Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH telah membentuk Satgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Tim tersebut bakal menggandeng pemangku kepentingan guna mengebut penanganan PMK pada hewan ternak.
“Satgas Penanganan PMK saling bahu membahu bersama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menyelesaikan permasalahan strategis PMK secara cepat dan tepat,” kata juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam keterangan tertulis, Minggu (3/7).
Wiku mengatakan akselerasi penanganan PMK penting menjelang Iduladha. Pasalnya, penyakit itu sudah tersebar di 19 provinsi dan 223 kabupaten/kota.
Baca juga: Sumsel Kebut Vaksinasi PMK sebelum Idul Adha
“Dengan lima provinsi tertinggi di Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Aceh, dan Jawa Barat,” papar dia.
Wiku menyebut upaya itu membutuhkan partisipasi seluruh pihak. Mulai dari kementerian/lembaga, TNI, Polri, media massa, pakar, hingga seluruh masyarakat Indonesia.
“Karena wabah PMK dapat berdampak meluas, tidak hanya kepada kesehatan hewan namun juga sektor perekonomian nasional,” ujar dia.
Wiku mengajak masyarakat mematuhi dan disiplin menerapkan kebijakan pemerintah soal PMK. Supaya ibadah kurban berlangsung khusyuk dan aman dari penularan PMK. (OL-1)
Vaksinasi PMK bertujuan untuk memberikan penguat anti-PMK atau vaksin guna mencegah ternak dari penularan PMK.
Kunjungan PDHI sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap upaya deteksi dini penyakit mulut dan kuku (PMK) yang tengah diwaspadai menjelang Iduladha.
Menyambut Hari Raya Idul Adha 1446 H/2025 M, Kementerian Pertanian (Kementan) memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban.
Pemerintah daerah diminta aktif melaporkan hasil pemeriksaan hewan, baik sebelum (antemortem) maupun sesudah pemotongan (postmortem), melalui aplikasi iSIKHNAS.
JELANG Hari Raya Idul Adha, Pemkab Tuban, Jatim, meningkatkan pengawasan mobilitas ternak antarprovinsi.
Pemkab Bandung Barat membentuk Satgas Penanganan PMK yang terdiri dari unsur pemerintah, TNI, Polri, asosiasi peternakan, dan sektor swasta.
Meskipun harga terpantau stabil, pemerintah akan terus melakukan sidak secara rutin selama Ramadan untuk memantau pergerakan harga.
Berdasarkan data proyeksi neraca pangan nasional, komoditas cabai rawit diproyeksikan mengalami surplus sebesar 54 ribu ton pada Februari 2026.
Kenaikan harga cabai rawit merah dipicu berkurangnya pasokan dari Kabupaten Kepahiang, sementara harga beras premium Rp16.000/kg dan beras medium Rp13.750/kg.
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) memastikan ketersediaan aneka cabai di Provinsi Jawa Barat dalam kondisi sangat aman untuk kebutuhan menjelang Ramadan dan Idul fitri 2026.
Kementerian Pertanian menargetkan distribusi 4 juta dosis vaksin PMK secara nasional sepanjang 2026.
Untuk itu semua jagal wajib menjaga stabilitas harga karkas sehingga harga daging di Pasar tidak lebih dari Rp130.000/kg
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved