Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
PEMERINTAH khususnya Kemenkominfo diminta untuk tidak gentar dan tegas dalam menerapkan aturan. Pemerintah menurut anggota Komisi I DPR Sukamta semiliki kewenangan atas segala pihak yang beroperasi di Indonesia termasuk memblokir layanan media sosial.
"Kita ingin seluruh pihak yang beroperasi di Indonesia tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku, termasuk soal mendaftarkN diri sebagai PSE," ujarnya, Selasa (19/7).
Negara sambung dia harus memerankan diri sebagai pelindung warga negara khususnya saat tidak mempunyai kemampuan atau pilihan berhadapan dengan perusahaan raksasa.
Baca juga: Soal Blokir PSE, DPR Minta Kominfo Konsisten Menegakkan Aturan
"Semoga Kominfo tegas dan konsisten mengemban peran ini demi merah putih yang kita cintai bersama"
Kepentingan nasional harus menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam menerapkan ketegasan. Indonesia merupakan pasar besar dunia dengan publik yang aktif menggunakan media sosial.
"Kalau untuk kepentingan nasional, tegas saja. Indonesia ini pasar besar," cetusnya. (OL-4)
Terdakwa kasus situs judol berinisial ZA membantah keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi dan PDIP dalam kasus tersebut.
Pernyataan itu menyusul penetapan lima tersangka oleh Kejaksaan dalam kasus PDNS, termasuk seorang mantan pejabat Kementerian Kominfo.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakpus Bani Immanuel Ginting menyebut terjadi pengondisian pemenang tender pengadaan barang dan jasa pengelolaan antara pihak Kemenkominfo.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo Handoko membantah Budi Arie Setiadi terlibat dalam melindungi situs judi online.
Proses registrasi izin kunjungan jurnalistik yang saat ini berlaku masih dijalankan secara manual dan belum memiliki standar khusus.
Tercatat ada sebanyak 162 instansi yang ikut serta yang karyanya dinilai enam pakar selama 3 bulan untuk ajang Anugeram Media Humas 2024.
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Karena sebagian anggota memperhatikan kesehatannya. Misalnya, mengurangi makanan berbahan tepung atau mengandung gula.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco yang juga hadir dalam rapat tersebut menjelaskan, pendelegasian penarikan seluruh royalti lagu saat ini difokuskan dilakukan oleh LMKN.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, prihatin terhadap kasus balita asal Sukabumi, Jawa Barat, yang meninggal dunia dalam kondisi tubuhnya dipenuhi cacing.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.
“Semua pihak sepakat dalam dua bulan ini konsentrasi untuk selesaikan Undang-Undang Hak Cipta. Telah disepakati, delegasi penarikan royalti akan dipusatkan di LMKN,"
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved