Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KASUS harian Covid-19 melejit sampai lima ribu orang per hari pada 19 Juli 2022. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah daerah mengawasi jalannya pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah.
"Anak-anak kembali masuk sekolah di tengah kenaikan kasus covid-19. Untuk mengantisipasi peningkatan kasus terhadap anak-anak, protokol kesehatan harus semakin dioptimalkan," kata Puan dalam keterangan resminya, Selasa (19/7).
Berdasarkan data dari Satgas Covid-19 per 19 Juli 2022 kasus konfirmasi mencapai 5.085 kasus dengan kematian 6 kasus.
Dirinya mengingatkan Dinas Pendidikan di tiap-tiap daerah agar lebih banyak turun ke lapangan untuk mengecek sekolah-sekolah di wilayahnya. Puan menyebut, DPR melalui Komisi X DPR akan ikut melakukan pengawasan.
"Perlu dilakukan peninjauan penerapan protokol kesehatan di sekolah-sekolah. Bagaimana sistem pengaturan social distancingnya. Jadi saya kira sistem pemantauan kesehatan siswa dan berbagai aturan yang pendukung pencegahan penyebaran Covid-19 lainnya harus lebih efektif," paparnya.
Puan juga meminta Satgas Penanganan Covid-19 untuk meningkatkan testing, tracing dan treatment (3T) agar laju kenaikan kasus bisa ditekan semaksimal mungkin. Apalagi dengan adanya prediksi munculnya gelombang baru Corona akibat subvarian BA.4 dan BA.5.
"Di Indonesia juga telah ditemukan subvarian Omicron BA.2.57 yang telah menjangkiti sejumlah negara lainnya. Prosedur 3T tidak boleh kendur, terutama testing termasuk di sekolah-sekolah,” ungkap Puan.
Kasus harian Covid-19 di masa puncak diperkirakan akan melampaui 20 ribu dalam sehari seiring dengan temuan subvarian baru BA.2.75. Pemerintah perlu mempertimbangkan sejumlah rekomendasi dari Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (PP IDAI) terkait penerapan sekolah tatap muka.
IDAI memberi peringatan adanya peningkatan kasus covid-19 pada bayi dan anak yang membutuhkan perawatan. Selain itu juga ada peningkatan kasus komplikasi 'Multisystem Inflammatory System in Children' (MIS-C) dan potensi kasus Long Covid-19 pada anak di Indonesia.
"Kita juga perlu terus-menerus mengajarkan anak untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan, terutama di sekolah saat mereka bertemu dengan teman-temannya. Kedisiplinan protokol kesehatan menjadi salah satu kunci,” imbuhnya.
Puan pun mendorong pemerintah untuk menampilkan data terkini kasus Covid-19 terkonfirmasi secara akurat dan transparan, termasuk pada usia bayi dan anak, seperti yang direkomendasikan oleh IDAI.
"Kerja sama antara seluruh pihak terkait harus semakin digalakkan. Baik pihak sekolah, dinas pendidikan, Pemda, Satgas Penanganan Covid-19, Pemerintah Pusat, dan IDAI harus terus berkolaborasi untuk memastikan anak-anak kita aman dari Covid-19, tentunya dengan melibatkan orang tua murid," pungkasnya. (H-2)
SEKRETARIS Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Dudung Abdul Qodir mengapresiasi keputusan pemerintah untuk tetap menerapkan pembelajaran tatap muka.
KEPUTUSAN pemerintah membatalkan rencana pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada April 2026 dinilai sebagai langkah tepat di tengah kekhawatiran penurunan kualitas pendidikan.
KETUA Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan bahwa keputusan pemerintah tetap memberlakukan sekolah tatap muka sudah tepat. Namun, kegiatannya harus berkualitas.
“Dalam situasi seperti ini, keselamatan adalah prioritas utama. Kewajiban kita memastikan seluruh masyarakat berada dalam kondisi aman,”
Unpad EdEx juga telah meresmikan kerja sama perdana dengan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney yang merupakan BUMN Holding Industri Aviasi dan Pariwisata Indonesia.
DINAS Pendidikan Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) mengabaikan Instruksi Wali Kota Nomor 12 Tahun 2023 tentang pengendalian pencemaran udara dengan tidak menerapkan PJJ.
Puan Maharani memberikan sinyal positif pertemuan lanjutan dengan Presiden Prabowo Subianto pasca pertemuan Megawati di Istana Merdeka.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Puan memperingatkan pemerintah agar ketegangan di Timur Tengah tidak menjadi alasan pembiaran atas lonjakan biaya transportasi.
KETUA DPR RI Puan Maharani mengaku mendukung Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) soal aturan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.
Penguatan pengawasan semata tidak akan cukup jika tidak dibarengi dengan kesadaran moral dari para pemangku kepentingan di daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved