teladan anak bangsa kenapa ada diskriminasi. Ini berarti ada yang tidak adil," imbuhnya.

Sebagai mitra pemerintah, kata Soelistijono, fungsi pers sebagai penyeimbang atau mengawasi kebijakan pemerintah yang mungkin dinilai kurang tepat. Dan media terus mengingatkan persoalan tersebut. "Itu salah satu pertimbangan Media Indonesia mengangkat bagaimana ketidakadilan ini terjadi dan ini harus diubah," tambahnya.

Menurutnya, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk memperjuangkan hak-hak pendidik PAUD. Bagaimana pun, PAUD harus menjadi lembaga pendidikan yang profesional dengan didukung oleh pendidik profesional pula.

Pemerintah tengah menggodok revisi UU Sisdiknas 2003 dengan mengintegrasikan UU Guru dan Dosen, dan UU Pendidikan Tinggi. Momentum tersebut merupakan kesempatan untuk mendorong adanya perubahan dalam regulasi terkait pendidik PAUD.

Baca juga: Atma Jaya Run 2022, Galang Donasi Beasiswa Pendidikan

"Nah peluangnya di situ, kita lihat bahwa kendala ada di UU Guru Dosen bahwa pengakuan guru PAUD berstatus guru itu disandang oleh pendidikan formal. Lalu bagaimana dengan pendidikan PAUD informal atau nonformal yang jumlahnya hampir 100 ribuan, hampir 50%," jelasnya.

Menurut Soelistijono, momentum revisi UU Sisdiknas harus dimaksimalkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan lewat profesionalitas PAUD. Sebab, para pendidik PAUD masih banyak yang mengemban pekerjaan lain di samping tugasnya mendidik putra-putrinya bangsa.

Para pendidik melakukan pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan harian mereka. Hal itu bukanlah tindakan yang tidak diperbolehkan. Perjuangan mereka perlu diapresiasi, tetapi di satu sisi mengurangi sikap profesional dalam pendidikan.

"Dari sisi profesionalitas ini kan gak sehat. Artinya seorang guru dituntut profesionalnya sesuai wejangannya. Apalagi guru-guru PAUD ini mendidik tunas bangsa yang lagi tumbuh, yang lagi ingin tahu banyak, berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya," tegasnya.

Mendorong pendidik PAUD untuk profesional adalah dengan revisi UU Sisdiknas. Perlu payung hukum yang bisa menjamin kesejahteraan para pendidik PAUD, khususnya di PAUD informal atau nonformal.

Apalagi, kata Soelistijono, ke depan masih banyak tantangan yang harus dihadapi seperti disrupsi dan lainnya. Pendekatan pendidikan anak-anak generasi saat ini pun perlu pendekatan yang berbeda. Lantas, bisa guru berdaya, profesional dan sejahtera maka pendidikan generasi bangsa pun akan lebih baik, berkualitas dan unggul.

Redaktur Pelaksana Gala Media, Efrie Christianto menyebut bahwa masalah PAUD termasuk isu yang kurang seksi. Sehingga tidak banyak orang menaruh perhatian pada pendidikan dasar tersebut.

Meski demikian, bagi media yang benar-benar konsen terhadap dunia pendidikan, PAUD harus didukung. "Artinya memang harus kita angkat ke permukaan. Jangan sampai generasi -generasi muda kita justru terabaikan di permulaan," kata dia.

Berdasarkan data BPS, ada 30,83 juta anak usia dini di Indonesia. Angka tersebut sangat besar dan akan terus bertambah. Lantas, bila tidak didukung dengan pendidikan dasar yang memadai, maka akan berdampak pada masa depan bangsa.

Efrie mengapresiasi para pejuang PAUD yang sudah mengabdi tanpa pamrih. Mereka mendidik generasi bangsa hingga ke berbagai pelosok Tanah Air meski kesejahteraan mereka tidak terjamin.

"Ini mungkin perlu adanya semacam dorongan dari pihak manapun, terutama dari media. Dari media untuk pejuang-pejuang PAUD ini, jangan sampai kita sudah merencanakan golden age tapi tidak menghasilkan apa-apa. Sangat disayangkan ini dasar bagi semua pihak untuk mengangkat keberadaan anak-anak usia dini," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum HIMPAUDI Pusat, Netti Herawati mengapresiasi dukungan media. Menurutnya, peran media sangat strategis dalam memperjuangkan pendidikan anak usia dini.

"Luar biasa Media Indonesia beberapa kali menulis dan yang paling dasar itu adalah tulisan Media Indonesia yang berjudul 'Diskriminasi Guru PAUD. Kami bangga sekali judulnya betul-betul seusai dengan aspirasi lebih dari 300 ribu guru PAUD di Indonesia yang saat ini sedang bekerja," terangnya.

Netti mengatakan bahwa 98% PAUD di Indonesia saat ini didanai oleh masyarakat. Artinya pemerintah atau negara dibantu oleh masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. "Implikasi adalah quality control-nya berada pada masyarakat. Padahal kita menginginkan negara menjaga quality control ini dengan baik," tandasnya. (H-3)