Pertemuan Kedua EDM-CSWG Tuntaskan 19 Workshop Lingkungan Hidup

PERTEMUAN Kedua Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group (2nd EDM-CSWG) negara-negara anggota G20 di Jakarta resmi berakhir, Selasa (21/6). Pertemuan kedua ini menjadi perantara pertemuan pertama di Yogyakarta dan pertemuan terakhir di Bali akhir Agustus nanti yang akan membahas Ministerial Communique. 

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Laksmi Dhewanthi menyampaikan untuk dapat menghasilkan Ministerial Communique tersebut pada Agustus nanti, sebanyak 19 sesi workshop yang membahas tentang lingkungan hidup dan perubahan iklim telah dilaksanakan. "Pertemuan tadi sudah menghasilkan satu dokumen yang disebut pre-zero draft sebagai dokumen awal. Ini akan dibahas terus menerus sampai Agustus menghasilkan suatu dokumen yang disebut Ministerial Communique of Environment and Climate and Sustainability," ungkap Laksmi dalam situs web KLHK.

Laksmi menerangkan lebih lanjut, pre-zero draft communique akan ditindaklanjuti dengan beberapa pertemuan sampai dengan pertemuan tingkat menteri di Bali. "Pada saat ini kami belum bisa membagikan Communique-nya karena masih dalam proses. Kami akan punya serangkaian diskusi-diskusi, pertemuan negosiasi untuk Communique tersebut, sampai nanti menjelang pertemuan ketiga di akhir Agustus di Bali," jelas Laksmi.

Communique akan memuat sejumlah elemen atau paragraf yang mencerminkan komitmen. Misalnya, lanjut dia, nanti G20 berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya pengendalian perubahan iklim sebagai kontribusi dalam menjamin kenaikan rata-rata suhu permukaan global tidak naik lebih dari 1,5 celsius. Terdapat juga komitmen mendorong negara-negara maju untuk bisa memenuhi rencana pledge atau janji memberikan pendanaan bagi negara-negara berkembang. Communique merefleksikan hal-hal yang dibahas dalam pertemuan dan hal-hal yang ingin disampaikan oleh negara G20 dalam EDM-CSWG sebagai komitmen, seruan, dan sebagai suatu rencana ke depan.

Laksmi mengutarakan bahwa dengan menjadi Presidensi G20, Indonesia punya kesempatan menetapkan agenda besar G20. Ada tiga agenda utama, yaitu kontribusi kepada global health architecture, terutama karena Indonesia menjadi Presidensi G20 di masa pandemi covid-19, digital transformation untuk mendukung economic growth, energy transition. 
Dengan penetapan tiga tema ini dan diturunkan dalam masing-masing Working Group, Indonesia memiliki kesempatan untuk mengedepankan dan menyuarakan agenda-agenda dalam negeri untuk diterima sebagai agenda negara-negara G20. Inisiatif yang dilakukan Indonesia selama ini di tingkat nasional akan diperkenalkan dan ditiru serta bekerja sama dengan berbagai negara, tidak hanya G20 tetapi juga negara-negara mitra.

Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Sigit Reliantoro juga menyampaikan bahwa pada bagian EDM, pertemuan kedua ini membahas mengenai Land Degradation, Halting Biodiversity Loss, Integrated and Sustainable Water Management, Resource Efficiency and Circular Economy, Marine Litter, Ocean Conservation, dan Sustainable Finance. Sedangkan pada bagian CSWG terdapat tiga isu yakni peran co-benefit antara aksi mitigasi dan aksi adaptasi untuk bisa menyiapkan suatu kondisi atau komunitas yang punya ketahanan iklim, memperkuat aksi dan kerja sama kemitraan khusus untuk inisiatif pengelolaan laut yang berkelanjutan, serta mendorong dan mempercepat implementasi dari NDC dengan pendekatan atau transisi yang berkelanjutan dari kondisi sekarang menjadi kondisi yang rendah karbon dan berketahanan iklim. 

"Mengenai land degradation, sebenarnya tidak terlalu banyak catatan yang bertentangan. Ada beberapa isu berkaitan dengan kesamaan target dan target yang lebih ambisius. Keduanya perlu disinkronkan dengan kebutuhan negara maju dan kebutuhan negara berkembang," ungkap Sigit.

Baca juga: Menjadi PTN Berbadan Hukum, UT Lebih Responsif Hadapi Kompetisi

Dari EDM terdapat agenda dari kebijakan Presiden Joko Widodo mengenai pemulihan gambut dan pemulihan mangrove yang didorong untuk menjadi agenda G20. "Kami akan mendorong yang sudah dimiliki oleh Indonesia. Kita memiliki regulasi dan technical expertise serta bukti-bukti kerja di lapangan yang dapat kita bagi terutama ke negara yang memiliki ekosistem gambut tropis. Ide ini pun disambut negara yang memiliki gambut dengan iklim sedang," terang Sigit.

Menurut Sigit, pemulihan gambut dan mangrove tersebut merupakan isu yang sangat penting, meskipun hanya 3% dari permukaan bumi. Namun peatland dan mangrove atau wetland memiliki fungsi yang luar biasa karena dapat menyerap CO2 empat kali lipat lebih besar daripada hutan tropis biasa. "Kawasan gambut juga berfungsi sebagai pengatur air dan mangrove berfungsi untuk pengurangan bencana seperti tsunami dan sebagainya. Itu penting bukan hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi dunia," ungkap Sigit. (RO/OL-14)